DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2020

Nomor: 30
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: kriteria pelayanan; pengusahaan; penetapan wilayah operasi dan jaringan trayek perkotaan melampaui Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; kuota; perizinan; pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bertujuan untuk memberikan acuan dalam pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Serta Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengAN Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK SERTA ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7.Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
8.Angkutan . . . 3
8.Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
9.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan kendaraan tidak bermotor.
11.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 ( delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12.Mobil Penumpang Sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang dan ruang bagasi.
13.Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
14.Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
15.Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
16.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
17.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Khusus dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
18.Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
19.Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
20.Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
21.Tarif . . . 4
21.Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
22.Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek serta Angkutan Sewa Khusus di Provinsi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek serta Angkutan Sewa Khusus bertujuan untuk:

a.perencanaan penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dan perencanaan penyelenggaraan Angkutan jalan;
b.pengaturan penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan pengaturan penyelenggaraan Angkutan ; dan
c.pengawasan penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan pengawasan Angkutan jalan.

BAB II

KRITERIA PELAYANAN

Pasal 4

(1)Setiap perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan.
(2)Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang terdiri atas:
1. a.keputusan tentang izin penye1enggaraan Angkutan; dan
2. b.kartu pengawasan berupa kartu elektronik.
(3)Dokumen . . . 5
(3)Dokumen persyaratan pemberian keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah sebagai berikut:
1. a.nomor pokok wajib pajak perusahaan Angkutan umum;
2. b.akta pendirian perusahaan Angkutan umum, termasuk akta pendirian koperasi dan usaha kecil menengah;
3. c.surat keterangan domisili perusahaan;
4. d.izin yang berkaitan dengan tempat usaha;
5. e.surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai paling rendah 5 (lima) Kendaraan Bermotor Umum;
6. f.surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor Umum/ pool; dan
7. g.kecuali Angkutan Sewa Khusus paling rendah 1 (satu) kendaraan.

Pasal 5

(1)Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
1. a.wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
2. b.tidak berjadwal;
3. c.pelayanan dari pintu ke pintu;
4. d.tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
5. e.besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
6. f.memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
7. g.pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2)Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
(3)Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada aplikasi teknologi infomasi disertai bukti dokumen elektronik.
(4)Pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur. 6

BAB III

PENGUSAHAAN

Pasal 6

(1)Pengusahaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek serta Angkutan Sewa Khusus terdiri atas:
1. a.Angkutan Antarkota dalam Provinsi;
2. b.Angkutan antar jemput dalam Provinsi; dan
3. c.Angkutan Sewa Khusus.
(2)Pengusahaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek serta Angkutan Sewa Khusus hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan.
(3)Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perseroan Terbatas;
2. b.Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Koperasi; dan
4. d.Usaha Mikro Kecil Menengah.

BAB IV

PENETAPAN WILAYAH OPERASI DAN JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN MELAMPAUI KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI

Pasal 7

(1)Rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi:
1. a.asal dan tujuan setiap trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi;
2. b.tempat persinggahan trayek perkotaan;
3. c.jaringan jalan yang dilalui rute setiap trayek aglomerasi dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan Provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten/Kota;
4. d.perkiraan permintaan jasa Angkutan penumpang perkotaan; dan
5. e.jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
(2)Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
2. b.penentuan pusat kawasan perkotaan aglomerasi.
(3)Penentuan . . . 7
(3)Penentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan:
1. a.perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
2. b.kelas jalan.
(4)Penentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan penumpang perkotaan untuk setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
2. b.pembagian moda.
(5)Penentuan jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.jenis;
2. b.tipe;
3. c.kapasitas; dan
4. d.jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu.
(6)Penentuan jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona;
2. b.panjang trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan ekonomis; dan
3. c.jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan/atau nonekonomi.
(7)Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
2. b.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
3. c.perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
4. d.prasarana jalan yang memadai.
(2)Wilayah . . . 8
(2)Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

BAB V

KUOTA

Pasal 9

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan umum serta Angkutan Sewa Khusus pada suatu wilayah, disusun rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 10

(1)Untuk kuota Angkutan Orang Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek ditetapkan oleh Gubernur melalui Dinas.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian kelayakan mengenai trayek baru yang diajukan oleh perusahaan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…