DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2018

Nomor: 32
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, dan eselonisasi; tugas dan fungsi; tata kerja; kepegawaian; perlengkapan kantor dan aset dari UPT RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
6.Peraturan Gubernur sulawesi tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 608); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
7.Direktur adalah Pimpinan UPT yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyaia tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil pada UPT, yang dalam pelaksanaa tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

URUSAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan UPT yakni sebagian urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Sub Bidang Upaya Kesehatan, Sub-Sub Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan berupa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder dan Tersier tertentu.

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT meliputi :

a.Direktur;
b.Bagian Tata Usaha, membawahi :
1. 1.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi ;
c.Bidang Pelayanan, membawahi : 1.Seksi Pelayanan Medis; dan 2.Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
d.Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi :
1. 1.Seksi Penunjang Medis;
2. 2.Seksi Penunjang Non Medis; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Eselonisasi Jabatan Struktural UPT meliputi :

a.Direktur merupakan pejabat fungsional Dokter yang diberikan tugas tambahan;
b.Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon III.b;
c.Kepala Bidang Pelayanan merupakan jabatan struktural Eselon III.b;
d.Kepala Bidang Penunjang Pelayanan merupakan jabatan struktural Eselon III.b;
e.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum merupakan jabatan struktural Eselon IV.a;
f.Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset merupakan jabatan struktural Eselon IV.a; 4
g.Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a;
h.Kepala Seksi Pelayanan Medis merupakan jabatan struktural Eselon IV.a;
i.Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a;
j.Kepala Seksi Penunjang Medis merupakan jabatan struktural Eselon IV.a; dan
k.Kepala Seksi Penunjang Non Medis merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta menyelenggarakan pelayanan di Bidang Pelayanan Kesehatan meliputi ketatausahaan, pelayanan dan penunjang pelayanan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugasnya, Direktur mempunyai fungsi :
1. a.pembinaan teknis secara holistik atas penyelenggaraan tugas di Bidang Pelayanan Kesehatan;
2. b.pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan program di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
3. c.pengendalian atas penyelenggaraan program di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

(1)Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan kegiatan kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perencanaan program dan evaluasi serta penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan SPI.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 5
1. a.penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum,keuangan dan aset, perencanaan program dan evaluasi;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perencanaan program dan evaluasi;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perencanaan program dan evaluasi;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perencanaan program dan evaluasi;
5. e.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perencanaan program dan evaluasi;
6. f.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perencanaan program dan evaluasi;
7. g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perencanaan program dan evaluasi;
8. h.penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan SPI; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, pelayanan administrasi umum, dan pelayanan pendidikan pelatihan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun rencana dan program kerja kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
3. c.mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum;
4. d.mengelola dan mengkoordinasikan proses pendidikan dan pelatihan; 6
5. e.mengelola dan menyusun data base dan sistem informasi kepegawaian;
6. f.menyiapkan bahan analisis kebutuhan jabatan penyusunan formasi pegawai;
7. g.menyiapkan bahan rencana rekrutmen tenaga sesuai formasi kepegawaian;
8. h.menyiapkan bahan untuk melakukan pengukuran tingkat kepuasan pegawai;
9. i.menyusun pedoman tata naskah penyusunan rancangan keputusan Direktur, naskah perjanjian kerjasama, naskah kontrak kerja;
10. j.melaksanakan pemantauan, pengendalian ketertiban dan keamanan di lingkungan Rumah Sakit;
11. k.melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum;
12. l.memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Pimpinan;
13. m.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas dan memeriksa hasil kerja bawahan;
3. c.mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan aset serta penghapusan dan pemusnahan barang;
4. d.melaksanakan pengelolaan penerimaan dan pembukuan keuangan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan pengelolaan, pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional;
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbendaharaan;
7. g.menghimpun bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
8. h.melaksanakan kegiatan verifikasi dan pembukuan keuangan secara sistematis dalam sistem akuntansi;
9. i.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; 7
10. j.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan evaluasi.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi;
2. b.membagi tugas serta membimbing pelaksanaan tugas dan memeriksa hasil kerja bawahan;
3. c.menyusun rencana kegiatan anggaran meliputi RBA dan RKA, Dana Lokasi Khusus, Konsolidasi Anggaran, Rencana Kinerja Pembangunan Daerah, Profil dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit;
4. d.mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal;
5. e.melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
6. f.mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data hasil capaian program kerja;
7. g.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi;
8. h.memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Pimpinan;
9. i.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 10

(1)Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Keperawatan dan Kebidanan. 8
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program dan rencana kerja Bidang Pelayanan;
2. b.pelaksanaan penyelenggaraan teknis Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
3. c.pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
4. d.pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi lain terkait urusan Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Keperawatan dan Kebidanan; dan
5. e.pelaksanaan evaluasi kinerja dilingkungan Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Keperawatan dan Kebidanan.

Pasal 11

(1)Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan fasilitas medis, pemantauan pelaksanakan pelayanan medis dan pemanfaatan fasilitas medis serta menganalisa perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, Intensif Care Unit, Bedah Central, psikososial, napza, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit.
(2)Uraian tugas Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Medis;
2. b.membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas dan memeriksa hasil kerja bawahan;
3. c.melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, Intensif Care Unit, Bedah Central, psikososial, napza, Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit; 9
4. d.melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pemanfaatan fasilitas medis yang tersedia pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, Intensif Care Unit, Bedah Central, psikososial, napza, Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit;
5. e.membuat dan menganalisa kebutuhan pelayanan medis pelayanan medis dan fasilitas medis pada Instalasi Rawat Jalan, rawat Inap, Gawat Darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, Intensif Care Unit, Bedah Central, psikososial, napza, Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit;
6. f.melakukan pemantauan mutu pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, Intensif Care Unit, Bedah Central, psikososial, napza, Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit;
7. g.mengadakan rapat evaluasi hasil pelaksanaan penyelenggarakan pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, Intensif Care Unit, Bedah Central, psikososial, napza, Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit;
8. h.melakukan koordinasi dengan bidang lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayan Medik;
10. j.memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Pimpinan;
11. k.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…