DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2020

Nomor: 34
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: tata cara penetapan Indeks "K"; penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra; kemitraan pengolahan dan pembelian harga tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang . . . SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ( Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
2.Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
3.Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
4.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit, dan mengelola usaha perkebunan dengan komoditi sejenis.
5.Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun mitra plasma/swadaya.
6.Tandan Buah . . . 3
6.Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS, adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit.
7.Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
8.Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
9.Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (shell).
10.Rendemen CPO, PK dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
11.Indeks “K” adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
12.Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun.
13.Assosiasi Pekebun adalah lembaga yang mewakili pekebun.
14.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
15.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
16.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industi pengolahan hasil perkebunan.
17.Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
19.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
22.Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. 4

BAB II

TATA CARA PENETAPAN INDEKS ”K”

Pasal 2

(1)Tata cara dalam hal penetapan Indeks “K” terhadap pekebun untuk periode bulan yang sedang berjalan, berdasar pada data pendukung pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya.
(2)Semua PKS yang mengolah TBS mitra wajib menunjukkan Indeks "K" setiap bulan.

Pasal 3

(1)Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan komponen biaya:
1. a.pengolahan;
2. b.pemasaran;
3. c.pengangkutan ke pelabuhan;
4. d.penyusutan pabrik; dan
5. e.biaya operasional tidak langsung (BOTL).
(2)Komponen dan cara perhitungan besarnya indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

Pasal 4

(1)Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut: HTBS(P-1) K(P-1) = -------------------------------------------------------- x 100% (HCPO(P-1) x RCPO(Akt PKS))+(HPK (P-1) x RPK(Akt PKS)) dengan pengertian : HTBS(P-1) = Nilai TBS di pabrik periode sebelumnya; HCPO(P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya; HPK(P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit periode sebelumnya; RCPO(Akt PKS)= Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya; dan RPK(Akt PKS) = Rendemen inti sawit aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.

2.Komponen . . . 5

(2)Komponen penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Penetapan Indeks ”K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Provinsi.
(2)Usulan data pendukung Indeks ”K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan Indeks ”K” setiap pertengahan bulan.
(3)Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan Indeks ”K" sebagai berikut:
1. a.harga CPO dan PK (Free On Board) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Sulawesi Tengah termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti penjualan dalam bentuk kontrak/invoice CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
2. b.apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) terjadi deviasi lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Provinsi TBS kelapa sawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara;
3. c.perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi dan Perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
4. d.apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data;
5. e.apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks ”K" dengan menggunakan indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
6. f.apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
7. g.perusahaan . . . 6
8. g.perusahaan perkebunan yang memiliki PKS bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan Indeks ”K” dan duduk sebagai anggota Tim;
9. h.petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan Indeks "K" harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan;
10. i.apabila terdapat usulan Indeks "K” perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan Indeks ”K" perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K" Provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata-rata Indeks “K” Tim Provinsi; dan
11. j.apabila tiga kali berturut-turut usulan Indeks “K” yang dikirim perusahaan meragukan, maka tim provinsi dapat melakukan peninjauan langsung ke Perusahaan.

BAB III

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 6

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra adalah :

a.kontrak/invoice penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) bulan sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;
b.daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
c.rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
d.rendemen CPO dan PK bagi TBS pekebun swadaya diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun swadaya oleh PPKS;
e.rendemen sisa cangkang ditetapkan 1,0 % - 2,0 %; dan
f.apabila diantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan huruf b, maka Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara.

Pasal 7

(1)Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra dilakukan pada minggu ke 2 (dua) setiap bulan.
(2)Penetapan harga . . . 7
(2)Penetapan harga TBS menggunakan rumus : HTBS(P) = K(P-1) {(HCPO(P) x RCPO(Tab)) + (KPK(P) x RPK(Tab))} dengan penjelasan : HTBS(P) : Harga TBS yang di terima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P). K(P-1) : Indek proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya. HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg). RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%). RPK(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).
(3)Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan invoice setiap minggu disertai dengan tonase penjualan.
(4)Nilai penjualan cangkang akan diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS pekebun mitra.
(5)Nilai penjualan cangkang yang diterima oleh pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS mitra dengan TBS inti dengan memperhitungkan biaya handling.

BAB IV

KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 8

(1)Pekebun Swadaya membentuk kelembagaan seperti kelompok atau koperasi yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik PKS dalam bentuk Mitra Swadaya.
(2)Pekebun Mitra . . . 8
(2)Pekebun Mitra Plasma/Swadaya menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan Perjanjian Kerja sama.
(3)Perjanjian Kerja Sama Mitra Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus secara tertulis diketahui oleh Gubernur yang memuat antara lain:
1. a.jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan (Perbandingan Tenera dan Dura);
2. b.rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan (a), berdasarkan hasil survei Perusahaan Mitra dengan Dinas yang membidangi perkebunan, dan/atau institusi independen yang ditunjuk oleh pemerintah;
3. c.sistem penetapan rendemen menggunakan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal yang tahun tanam berbeda;
4. d.persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh Mitra Swadaya; dan
5. e.mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana yang dimaksud (d) dikenakan penalti dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,0 %.
(4)Gubernur dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
(5)Setiap kemitraan kewenangan yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun mitra harus diketahui oleh Dinas dan menyampaikan kepada Tim Provinsi.
(6)Bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Semua PKS yang bermitra di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit Mitra Plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.
(3)Pekebun swadaya yang belum bermitra, perlu didorong untuk membentuk lembaga yang mewakili mereka untuk bermitra dengan pemilik PKS.
(4)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur, melalui Dinas.
(5)Kemitraan . . . 9
(5)Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas olah PKS, sehingga tidak terjadi over capacity.
(6)Bahan baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menangani Perkebunan.

Pasal 10

(1)perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
(2)Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1)Luas lahan Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya berkisar 20 - 50 Ha dan terdapat dalam satu kecamatan berdasarkan pendekatan umur dan jenis varitas bibit.
(2)Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
(3)Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…