DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021

Nomor: 34
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2684);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sejumlah-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
10.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
11.Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
13.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
14.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah; dan
c.pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejumlah Rp4.339.060.018.638,00 (empat triliun tiga ratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh juta delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sejumlah Rp1.335.913.572.154,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Pajak;
2. b.Retribusi;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp985.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar rupiah).
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp17.680.390.056,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp71.775.347.318,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tigas ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp261.457.834.780,00 (dua ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sejumlah Rp985.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar rupiah) terdiri atas:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor;
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. d.Pajak Air Permukaan; dan
5. e.Pajak Rokok.
(2)Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp236.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar).
(3)Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp262.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua milyar).
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp225.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sejumlah Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar).

Pasal 6

(1)Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sejumlah Rp17.680.390.056,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sejumlah Rp1.505.000.000 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sejumlah Rp11.501.340.056,00 (sebelas milyar lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima puluh enam rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp4.674.050.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sejumlah Rp71.775.347.318,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

(1)Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sejumlah Rp261.457.834.780,00 (dua ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) terdiri dari :
1. a.hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaat Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.Jasa giro;
4. d.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
5. e.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
6. f.pendapatan denda Pajak;
7. g.pendapatan dari pengembalian; dan
8. h.pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp50.594.800,00 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
(3)Hasil pemanfaat Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp10.640.980.000,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar).
(5)Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp496.205.110,00 (empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah).
(6)Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp381.294.890,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah).
(7)Pendapatan denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp8.888.759.980,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(8)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(9)Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh milyar rupiah).

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sejumlah Rp2.994.868.146.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari Pendapatan transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sejumlah Rp2.994.868.146.000,00 (dua triliun Sembilan ratus Sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas;
1. a.Dana perimbangan; dan
2. b.Dana Insentif Daerah.
(2)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp2.994.868.146.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
(3)Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf huruf b sejumlah Rp0 (nol rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sejumlah Rp8.278.300.484,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan hibah dari lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
(2)Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp6.348.887.984 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
(3)Pendapatan hibah dari lembaga/ organisasi dalam negeri/ luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp1.929.412.500,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 129); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sejumlah-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
8.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
10.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
11.Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
13.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
14.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah; dan
c.pembiayaan daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sejumlah Rp1.335.913.572.154,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Pajak;
2. b.Retribusi;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp985.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar rupiah).
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp17.680.390.056,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp71.775.347.318,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tigas ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp261.457.834.780,00 (dua ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sejumlah Rp985.000.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima milyar rupiah) terdiri atas:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor;
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. d.Pajak Air Permukaan; dan
5. e.Pajak Rokok.
(2)Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp236.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar).
(3)Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp262.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua milyar).
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp225.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sejumlah Rp11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar).

Pasal 6

(1)Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sejumlah Rp17.680.390.056,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sejumlah Rp1.505.000.000 (satu milyar lima ratus lima juta rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sejumlah Rp11.501.340.056,00 (sebelas milyar lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima puluh enam rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp4.674.050.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Pasal 8

(1)Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sejumlah Rp261.457.834.780,00 (dua ratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) terdiri dari :
1. a.hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaat Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.Jasa giro;
4. d.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
5. e.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
6. f.pendapatan denda Pajak;
7. g.pendapatan dari pengembalian; dan
8. h.pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp50.594.800,00 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
(3)Hasil pemanfaat Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp10.640.980.000,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar).
(5)Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sejumlah Rp496.205.110,00 (empat ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu seratus sepuluh rupiah).
(6)Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sejumlah Rp381.294.890,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah).
(7)Pendapatan denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sejumlah Rp8.888.759.980,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(8)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(9)Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sejumlah Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh milyar rupiah).

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sejumlah Rp2.994.868.146.000,00 (dua triliun Sembilan ratus Sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas;
1. a.Dana perimbangan; dan
2. b.Dana Insentif Daerah.
(2)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp2.994.868.146.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
(3)Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf huruf b sejumlah Rp0 (nol rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sejumlah Rp8.278.300.484,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan hibah dari lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
(2)Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp6.348.887.984 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
(3)Pendapatan hibah dari lembaga/ organisasi dalam negeri/ luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp1.929.412.500,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).