DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja dari UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan, UPT Pembibitan Ternak, UPT Veteriner, dan UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Perkebunan, yang selanjutnya disebut UPT Proteksi Tanaman Perkebunan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan proteksi tanaman perkebunan.
8.Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan, yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih perkebunan.
9.Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak, yang selanjutnya disebut UPT Pembibitan Ternak adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak. 3
10.Unit Pelaksana Teknis Veteriner, yang selanjutnya disebut UPT Veteriner adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan veteriner.
11.Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan, yang selanjutnya disebut UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan balai perbenihan tanaman perkebunan.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit pelaksana teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan yakni menyelenggarakan proteksi tanaman perkebunan.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan yakni menyelenggarakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih perkebunan.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pembibitan Ternak yakni menyelenggarakan pembibitan ternak.
(4)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Veteriner yakni menyelenggarakan veteriner.
(5)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan yakni menyelenggarakan balai perbenihan tanaman perkebunan.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT Proteksi Tanaman Perkebunan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
4. d.Seksi Penerapan Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Sertifikasi Benih;
4. d.Seksi Pengawasan Mutu Benih; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. 4
(3)Susunan organisasi UPT Pembibitan Ternak terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi;
4. d.Seksi Pakan dan Hijauan Pakan Ternak; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan organisasi UPT Veteriner terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. d.Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan organisasi UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
4. d.Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan metode pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang proteksi tanaman perkebunan;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang proteksi tanaman perkebunan;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 5

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan. 6

Pasal 6

(1)Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman.
(2)Uraian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan identifikasi dan pengamatan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan eksplorasi agensia pengendali hayati;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koleksi agensia pengendali hayati;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koleksi organisme pengganggu tanaman perkebunan;
5. e.melaksanakan penyiapan koleksi musuh alami;
6. f.melaksanakan penyiapan koleksi pestisida nabati;
7. g.melaksanakan penyiapan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati;
8. h.melaksanakan pengembangan agensia pengendali hayati/musuh alami;
9. i.melaksanakan uji mutu agensia pengendali hayati, uji kualitas spora, uji viabilitas dan uji virulens;
10. j.melaksanakan uji antagonis di laboratorium;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.

Pasal 7

(1)Seksi Penerapan Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi organisme pengganggu tanaman. 7
(2)Uraian tugas Seksi Penerapan Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan demplot uji efikasi dan adaptasi agensia pengendali hayati;
2. b.melaksanakan demplot kaji terap pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
3. c.melaksanakan demplot kajian metode pengendalian hama terpadu spesifik lokasi;
4. d.melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan yang eksplosif di lapangan;
5. e.melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanggulangan hama terpadu;
6. f.melaksanakan peningkatan sumber daya manusia petugas dan petani berupa penerapan teknologi organisme pengganggu tanaman;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penerapan Teknologi Organisme Pengganggu Tanaman.

Pasal 8

(1)UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang sertifikasi benih, pengawasan mutu dan pengujian mutu benih perkebunan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan kegiatan pengawasan mutu dan pengujian mutu benih perkebunan;
2. b.pengendalian dan pengawasan serta penyiapan penyelenggaraan pengawasan mutu dan pengujian mutu benih perkebunan;
3. c.Pembinaan berupa petunjuk dan bimbingan terhadap pengelolaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan serta Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 8

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum serta pelayanan teknis kegiatan pengawasan mutu dan pengujian mutu benih perkebunan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan. 9

Pasal 10

(1)Seksi Sertifikasi Benih mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kegiatan sertifikasi benih.
(2)Uraian tugas Seksi Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan legalitas terhadap benih/bibit yang telah disertifikasi;
2. b.melaksanakan jaminan kemurnian mutu benih kepada produsen dan konsumen benih dan pihak lain yang berkepentingan;
3. c.melaksanakan mutu benih baik fisiologi dan utuh fisik sesuai ketentuan;
4. d.melaksanakan legalitas produksi benih, yang dihasilkan telah melalui pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi Benih.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…