DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2019

Nomor: 35
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang- Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 901);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019. BAB. . . 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
3.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5.Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
7.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
8.Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
9.Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
10.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
11.Harga kosong adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
12.Harga. . . 4
12.Harga isi adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
13.Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
14.Umur rangka/body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
15.Umur motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
16.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
20.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2018.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
(2)Koefisien . . . 5
(2)Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
(3)Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Mobil penumpang roda tiga, Sepeda motor roda dua, dan Sepeda motor roda tiga, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.Jeep dan Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.Blind van, Pick up dan Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
5. e.Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
6. f.Light Truck dan Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 5

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

(1)Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Pengenaan . . . 6
(4)Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4)hanya diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku, kecuali kendaraan baru.

Pasal 7

(1)Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang dimiliki secara Perorangan yang melakukan daftar ulang/perpanjangan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 8

(1)NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari :
1. a.selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB; dan
2. b.NJKB . . . 7
3. b.NJKB Ubah bentuk, apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB.
(4)Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk lainya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II ditetapkan oleh Gubernur.
(5)Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Truk Tronton yang berbentuk casis cabin ditambah ubah bentuk sesuai dengan jenis tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
(2)Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBN-KB sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
(3)Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2)Nilai Jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2018.
(3)Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body.
(4)Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.
(5)Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang dioperasikan di air tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 8

Pasal 11

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.
(2)NJKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…