DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja pada UPT Panti Sosial Anak, UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, dan UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Sosial di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Panti Sosial Anak yakni menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang operasional panti sosial anak.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yakni menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang operasional panti sosial rehabilitasi tuna sosial. 3
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena yakni menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang operasional panti sosial tresna werdha Madago Tentena.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT Panti Sosial Anak terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Sosial Anak;
4. d.Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Rehabilitasi Sosial;
4. d.Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Sosial Lansia;
4. d.Seksi Bina Keterampilan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Panti Sosial Anak mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang unit pelaksana teknis panti sosial.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Panti Sosial Anak mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial anak;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai bidang panti sosial anak;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Panti Sosial Anak;
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 4

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat Pegawai, serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
4. d.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
5. e.menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Panti Sosial Anak;
6. f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Panti Sosial Anak.

Pasal 6

(1)Seksi Pelayanan Sosial Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan sosial anak.
(2)Uraian tugas Seksi Pelayanan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan kegiatan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Sosial Anak;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan bidang pelayanan sosial anak;
3. c.melaksanakan pembagian tugas dan membimbing bawahan pada Seksi Pelayanan Sosial Anak;
4. d.melaksanakan kegiatan teknis pelayanan sosial terhadap anak;
5. e.melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan sosial terhadap anak;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Sosial Anak. 5

Pasal 7

(1)Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang program dan advokasi sosial.
(2)Uraian tugas Seksi Program dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan kegiatan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Program dan Advokasi sosial;
2. b.melaksanakan pembagian tugas dan membimbing bawahan untuk memberikan pelayanan pada Seksi Program dan Advokasi Sosial;
3. c.melaksanakan program kegiatan pelayanan Seksi Program dan Advokasi Sosial;
4. d.melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis operasional tehadap kegiatan program dan advokasi sosial;
5. e.melaksanakan kegiatan pelayanan pada bidang program dan advokasi sosial;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Seksi Program dan Advokasi Sosial.

Pasal 8

(1)UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang unit pelaksana teknis panti sosial.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang panti sosial rehabilitasi tuna sosial;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas sesuai bidang panti sosial rehabilitasi tuna sosial.
3. c.penyiapan pelaksanaan teknis administrasi ke tatausahaan pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial;
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 6

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat Pegawai, serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
4. d.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
5. e.menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial;
6. f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.

Pasal 10

(1)Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial.
(2)Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan kegiatan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial;
2. b.melaksanakan pembagian tugas dan membimbing bawahan dalam memberikan pelayanan pada Seksi Rehabilitasi Sosial;
3. c.melaksanakan program kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial;
4. d.melaksanakan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial. 7

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…