DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2018

Nomor: 37
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, pengangkatan dalam jabatan pada UPT Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Urusan yang menjadi kewenangan UPT yakni menyelenggarakan pengelolaan terminal dan kepelabuhanan.

Pasal 3

Susunan organisasi UPT terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengelolaan Terminal;
d.Seksi Pengelolaan Pelabuhan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, pelayanan dan melakukan pengawasan serta kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan terminal, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengelolaan pelabuhan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi:
1. a.pembinaan teknis dan operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang terminal, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta kepelabuhanan;
2. b.pengendalian dan pelayanan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT;
3. c.pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 4

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum, serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan mutasi pegawai, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan kantor, pelabuhan dan terminal;
8. h.menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Pasal 7

(1)Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan operasional terminal dan menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas terminal. 5
(2)Uraian tugas Seksi Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Terminal;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan terminal;
3. c.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan terminal;
4. d.melaksanakan penyiapan dan menyajikan data serta menyusun pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan terminal;
5. e.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan terminal;
6. f.melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal;
7. g.melaksanakan pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal;
8. h.melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal;
9. i.melaksanakan dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Pengelolaan Terminal.

Pasal 8

(1)Seksi Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan fasilitas kantor pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota.
(2)Uraian tugas Seksi Pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Pelabuhan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelabuhan laut dan penyeberangan; 6
3. c.melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan dan menyajikan data dan melakukan analisis serta menyusun pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
4. d.menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Pelabuhan.

Pasal 9

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2)Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi di lingkungan UPT atau dengan instansi lain di luar UPT sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
(2)Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggara negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan; 7
5. e.proporsionalitas;
6. f.profesionalitas;
7. g.akuntabilitas;
8. h.efisiensi;
9. i.efektivitas; dan
10. j.keadilan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…