DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2019

Nomor: 37
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: penetapan lokasi; sumber daya manusia; pelaksanaan; dan mekanisme pelayanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pada satu tempat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mal Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
2.Pelayanan . . . 3
2.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan/atau badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5.Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6.Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7.Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal & Pelayanan.

Pasal 2

. . . 4

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

a.penetapan lokasi;
b.sumber daya manusia;
c.pelaksanaan; dan
d.mekanisme pelayanan.

BAB II

PENETAPAN LOKASI

Pasal 3

Lokasi dan nama MPP ditetapkan pada kantor Dinas dengan nama Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri atas masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Dinas pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP.
(2)Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun tata tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dinas membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)

BAB V

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

Penyelenggaraan MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 7

. . . 5

Pasal 7

(1)Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam MPP dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk pelaksanaan Penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap Instansi dan/atau lembaga penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi dan/atau lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…