DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2020

Nomor: 38
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2019, yaitu pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 23.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
6.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 731); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 683) diubah Sebagai Berikut:
1.Ketentuan . . . 3
1.Ketentuan Pasal 4 huruf (a) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Eselonisasi jabatan struktural pada UPT RSUD Undata sebagai berikut:

a.Direktur merupakan jabatan Struktural eselon II.b atau jabatan tinggi Pratama yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi;
b.Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
c.Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
d.Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
e.Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas; dan
f.Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
2. b.penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
3. c.penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
4. d.pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
5. e.pelaksanaan evalusi, pencatatan dan pelaporan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
  1. 3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemberian bimbingan teknis serta melakukan evaluasi di bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan non medik, serta instalasi yang berada dibawahnya.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana pemberian pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik dan non medik serta instalasi yang berada dibawahnya;
2. b.penyelenggaraan . . . 4
3. b.penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik dan non medik serta instalasi yang berada dibawahnya;
4. c.pembinaan, pengendalian dan serta koordinasi, pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik dan non medik serta instalasi yang berada dibawahnya;
5. d.penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. e.pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pelaksanaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan, Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik serta pengoordinasian:
1. a.Instalasi Gawat Darurat;
2. b.Instalasi Rawat Inap;
3. c.Instalasi RawatJalan;
4. d.Instalasi Bedah Sentral;
5. e.ICU/ICVCU/PICU/NICU;
6. f.Unit Hemodialisa;
7. g.Unit Pelayanan Jantung terpadu; dan
8. h.Unit Endoskopi.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan program Bidang Pelayanan Medik;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan fasilitas dan rujukan, serta pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
3. c.pelaksanaan kegiatan teknis Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan, dan Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait;
5. e.pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan, dan Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
  1. 5.Ketentuan pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan keperawatan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap perencanaan, dan pengendalian penyelenggaraan di Seksi Keperawatan dan Kebidanan serta Seksi Pengembangan Fasilitas Keperawatan:
1. a.Instalasi Bedah Sentral;
2. b.Instalasi Rawat Jalan;
3. c.Instalasi Gawat Darurat Umum;
4. d.IGD Kebidanan . . . 5
5. d.IGD Kebidanan/ instalasi kamar bersalin;
6. e.ICU/ICVCU/PICU/NICU; dan
7. f.Instalasi Rawat Inap.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
2. b.koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
3. c.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan, memberikan pendampingan teknis serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan di Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik serta Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik dan mengkoordinir:
1. a.Instalasi Radiologi;
2. b.Instalasi Laboratorium;
3. c.Instalasi Rehabilitasi Medik;
4. d.Instalasi Laundry/Kamar Cuci;
5. e.Instalasi Sterilisasi Sentral;
6. f.Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
7. g.Instalasi Farmasi;
8. h.Instalasi Gizi;
9. i.Unit Bank Darah; dan
10. j.Unit Gas Medik.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis;
4. d.penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Penunjang Medik;
5. e.penyiapan bahan/peralatan di bagian penunjang medik;
6. f.pelaksanaan evaluasi penggunaan bahan/peralatan bagian penunjang medik;
7. g.perencanaan pengadaan bahan/peralatan di Bidang Penunjang Medik; dan
8. h.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pasal II . . . 6 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 November 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 11 November 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI Pj. SULAWESI TENGAH, ttd MULYONO BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 755 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…