DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019

Nomor: 39
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: arah Jakstrada; target dan program Jakstrada; penyelenggaraan Jakstrada; pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi dalam Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan . . . SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
5.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6.Sektor Utama adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7.Sektor Pendukung adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan lembaga swasta yang terkait.
8.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
9.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12.Gubernur . . . 3
12.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
13.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

a.Arah Jakstrada;
b.Target dan Program Jakstrada;
c.Penyelenggara Jakstrada; dan
d.Pendanaan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA

Pasal 3

(1)Arah Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup:
1. a.arah kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.arah kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
(2)Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 4

(1)Arah kebijakan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melalui peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
(2)Peningkatan kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 4

Pasal 5

(1)Arah kebijakan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melalui peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
(2)Peningkatan kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan
5. e.pemrosesan akhir.

Pasal 6

Strategi Jakstrada meliputi :

a.Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
b.Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 7

Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b.penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
d.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
e.pembentukan sistem informasi;
f.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g.penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
h.penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 8

. . . 5

Pasal 8

Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a.melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b.penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e.pembentukan sistem informasi;
f.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
g.penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
h.penguatan penegakan hukum;
i.penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
j.penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
k.penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III

TARGET DAN PROGRAM JAKSTRADA

Pasal 9

(1)Target Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga Tahun 2025; dan
2. b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga Tahun 2025.
(2)Target Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Program Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui program/kegiatan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 6

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…