DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2020

Nomor: 40
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2018, yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, penyisipan Bagian Ketiga (UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen), dan penyisipan Pasal 13a hingga Pasal 13e.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
6.Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 735); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 640) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan . . . 3
1.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang yakni menyelenggarakan pengujian sertifikasi mutu barang.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah yakni menyelenggarakan upaya pengembangan produksi industri pangan dan kerajinan daerah.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen yakni standardisasi perlindungan konsumen.

2.Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kalibrasi;
4. d.Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Produk Pangan;
4. d.Seksi Industri Kemasan dan Kerajinan Daerah; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
4. d.Seksi Pengawasan Barang dan/Jasa, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. 3.Di antara . . . 4
  2. 3.Di antara Bagian Kedua Paragraf 4 dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. 4.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4 (empat) Paragraf yakni Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 4 serta 5 Pasal, yakni Pasal 13a sampai dengan Pasal 13e, sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf I Unit Pelaksana Teknis Pasal 13a UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang kelembagaan, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang/jasa, tertib niaga dan penegakan hukum. Pasal 13b Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a, UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:
6. a.pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kelembagaan, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang/ jasa, tertib niaga dan penegakan hukum;
7. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang kelembagaan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang/ jasa, tertib niaga dan penegakan hukum;
8. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
9. d.penyiapan bahan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan daerah di bidang kelembagaan, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang/ jasa, tertib niaga dan penegakan hukum; dan
10. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 5
(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
9. i.melaksanakan penggodinasian penyusunan standar operasional prosedur;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. 6
(1)Seksi kelembagaan dan pemberdayaan konsumen mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, dan pelayanan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan pemberdayaan konsumen.
(2)Uraian Tugas Seksi Kelembagaan dan pemberdayaan Konsumen Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
2. b.melaksanakan pembentukan, perekrutan dan penyelenggaraan kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
3. c.menyelenggarakan kegiatan dan pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen bagi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
4. d.melaksanakan edukasi perlindungan konsumen kepada masyarakat dan pelaku usaha;
5. e.melaksanakan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
6. f.melaksanakan penanganan pengaduan, penyelesaian dan rekapitulasi sengketa konsumen skala Provinsi;
7. g.pelaksanaan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.
(1)Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, pelayanan, supervise, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum.
(2)Uraian . . . 7
(2)Uraian tugas Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum;
2. b.melaksanakan edukasi pelaksanaan kegiatan operasional petugas pengawas barang jasa dan petugas pengawas tertib niaga;
3. c.melaksanakan pengawasan, analisa kasus dan penegakan hukum barang beredar dan jasa, tertib niaga dan penegakkan hukum di wilayah kerja Provinsi;
4. d.melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan pedoman operasional pengawasan barang beredar dan jasa;
5. e.melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, tertib niaga dan penegakkan hukum;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 November 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 11 November 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI Pj. SULAWESI TENGAH, ttd MULYONO BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 755 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…