DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2017

Nomor: 41
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai keanggotaan, tugas dan wewenang, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pembiayaan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi. Komisi tersebut merupakan unsur kelembagaan yang bersifat independen yang membantu Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian. Penyuluhan Pertanian berupa upaya pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah; ` Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Provinsi merupakan unsur kelembagaan yang bersifat independen yang membantu Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian.
2.Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3.Dinas Provinsi adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi.
4.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 3

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1)Anggota Komisi Penyuluhan Provinsi adalah pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian, atau pembangunan perdesaan, dari unsur sebagai berikut :
1. a.dosen perguruan tinggi;
2. b.peneliti pertanian;
3. c.perwakilan organisasi profesi pertanian;
4. d.pelaku utama di bidang pertanian;
5. e.penyuluh pertanian;
6. f.pelaku usaha di bidang pertanian;
7. g.unsur pemerintah daerah; dan
8. h.pakar mandiri di bidang penyuluhan pertanian
(2)Anggota Komisi Penyuluhan Provinsi berjumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang.
(3)Komposisi anggota Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 70% (tujuh puluh perseratus) dari unsur independen dan 30% (tiga puluh perseratus) dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 3

(1)Masa tugas Komisi Penyuluhan Provinsi selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan pergantian anggota antar waktu.
(2)Setelah masa tugas Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir keanggotaan dapat dipilih kembali.
(3)Untuk menjamin keberlanjutan program kerja Komisi Penyuluhan Provinsi sebagian anggota lama tetap dipertahankan berdasarkan musyawarah dan kinerja yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Struktur Keanggotaan Komisi Penyuluhan Provinsi terdiri dari :
1. a.penasehat;
2. b.pembina;
3. c.ketua;
4. d.wakil ketua;
5. e.sekretaris; 4
6. f.wakil sekretaris; dan
7. g.anggota.
(2)Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f merangkap sebagai anggota.
(3)Untuk mendukung tugas Komisi Penyuluhan Provinsi Pemerintah Daerah menyediakan Sekretariat Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi.

Pasal 5

(1)Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berasal dari unsur di luar pejabat Pemerintah Daerah.
(2)Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f adalah Pejabat yang menangani penyuluhan pertanian.
(3)Semua anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
(4)Pengangkatan Komisi Penyuluhan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Komisi Penyuluhan Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Komisi Penyuluhan Provinsi mempunyai tugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Provinsi.
(3)Uraian tugas Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.memberikan saran bahan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan Provinsi;
2. b.memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan mengelola penyuluhan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah;
3. c.memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian di Provinsi; dan
4. d.memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Provinsi. 5

Pasal 7

(1)Ketua mempunyai tugas dan fungsi mengarahkan kegiatan dan penanggungjawab seluruh kegiatan, memimpin rapat/pertemuan, mewakili Komisi Penyuluhan Provinsi dengan pihak luar dan menyampaikan rekomendasi/saran dan laporan tahunan kepada Gubernur.
(2)Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas ketua bila berhalangan, menjadi penghubung Komisi Penyuluhan Provinsi dengan Dinas Provinsi melalui bidang penyuluhan, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh rapat Komisi Penyuluhan Provinsi dan Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi, bersama Sekretaris membuat dan menyampaikan laporan bulanan kegiatan kepada Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi.
(3)Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi mengurus kegiatan administrasi menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara Komisi Penyuluhan Provinsi dengan Dinas Provinsi, mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan tugas- tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua Komisi Penyuluhan Provinsi/wakil ketua Komisi Penyuluhan Provinsi, bertanggungjawab atas surat masuk dan keluar serta bersama-sama wakil ketua Komisi Penyuluhan Provinsi membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi.
(4)Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas Sekretaris dan mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya.
(5)Anggota Komisi Penyuluhan Provinsi mempunyai tugas dan fungsi menghadiri rapat Komisi Penyuluhan Provinsi, melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi, memberikan saran/rekomendasi/masukan kepada ketua Komisi Penyuluhan Provinsi baik dalam rapat maupun diluar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh ketua Komisi Penyuluhan Provinsi.

Pasal 8

Komisi Penyuluhan Provinsi mempunyai wewenang untuk:

a.menyelenggarakan rapat pertemuan secara mandiri; 6
b.menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan;
c.mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
d.memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah;
e.mengusulkan personalia pergantian antar waktu anggota Komisi Penyuluhan Provinsi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menetapkan keanggotaan Komisi Penyuluhan Provinsi; dan
f.dalam kaitan dengan tugasnya, Komisi Penyuluhan Provinsi dapat mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian dan/atau di luar lingkup pertanian.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyuluhan Provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan Provinsi maupun dengan intansi lain.
(2)Secara berkala Komisi Penyuluhan Provinsi mengadakan rapat/pertemuan.

Pasal 10

(1)Jenis rapat/pertemuan meliputi:
1. a.rapat pleno;
2. b.rapat khusus; dan
3. c.rapat tim kerja.
(2)Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan secara berkala dan sewaktu- waktu terdapat hal-hal yang mendesak.
(3)Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan apabila ada keperluan atau masalah yang mendesak dengan mengundang pihak- pihak terkait.
(4)Rapat tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan sesuai keperluan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…