DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2018

Nomor: 41
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Laboratorium Kesehatan yakni menyelenggarakan laboratorium kesehatan.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan yakni menyelenggarakan pendidikan pelatihan kesehatan.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengujian;
4. d.Seksi Pelayanan dan Mutu; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyelenggaraan Kediklatan;
4. d.Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang laboratorium kesehatan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang laboratorium kesehatan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang laboratorium kesehatan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan;
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang laboratorium kesehatan; 4
5. e.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kesehatan; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi, pemeriksaan, pengujian dan pengendalian mutu laboratorium;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu Askes/BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, pemeriksaan, pengujian, pengendalian mutu laboratorium dan pengelolaan keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan;
9. i.memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan;
10. j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan administrasi, pemeriksaan, pengujian dan pengendalian mutu laboratorium;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan 5
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Laboratorium Kesehatan.

Pasal 6

(1)Seksi Pengujian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengujian.
(2)Uraian tugas Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengujian;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengujian;
3. c.melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis dengan unit kerja/instansi terkait;
4. d.melaksanakan kegiatan teknis operasional fasilitasi pengujian pada Dinas sesuai dengan tugas di bidang pengujian;
5. e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi pengujian;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian.

Pasal 7

(1)Seksi Pelayanan dan Mutu mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan mutu.
(2)Uraian tugas Seksi Pelayanan dan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan dan Mutu;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan mutu;
3. c.melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis operasional bidang pelayanan dan mutu dengan unit kerja/instansi terkait; 6
4. d.melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja pada bidang pelayanan dan mutu;
5. e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan dan mutu;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Mutu.

Pasal 8

(1)UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan pelatihan kesehatan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pelatihan kesehatan;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan pelatihan kesehatan;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pendidikan pelatihan kesehatan;
4. d.pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di pendidikan pelatihan kesehatan;
5. e.pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pendidikan pelatihan kesehatan;
6. f.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan;
7. g.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan; dan
8. h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 7 Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data, menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan, tata operasional pelatihan kesehatan dan pengendalian mutu pelatihan kesehatan;
7. g.melaksanakan analisa terhadap penyelenggaraan tata operasional dan mutu pelatihan kesehatan;
8. h.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
9. i.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan;
10. j.memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan;
11. k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan pelatihan kesehatan;
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
13. m.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan.

Pasal 10

(1)Seksi Penyelenggaraan Kediklatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kediklatan.
(2)Uraian tugas Seksi Penyelenggaraan Kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 8
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penyelenggaraan Kediklatan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kediklatan;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan kediklatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pelayanan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kediklatan;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kediklatan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kediklatan;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggaraan Kediklatan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…