DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2020

Nomor: 41
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 81 Tahun 2016, yaitu pada Pasal 2, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
5.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 733); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 524) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan huruf f, angka 2 huruf f dan angka 3 huruf f Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan sebagai berikut :

a.Kepala Badan;
b.Sekretaris . . . 3
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi:
1. 1.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
2. 2.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II; dan
3. 3.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III;
d.Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi:
1. 1.Sub Bidang Perencanaan Sosial budaya I;
2. 2.Sub Bidang Perencanaan Sosial budaya II; dan
3. 3.Sub Bidang Perencanaan Sosial budaya III;
e.Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
1. 1.Sub Bidang Infrastrukrur dan Pengembangan Wilayah I;
2. 2.Sub Bidang Infrastrukrur dan Pengembangan Wilayah II; dan
3. 3.Sub Bidang Infrastrukrur dan Pengembangan Wilayah III;
f.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
1. 1.Sub Bidang Perencanaan Makro;
2. 2.Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
3. 3.Sub Bidang Data;
g.UPT Badan; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 2.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Makro, Penyiapan Data, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Makro, Penyiapan Data, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. b.penyiapan . . . 4
3. b.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Perencanaan Makro, Penyiapan Data, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. c.Penyiapan bahan penyelenggaraan Perencanaan Makro, Penyiapan Data, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. d.penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Makro, Penyiapan Data, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
6. e.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf c sampai dengan huruf j diubah serta huruf k sampai dengan huruf o dihapus, sehingga ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Sub Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Makro;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Makro;
3. c.Koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi;
4. d.Koordinasi/Fasilitasi/evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota;
5. e.Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Provinsi;
6. f.Melaksanakan sosialisasi capaian dan target indikator pembangunan daerah provinsi kepada kabupaten/kota;
7. g.mengintegrasikan dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran daerah;
8. h.melaksanakan . . . 5
9. h.melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Makro;
10. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
11. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Makro.
12. k.dihapus
13. l.dihapus
14. m.dihapus
15. n.dihapus
16. o.dihapus
  1. 4.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pencapaian target indikator pembangunan daerah serta Prioritas Strategis Nasional yang ada di provinsi.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
2. b.menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan;
3. c.melaksanakan penyusunan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi;
4. d.menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
5. e.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. f.melaksanakan evaluasi dan pelaporan capaian indikator kinerja perangkat daerah provinsi;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
8. h.melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan sesuai ketentuan perundang- undangan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN;
9. i.melaksanakan . . . 6
10. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pencapaian target Prioritas Strategis Nasional yang ada di provinsi;
11. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
  1. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Sub Bidang Data mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia.
(2)Uraian tugas Sub Bidang Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Data;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data;
3. c.melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah;
4. d.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data pembangunan daerah.
5. e.melaksanakan pengelolaan website dan sarana sistem informasi serta infrastruktur jaringan informatika dalam mendukung penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah;
6. f.menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
7. g.melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
8. h.melaksanakan penyusunan dan publikasi data geospasial dan potensi sumberdaya alam Provinsi Sulawesi Tengah;
9. i.mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan anggaran dan pendanaan pembangunan daerah, serta kebijakan keuangan daerah;
10. j.menganalisa dan mengkaji Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah;
11. k.koordinasi . . . 7
12. k.Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah;
13. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 November 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 11 November 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MULYONO BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 756 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…