DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2019

Nomor: 42
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Prosedur Permohonan Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Laporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan kepada pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha Pertambangan Khusus apabila terjadi keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM

BAB II

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

(1)Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
(2)Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.
(3)Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
(4)Gubernur . . . 4
(4)Gubernur sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 3

(1)Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
(2)Dalam hal pemegang IUP dapat membuktikan bahwa proses perizinan dari instansi lain membutuhkan waktu lebih dari yang diatur dalam ayat (1), dapat diberikan perpanjangan dalam jangka waktu penghentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur.
(4)Gubernur sesuai kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1)Kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku selama masa waktu penghentian sementara.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan kahar.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

(1)Permohonan penghentian sementara IUP disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku IUP berakhir.
(2)Penghentian sementara IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dikhususkan untuk IUP mineral logam, non logam dan batuan dalam tahapan Eksplorasi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Pasal 6

(1)Permohonan penghentian sementara terkait proses izin lingkungan dari instansi lain, harus melampirkan : (a) kontrak izin lingkungan dengan pihak ketiga; (b) surat . . . 5 (b) surat pernyataan dari pimpinan Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tentang telah berprosesnya kontrak izin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan (c) rencana waktu setiap tahapan prosedur izin lingkungan sampai persetujuan kelayakan lingkungan.
(2)Rencana Waktu setiap tahapan sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf c diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penghentian sementara yang diberikan.

Pasal 7

(1)Permohonan penghentian sementara terkait proses IPPKH harus melampirkan : (a) pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang menerbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) surat pernyataan dari Pimpinan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan; dan (c) rencana waktu setiap tahapan prosedur IPPKH sampai persetujuan IPPKH.
(2)Rencana waktu setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penghentian sementara yang diberikan.

Pasal 8

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

BAB IV

LAPORAN

Pasal 9

(1)Pemegang IUP yang telah mendapatkan persetujuan penghentian sementara wajib melaporkan secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima selambat- lambatnya minggu pertama setiap bulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : (a) progres/ kemajuan proses perizinan; dan (b) kendala-kendala yang dihadapi.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan menjadi pertimbangan utama Gubernur dalam menolak atau menerima permohonan berikutnya. 6

BAB V

. . .

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 9 Desember 2019 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 9 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOHAMAD HIDAYAT BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 709 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr.YOPIE,MIP,SH.,MH Pembina Tk I, IV/b NIP. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PROSEDUR PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

LAPORAN

Pasal 9

. . .

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PROSEDUR PERMOHONAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

LAPORAN

Pasal 9

. . .

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009