DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2018

Nomor: 43
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT TKIP dan UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT TKIP adalah Unit Pelaksana Teknis Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. 3
8.Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT TKIP yakni menyelenggarakan urusan di bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Taman budaya dan museum Sulawesi Tengah yakni menyelenggarakan urusan penanganan Taman budaya dan Museum Sulawesi Tengah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT TKIP terdiri atas :
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah terdiri atas :
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelestarian dan Pengembangan;
4. d.Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kepala UPT TKIP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan. 4
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT TKIP mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
2. b.pelaksanaan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas sesuai dengan bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
3. c.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan di lingkungan UPT TKIP; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset dan perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan UPT TKIP;
2. b.menghimpun peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
4. d.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, Taspen, Karis/Kasru menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan;
6. f.melaksanakan pegumpulan data dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan penyusunan pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan kantor;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT TKIP;
8. h.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT TKIP;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT TKIP. 5

Pasal 6

(1)UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan Ketatausahaan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian serta Pengembangan di bidang taman budaya dan museum sulawesi tengah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan dan koordinasi pelayanan ketatausahaan, pengelolaan, pemanfaatan, pengkajian dan pengembangan di bidang taman budaya dan museum sulawesi tengah;
2. b.pengelolaan urusan pelayanan ketatausahaan, pelestarian dan pengembangan dan pengelolaan serta pemanfaatan bidang permuseuman;
3. c.pelaksanaan urusan pelayanan ketatausahaan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian serta pengembangan di bidang taman budaya;
4. d.koordinasi penyiapan bahan dan data pelayanan ketatausahaan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian serta pengembangan di bidang taman budaya dan museum; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, umum, keuangan, aset, dan perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah;
2. b.menghimpun peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
4. d.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, Taspen, Karis/Kasru menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai; 6
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan;
6. f.melaksanakan pegumpulan data dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan penyusunan pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan kantor;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah;
8. h.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah.

Pasal 8

(1)Seksi Pelestarian dan Pengembangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan.
(2)Uraian tugas Seksi Pelestarian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Pelestarian dan Pengembangan;
2. b.membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas;
3. c.membimbing bawahan berdasarkan tugas;
4. d.melaksanakan kegiatan bimbingan edukatif dan registrasi mengenai koleksi museum sesuai dengan kewenangan agar masyarakat mengetahui tentang kelestarian budaya bangsa;
5. e.melaksanakan perawatan dan pemeliharaan koleksi museum agar tetap lestari;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap nilai luhur budaya di masyarakat untuk kelestarian dan pengembangan budaya bangsa;
7. g.mengevaluasi dan menilai hasil tugas bawahan sesuai tugas;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian dan Pengembangan. 7

Pasal 9

(1)Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan.
(2)Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan;
2. b.membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas ;
3. c.membimbing bawahan berdasarkan tugas;
4. d.menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan dan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan museum sebagai sumber pengetahuan dan obyek wisata budaya;
5. e.melaksanakan pendataan dan registrasi terhadap koleksi museum agar dapat terkelola dengan baik;
6. f.melaksanakan bimbingan edukatif dan registrasi terhadap pengunjung museum agar memahami nilai-nilai luhur budaya bangsa;
7. g.mengevaluasi dan menilai hasil tugas bawahan sesuai tugas masing-masing;
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…