DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2019

Nomor: 43
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Bentuk Bantuan Keuangan; Penganggaran; Pencairan Dan Penyaluran; Penggunaan; Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Di Wilayah Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DI WILAYAH LUAR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Belanja Bantuan Keuangan adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus Provinsi Sulawesi Tengah antar Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, serta tujuan tertentu lainnya.
3.Anggaran . . . 3
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
6.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Provinsi lainnya adalah Provinsi lainnya luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Gubernur lainnya adalah Gubernur Provinsi lainnya luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Provinsi lainnya adalah Pemerintah Provinsi lainnya luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah Kabupaten/Kota luar Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara Kesatuan
13.Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Biro adalah Biro yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 4

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bantuan keuangan dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
(2)Peruntukan pengelolaan bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penerima bantuan.
(3)Substansi kegiatan bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)Penganggaran bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan atas dasar kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
(2)Penganggaran bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan formula variabel meliputi pendapatan Daerah, kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, serta tujuan tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Belanja Bantuan Keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dianggarkan pada DPPA-PPKD Provinsi Sulawesi Tengah.
(2)Belanja Bantuan Keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, obyek belanja bantuan keuangan serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada belanja bantuan keuangan kepada Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersangkutan. 5

Pasal 5

(1)Permohonan bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diusulkan berdasarkan kebijakan strategis Pemerintah Pusat, kerja sama antar Daerah serta tujuan tertentu kepada Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Gubernur.
(2)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Gubernur Lainnya dan Kepala Daerah penerima bantuan keuangan di wilayah luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
(3)Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan nomor rekening dan nama Kas Umum Daerah penerima bantuan keuangan serta paling rendah memuat maksud dan tujuan penerima bantuan keuangan.

Pasal 6

Rincian Bantuan Keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menurut jenis bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

(1)PPKD menyampaikan Nota Dinas mengenai informasi pelaksanaan Bantuan Keuangan telah tercantum dalam APBD dan Nota Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi persyaratan administrasi meliputi :
1. a.fotokopi DPA-Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pelaksanaan kegiatan berkenaan;
2. b.surat kesediaan menerima bantuan keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pelaksanaan kegiatan berkenaan;
3. c.nomor rekening Kas Umum Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pelaksanaan kegiatan berkenaan;
4. d.kwitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Gubernur bersama Kepala Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menerima bantuan keuangan; dan
5. e.surat . . . 6
6. e.surat pernyataan tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penerima bantuan keuangan.
(2)Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan BUD agar melakukan verifikasi terkait kelengkapan persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 8

(1)Pencairan bantuan keuangan di wilayah luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau secara bertahap.
(2)Pencairan bantuan keuangan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan seluruh persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kegiatan berkenaan.
(3)Pencairan bantuan keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan surat kesediaan memberi bantuan keuangan dan DPPA- Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang pelaksanaan kegiatan berkenaan; dan
2. b.tahap II dengan melampirkan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kegiatan berkenaan.

Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 10

Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah selaku penerima bantuan keuangan untuk penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 7

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…