DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2020

Nomor: 43
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 tahun 2016, yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan penyisipan Pasal 9A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
5.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretarirat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 736); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 53 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 496) diubah sebagai berikut :
1.Di antara huruf e dan huruf f Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

a.Inspektur;
b.Sekretaris . . . 3
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
e.Inspektur Pembantu Wilayah III; e1. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 2.Ketentuan ayat 2 Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV;
2. b.pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I, wilayah II, wilayah III, wilayah IV;
3. c.pengkoordinasian pelaksaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV;
4. d.pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV;
5. e.pelaksaanaan administrasi Inspektorat;
6. f.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan/atau Menteri;
7. g.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
8. h.pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
  1. 3.Ketentuan . . . 4
  2. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dalam lingkup Wilayah I.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
1. a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dalam lingkup Wilayah I;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal tehadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Wilayah I;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan/atau Menteri dalam lingkup Wilayah I;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup Wilayah I;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkup Wilayah I;
6. f.pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Wilayah I;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
8. h.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I.
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dalam lingkup Wilayah II.
(2)Dalam . . . 5
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dalam lingkup Wilayah II;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal tehadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Wilayah II;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan/atau Menteri dalam lingkup Wilayah II;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup Wilayah II;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkup Wilayah II;
6. f.pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Wilayah II;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
8. h.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II.
  1. 5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi oleh Perangkat Daerah dalam lingkup Wilayah III.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dalam lingkup Wilayah III;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal tehadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Wilayah III;
3. c.pelaksanaan . . . 6
4. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan/atau Menteri dalam lingkup Wilayah III;
5. d.penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup Wilayah III;
6. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkup Wilayah III;
7. f.pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Wilayah III;
8. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. h.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III.
  1. 6.Diantara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

(1)Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi oleh Perangkat Daerah dalam lingkup Wilayah IV.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dalam lingkup Wilayah IV;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal tehadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Wilayah IV;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan/atau Menteri dalam lingkup Wilayah IV;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan dalam lingkup Wilayah IV;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dalam lingkup Wilayah IV;
6. f.pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Wilayah IV;
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
8. h.penyiapan . . . 7
9. h.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 November 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 11 November 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MULYONO BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 758 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…