DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2018

Nomor: 45
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT Pelayanan Teknis Laboratorium.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium yakni menyelenggarakan pelayanan teknis laboratorium.

Pasal 3

Susunan organisasi UPT Pelayanan Teknis Laboratorium terdiri atas :

a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pengujian;
d.Seksi Manajemen Mutu; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Pelayanan Teknis Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas pada bidang pelayanan teknis laboratorium.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPT Pelayanan Teknis Laboratorium mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pelayanan teknis laboratorium;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang pelayanan teknis laboratorium;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
4. d.penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan teknis bidang UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
5. e.penyiapan bahan dan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 4

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset dan perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata USaha;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata USaha;
4. d.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
5. e.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
8. h.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium.

Pasal 6

(1)Seksi Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Seksi Pelayanan Pengujian. 5
(2)Uraian tugas Seksi Pelayanan Pengujian UPT Pelayanan Teknis Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun program pelayanan pengujian;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan jasa pelayanan pengujian;
3. c.menfasilitasi kebutuhan sarana Laboratorium Pengujian untuk pelaksanaan dan pelayanan jasa pengujian Laboratorium;
4. d.melaksanakan pemeriksaan kondisi sarana Laboratorium Pengujian;
5. e.menyusun rencana operasional pemeliharaan/perbaikan/ kalibrasi sarana laboratorium pengujian;
6. f.menyusun rencana operasional pelayanan dan pengembangan pengujian laboratorium;
7. g.melaksanakan penyiapan rumusan dan prosedur kerja perencanaan pengembangan sarana laboratorium pengujian;
8. h.melaksanakan pemeriksaan dan menganalisa hasil uji serta mengidentifikasi jika terjadi penyimpangan terhadap hasil pengujian;
9. i.menyusun laporan hasil uji laboratorium untuk dijadikan acuan rekomendasi teknis laboratorium;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Pengujian.

Pasal 7

(1)Seksi Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan teknis laboratorium.
(2)Uraian tugas Seksi Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Manajemen Mutu;
2. b.menyusun dokumen sistem pelayanan mutu laboratorium terkait kebijakan prosedur dan instruksi kerja serta form-form yang digunakan;
3. c.melaksanakan penyiapan rencana, penerapan dan pengembangan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian sesuai dengan ISO/IEC 17025;
4. d.melaksanakan pengendalian mutu pengujian ;
5. e.melaksanakan fasilitasi pengembangan dan perbaikan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium;
6. f.melaksanakan sosialisasi penerapan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium; 6
7. g.melaksanakan evaluasi terhadap kinerja laboratorium melalui kegiatan audit internal dan Eksternal, kajian banding, dan uji profisiensi sesuai ISO IEC 17025;
8. h.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka memperoleh sertifikasi akreditasi untuk pengakuan kompetensi laboratorium oleh lembaga inspeksi terkait;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Mutu.

Pasal 8

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis disusun standar operasional prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2)Ketentuan mengenai standar operasional prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan UPT atau dengan instansi lain di luar UPT sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
(2)Asas Umum Penyelenggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggara negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.profesionalitas;
7. g.akuntabilitas;
8. h.efisiensi;
9. i.efektivitas; dan
10. j.keadilan. 7
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahnya dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan peundang- undangan.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan mempertanggungjawabkan kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan oraganisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5)Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan oraganisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penysunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepeda bawahan.
(6)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
(7)Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…