DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2020

Nomor: 47
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 2, Pasal 3, penyisipan BAB IIIA, penyisipan Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, dan Pasal 11D.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan . . . SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor: 607); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 690); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADADINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor : 647) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Laboratorium Kesehatan yakni menyelenggarakan laboratorium kesehatan.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan yakni menyelenggarakan pendidikan pelatihan kesehatan.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu yakni menyelenggarakan Pelayanan Keselamatan terpadu.

2.Ketentuan . . . 3
2.Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengujian;
4. d.Seksi Pelayanan dan Mutu; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyelenggaraan Kediklatan;
4. d.Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan organisasi UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kewaspadaan;
4. d.Seksi Penanganan Krisis Kesehatan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. 3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA dan disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C dan Pasal 11D sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA

Pasal 11A

(1)UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang Pelayanan Keselamatan Terpadu.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan keselamatan terpadu;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan keselamatan terpadu;
3. c.penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang Pelayanan Keselamatan Terpadu;
4. d.pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pelayanan Keselamatan Terpadu;
5. e.pelaksanaan . . . 4
6. e.pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Pelayanan Keselamatan Terpadu;
7. f.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dan penyusuian standar operasional prosedur pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
8. g.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu; dan
9. h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11B

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi, pengumpulan bahan dan data, menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Dinas;
4. d.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
5. e.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan, tata operasional UPT Pusat pelayanan keselamatan terpadu;
6. f.melaksanakan analisa terhadap penyelenggaraan tata operasional dan mutu pelayanan keselamatan terpadu;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan . . . 5
9. h.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
10. i.memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
11. j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan administrasi pada UPT Pelayanan Keselamatan Terpadu ;
12. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
13. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu.

Pasal 11C

(1)Seksi Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan meliputi upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan.
(2)Uraian tugas Seksi Kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi kewaspadaan yaitu pencegahan, dan mitigasi serta kesiapsiagaan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan;
3. c.melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pelayanan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan;
5. e.melakukan intervensi pengendalian penyakit menular berpotensi KLB pada saat bencana;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kewaspadaan;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kewaspadaan.

Pasal 11D

. . . 6

Pasal 11D

(1)Seksi Penanganan Krisis Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan, kerjasama, fasilitasi, evaluasi serta laporan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Keselamatan terpadu.
(2)Uraian tugas Seksi Penanganan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan kegawatdaruratan medis sehari-hari, pelayanan pada situasi khusus, dan pelayanan kesehatan pada saat bencana :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penanganan Krisis Kesehatan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Krisis Kesehatan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan kegiatan pelayanan keselamatan;
4. d.melaksanakan analisa terhadap penyelenggaraan kegiatan Penanganan Krisis Kesehatan;
5. e.melaksanakan kegiatan teknis operasional Fasilitasi Penanganan Krisis Kesehatan pada dinas sesuai dengan tugas bidang pelayanan keselamatan terpadu;
6. f.melaksanakan kerjasama teknis penanganan krisis kesehatan;
7. g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penanganan krisis kesehatan;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Krisis Kesehatan. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional. 7

BAB IX

. . .

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 25 November 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 25 November 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MULYONO BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 762 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH Pembina Tk I, IV/b Nip. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…