DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2018

Nomor: 48
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT Badan Pendapatan Wilayah I, UPT Badan Pendapatan Wilayah II, UPT Badan Pendapatan Wilayah III, UPT Badan Pendapatan Wilayah IV, UPT Badan Pendapatan Wilayah V, UPT Badan Pendapatan Wilayah VI, UPT Badan Pendapatan Wilayah VII, UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII, UPT Badan Pendapatan Wilayah IX, UPT Badan Pendapatan Wilayah X, dan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 3
8.Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan yang disebut UPT Badan Pendapatan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah XI adalah unsur pelaksanaan operasional teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah I.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah I yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kota Palu.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah II yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Parigi Moutong.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah III yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Poso.
(4)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah IV yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Morowali.
(5)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah V yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Banggai.
(6)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VI yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
(7)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VII yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Toli-toli.
(8)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Buol.
(9)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah IX yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. 4
(10)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah X yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Donggala.
(11)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Sigi.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha ;
3. c.Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. d.Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.
(3)Kedudukan UPT Badan Pendapatan Wilayah I sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Badan Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional badan dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah I mempunyai fungsi :
1. a.merencanakan kebijakan dan operasional teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5
2. b.mendistribusikan tugas dan petunjuk teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyelenggarakan teknis operasional penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mengevaluasi pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaporkan pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset dan perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyususnan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Badan Pendapatan Wilayah I;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran UPT Badan meliputi DUK, absen, surat teguran, penggajian, Askes, Taspen, KARSI/KARSU, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
4. d.membimbing Bendahara Khusus Penerimaan, Pengeluaran meliputi pembuatan Buku Kas Umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara/Pengelola Barang; 6
5. e.membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja UPT Badan Pendapatan Wilayah I meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban SPPD dan tertib pencatatan belanja dalam BKU;
6. f.membuat laporan penerimaan pendapatan secara umum;
7. g.membuat laporan material dan non material;
8. h.melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
10. j.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Badan Pendapatan Wilayah I.

Pasal 6

(1)Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
(2)Uraian tugas Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai pedoman pelaksanaan tugas UPT Badan Pendapatan Wilaya I;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
3. c.menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, penetapan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermtor;
4. d.melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah yang melalui mekanisme Samsat;
5. e.melaksanakan proses keberatan permintaan, permohonan, keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor serta membuat pembukuan dan pelaporannya;
6. f.melaksanakan proses surat keterangan fiskal bagi kendaraan mutasi keluar daerah Provinsi dan dalam daerah Provinsi, serta membuat pembukuan dan pelaporannya; 7
7. g.membuat laporan yang berhubungan dengan Penerimaan Kesamsatan yaitu:
  1. 1.SMS 02;
  2. 2.DPS; dan
  3. 3.laporan lainnya.
8. h.melaksanakan proses permohonan peralihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi termasuk perubahan dari plat dasar pribadi, hitam ke plat dasar umum, kuning dan sebaliknya;
9. i.melaksanakan tugas proses Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai mekanisme Samsat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

(1)Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pendaftaran, penetapan, penagihan, pajak, retribusi, dan pendapatan lain di wilayah I.
(2)Uraian tugas Seksi Penetapan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penetapan dan Penagihan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
3. c.menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta penerimaan dan penagihan atas pendapatan daerah yang tidak melalui mekanisme Samsat;
4. d.melaksanakan proses seluruh penerimaan pendapatan daerah yang menjadi target UPT Badan yang tidak melalui mekanisme Samsat;
5. e.melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak yang menjadi target UPT Badan Pendapatan Wilayah I selain Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
6. f.melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada bendahara penerimaan; 8
7. g.membuat laporan data potensi, penertiban SKPD, SSPD dan seluruh penerimaan pajak kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, retribusi, dan Penerimaan lain setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan tugas Pendapatan Daerah yang sesuai kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah I kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan Pajak dan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
10. j.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penagihan.

Pasal 8

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis bagi tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2)Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…