DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2019

Nomor: 48
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penerimaan, pembagian, penggunaan, serta pelaporan dana bagi hasil dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang . . . SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2020.
(2)Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 910.695.000,- (sembilan ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Pasal 2

(1)Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut:
1. a.30% (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. b.40% (empat puluh perseratus) untuk Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi Moutong sebagai daerah penghasil; dan
3. c.30% (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah.
(2)Alokasi Bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

. . . 3

Pasal 3

(1)Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 masing-masing daerah dan daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau daerah Kabupaten/Kota.
(3)Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun sebelumnya agar dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020 dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1)Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur untuk mendanai program kegiatan sebagai berikut :
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan lingkungan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai illegal.
(2)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima setiap daerah.
(3)Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Gubernur dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayahnya.

Pasal 6

(1)Gubernur/ Bupati / Wali Kota menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Bupati . . . 4
(3)Bupati/Walikota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
(4)Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, dan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(5)Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Besaran penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Program Peningkatkan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk meningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi :

a.penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices tembakau;
b.penanganan panen dan pasca panen;
c.dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
d.penumbuhan dan penguatan kelembagaan;
e.penerapan inovasi teknis; dan/atau
f.pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor clan promosi ekspor.

Pasal 8

Pembinaan industri meliputi kegiatan :

a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikasi/kode registrasi mesin pelinting rokok;
b.fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
d.pemetaan industri hasil tembakau;
e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau;
h.pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/ atau
i.penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.

Pasal 9

. . . 5

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…