DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2020

Nomor: 48
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lapangan.
8.Kelompok . . . 3
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam UPT Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Urusan yang menjadi kewenangan UPT Dinas yakni menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang operasional perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 3

Susunan organisasi UPT Dinas terdiri atas :

a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
d.Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai bidang UPT Dians.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perencanaan teknis operasional pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
2. b.pelaksanaan . . . 4
3. b.pelaksanaan teknis operasional pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
4. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
5. d.pelaksanaan administrasi UPT Dinas; dan
6. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Dinas;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana UPT Dinas;
4. d.melaksanakan pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur;
5. e.memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Dinas;
6. f.melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Dinas;
7. g.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan;
8. h.melakukan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, meyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
9. i.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
10. j.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
11. k.melaksanakan . . . 5
12. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
13. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Dinas.

Pasal 6

(1)Seksi Penerimaan dan Klarifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Penerimaan dan Klarikasi.
(2)Uraian tugas Seksi Penerimaan dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
2. b.melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
3. c.melakukan pelayanan dalam bentuk penjangkauan;
4. d.melakukan pengelolaan kasus;
5. e.melakukan perlindungan terhadap korban di rumah aman;
6. f.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penerimaan dan Klarifikasi; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Tindak Lanjut Kasus mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Tindak Lanjut Kasus.
(2)Uraian tugas Seksi Tindak Lanjut Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Seksi Tindak Lanjut Kasus;
2. b.melaksanakan fasilitasi mediasi dan pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. c.melakukan fasilitasi teknis pelayanan pendampingan hukum;
4. d.melakukan . . . 6
5. d.melakukan fasilitasi pelayanan pendampingan psikologis;
6. e.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Tindak Lanjut Kasus;
7. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Dinas disusun standar operasional prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2)Ketentuan mengenai standar operasional prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan UPT Dinas atau dengan instansi lain di luar UPT Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
(2)Asas Umum Penyelenggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggara negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas . . . 7
6. e.proporsionalitas;
7. f.profesionalitas;
8. g.akuntabilitas;
9. h.efisiensi;
10. i.efektivitas; dan
11. j.keadilan.

Pasal 11

(1)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Dinas wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(3)Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
(5)Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Dinas berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…