DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 49 Tahun 2020

Nomor: 49
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pendidikan antikorupsi, aksi antikorupsi, kerja sama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya pemerintah provinsi Sulawesi tengah dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, perlu Pendidikan Antikorupsi;
b.bahwa Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unadang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dipahami dan dimengerti setiap Satuan Pendidikan, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat penerimah hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unadang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyarakat penerima hibah dan/ atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menguatkan sikap antikorupsi.
2.Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
3.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
4.Peserta Didik . . . 3
4.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5.Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
7.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8.Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Widyaiswara adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
11.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
16.Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi:
1. a.Pendidikan Antikorupsi;
2. b.aksi . . . 4
3. b.aksi Antikorupsi;
4. c.Kerja sama;
5. d.Monitoring dan evaluasi serta pelaporan; dan
6. e.Pendanaan.
(2)Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari:
1. a.Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
2. b.Pendidikan Antikorupsi bagi ASN; dan
3. c.Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD.
(3)Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
2. b.Aksi Antikorupsi bagi ASN;
3. c.Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan
4. d.Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi ditujukan kepada:

a.peserta Didik;
b.pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c.orang tua dan Komite Sekolah;
d.ASN;
e.pegawai BUMD; dan
f.masyarakat.

BAB II

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

Pendidikan Antikorupsi bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi:

a.Pembiasaan sikap dan prilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler.
b.Pemberian materi Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan; dan
c.Pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah. 5

Pasal 5

Pendidikan Antikorupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemberian materi/modul pembelajaran pada kegiatan:

a.peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b.pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
c.pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Pasal 6

Pendidikan Antikorupsi bagi orangtua dan Komite Sekolah dilakukan melalui:

a.sosialisasi nilai-nilai antikorupsi;
b.komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
c.pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
d.pelibatan komite sekolah dalam setiap Aksi Antikorupsi.

Pasal 7

(1)Pendidikan Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah minimal 2 jam pelajaran (JP) pada setiap program pendidikan dan pelatihan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi:
1. a.pelatihan teknis;
2. b.pelatihan fungsional;
3. c.pelatihan manajerial;
4. d.pelatihan dasar;
5. e.pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
6. f.pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Antikorupsi secara khusus kepada ASN di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.
(3)Pemberian . . . 6
(3)Pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

Pasal 8

(1)Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi antikorupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD.
(2)Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan pada jenis kegiatan:
1. a.program pengembangan Pegawai BUMD;
2. b.seminar dan lokakarya; dan
3. c.kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

AKSI ANTIKORUPSI

Pasal 9

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

a.penyampaian komitmen antikorupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah antikorupsi;
b.membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
c.pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Antikorupsi;
d.penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
e.pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
f.pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
g.pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan melalui sistem aplikasi; dan
h.pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan. 7

Pasal 10

(1)Aksi Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan melalui:
1. a.kampanye antikorupsi;
2. b.seminar dan lokakarya;
3. c.pembangunan zona integritas; dan
4. d.aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
1. a.roadshow di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
2. b.branding antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
3. c.penyuluhan antikorupsi.
(3)Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.pembentukan kader antikorupsi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
2. b.pembentukan tim program pengendalian gratifikasi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
(4)Untuk mendukung pembangunan zona integritas pada ayat
(3)dilaksanakan melalui:
1. a.pendidikan penyuluh antikorupsi; dan
2. b.sertifikasi penyuluh antikorupsi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…