DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang MEKANISME Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan; Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan; Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Rincian Obyek Belanja; Pergeseran Antar Uraian Rincian Obyek Belanja Dalam Rincian Obyek Belanja Berkenaan; Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan; Pergeseran Anggaran Dalam Keadaan Tertentu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Daerah . . . SALINAN 2
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang akan dimaksud dengan :

1.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum Daerah.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
9.Dokumen . . . 3
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12.Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja, antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja serta perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja.
13.Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
15.Sasaran Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
16.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
17.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
18.Obyek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
19.Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
20.Uraian Rincian Obyek Belanja adalah digit keenam setelah rincian obyek belanja pada kode rekening belanja.
21.Komponen adalah isian di bawah rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja yang terdiri dari standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar biaya.
22.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
23.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran meliputi :

a.pergeseran antar Obyek Belanja dalam jenis belanja berkenaan;
b.pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
c.perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja;
d.pergeseran antar Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan; dan
e.perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan.

Pasal 3

. . . 4

Pasal 3

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

a.tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
b.tidak mengubah target kinerja belanja, Sasaran Program dan Keluaran kegiatan; dan
c.dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

BAB II

MEKANISME

Pasal 4

(1)Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
2. b.tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
(2)Pergeseran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(3)Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Pergeseran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
2. b.tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
(2)Pergeseran belanja antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD. 5

Pasal 6

(1)Perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.masih dalam Rincian Obyek Belanja pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
2. b.tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
(2)Perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 7

(1)Pergeseran antar uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
1. a.masih dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
2. b.tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
(2)Pergeseran antar Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 8

(1)Perubahan Komponen dalam pergeseran uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.masih dalam uraian Rincian Obyek Belanja pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
2. b.tidak mengubah nilai pagu Uraian Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
(2)Perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 9

Format Surat Persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini. 6

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu pergeseran terhadap pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil –Cukai Hasil Tembakau yang bersifat earmark, Dana Bagi Hasil –Sumber Daya Alam Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil –Dana Reboisasi dan/atau Dana Alokasi Khusus Tambahan, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya;
2. b.Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;
3. c.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
4. d.Penganggaran dana transfer yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan; dan
5. e.Keadaan luar biasa.
(3)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-Perangkat Daerah dan/atau DPPA-PPKD.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2023