DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang mekanisme dan persyaratan pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pengurangan pokok Bea Balik Nama kendaraan kedua dan seterusnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur berwenang memberikan pengurangan pokok tunggakan pajak, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya pada Tahun 2021; Mengingat . . . SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 198); MEMUTUSKAN . . . 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA PADA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disingkat BBN-KB II adalah Bea balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
5.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
6.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor masa berlaku termasuk pengesahannya.
7.Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Perangkat Daerah Pengelola Keuangan daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
8.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjang Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan.

Pasal 2

. . . 4

Pasal 2

Pengurangan pokok tunggakan Pajak, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berupa denda PKB dan pengurangan BBN-KB II dan seterusnya diberikan dalam rangka :

a.mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 yang terjadi di wilayah Daerah;
b.meningkatkan kesadaran, kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang; dan
c.memberikan keringanan beban keuangan atas kewajiban membayar PKB.

BAB II

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA

Pasal 3

(1)Pemberian pengurangan pokok tunggakan Pajak dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah yaitu PKB diberikan kepada semua jenis kendaraan bermotor .
(2)Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.kendaraan bermotor roda 2 ( dua );
  1. 1.kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan/atau badan;
  2. 2.Kendaraan bermotor atau dinas;
2. b.kendaraan bermotor roda 4 (empat);
  1. 1.kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi dan/atau badan;
  2. 2.kendaraan bermotor milik dinas;
  3. 3.kendaraan bermotor angkutan umum atas nama milik Lembaga atau Perusahaan yang berbadan hukum; dan
3. c.kendaraan bermotor roda 3(tiga).

Pasal 4

(1)Pemberian pengurangan pokok tunggakan pajak untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan masa laku pajak setelah melampaui waktu 5 (Lima) tahun atau lebih, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 100% (seratus perseratus) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus perseratus) sejak terhutangnya Pajak.
(2)Pemberian pengurangan pokok tunggakan Pajak untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan masa laku pajak sampai dengan Tahun 2019, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus perseratus).
(3)untuk . . . 5
(3)Untuk kendaraan bermotor masa berlaku Tahun 2020 ke atas dan/atau belum melakukan pendaftaran ulang sampai dengan tahun berjalan diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus perseratus) dan tidak diberikan penghapusan pokok pajak.
(4)Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 5

Pengurangan pokok BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya diberikan bagi :

a.kendaraan bermotor yang berasal dari luar Daerah yang beroperasi di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
b.kendaraan bermotor dalam Daerah yang beroperasi di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 6

Pemberian pengurangan pokok tunggakan, penghapusan dan pembebasan dapat diberikan apabila pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat menunjukan dokumen / data administrasi terdiri atas :

a.kartu identitas wajib pajak;
b.dokumen asli/data kepemilikan kendaraan bermotor yaitu STNK dan/atau BPKB;
c.surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar Daerah;
d.surat ketetapan Pajak tahun terakhir;
e.kwitansi pembelian kendaraan bermotor (bukti jual beli); dan
f.persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Pemberian pengurangan pokok tunggakan, penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku di seluruh Kantor Bersama Samsat di Daerah.

Pasal 8

Gubernur menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dan mengambil langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah.

Pasal 9

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Pengurangan pokok tunggakan PKB, penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan Pokok BBN-KB kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011