DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) ini diatur tentang: Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN G U B E R N U R T E N T A N G T E K N I S PEMBERIAN TUNJANGAN H A R I R AYA D A N G A J I KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1.P e m e r i n t a h a n D a e r a h a d a l a h penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi d a n t u g a s pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem d a n prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud d a l a m Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.P e g a w a i Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara s e c a r a t e t a p o l e h P e j a b a t P e m b i n a Kepegawaian u n t u k m e n d u d u k i j a b a t a n pemerintahan.
3.P e j a b a t Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
4.A n g g o t a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
5.C a l o n Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.P e g a w a i Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.H a r i Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pejabat Negara, PNS dan CPNS, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula;
  1. 1.pelaksana; dan
12. m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri m a u p u n d i l u a r negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Han Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tambahan Penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Han Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada y a n g bersangkutan t e t a p diberikan selisih kekurangan Tunjangan Han Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan kecuali PPPK paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 1 ) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.8 0 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 5 0 % (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas f i s k a l d a e r a h d a n s e s u a i ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam h a l guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan d a n Belanja D a e r a h t i d a k menerima t a m b a h a n p e n g h a s i l a n s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Tunjangan Han Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling b a n y a k s e b e s a r a k u m u l a s i d a r i U a n g Representasi, Tunjangan Keluarga, d a n Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan p e r a t u r a n perundang-undangan y a n g mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(7)Tunjangan H a n Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. - 6

Pasal 4

Penerima, Komponen d a n besaran G a j i Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan H a n Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal H a r i R a y a , k e c u a l i komponen tambahan penghasilan dibayarkan setelah tanggal Han Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Han Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Han Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan H a n R a y a y a n g dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023, termasuk komponen tambahan penghasilan.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023. - 7
(6)Dalam h a l k o m p o n e n t a m b a h a n penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2023, komponen tambahan penghasilan dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
(7)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan Han Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 818) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 8

Pasal 8

Peraturan Gubernur i n i m u l a i berlaku p a d a tanggal diundangkan. Agar s e t i a p o r a n g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P e r a t u r a n G u b e r n u r i n i d e n g a n penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 6 April 2023 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 6 April 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd NOVALINA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 869 Salinan sesuai d i gan aslinya Plt. KEPALA B O HUKUM, • r ADIMAN M . S I Pembina Tingkat I, IV/b Nip. 19740610 200003 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…