DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2018

Nomor: 51
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah Provinsi.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan Cabang Dinas Wilayah I yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau urusan yang hanya diotonomikan kepada Daerah.
(2)Ketentuan urusan yang menjadi kewenangan Cabang Dinas Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi urusan yang menjadi kewenangan Cabang Dinas Wilayah II, Cabang Dinas Wilayah III, Cabang Dinas Wilayah IV, Cabang Dinas Wilayah V dan Cabang Dinas Wilayah VI.
(3)Wilayah kerja Cabang Dinas Wilayah I sampai dengan Wilayah VI ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Cabang Dinas Wilayah I terdiri atas :
1. a.Kepala Cabang Dinas;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pembinaan SMA;
4. d.Seksi Pembinaan SMK; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan susunan organisasi Cabang Dinas Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi susunan organisasi Cabang Dinas Wilayah II, Cabang Dinas Wilayah III, Cabang Dinas Wilayah IV, Cabang Dinas Wilayah V dan Cabang Dinas Wilayah VI.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Cabang Dinas Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan urusan pada bidang pendidikan menengah di wilayahnya meliputi ketatausahaan, pembinaan SMA dan pembinaan SMK.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Wilayah I mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan di bidang pendidikan menengah meliputi Ketatausahaan, Pembinaan SMA dan Pembinaan SMK;
2. b.pengelolaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan menengah meliputi ketatausahaan, pembinaan SMA dan pembinaan SMK; 4
3. c.koordinasi urusan di bidang ketatausahaan, pembinaan SMA dan pembinaan SMK;
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset, dan perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.merencanakan Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Cabang Dinas Wilayah I;
2. b.membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan Tugas;
3. c.mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, Taspen, Kartu Suami/Isteri, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
4. d.mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
5. e.mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
6. f.menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan Cabang Dinas;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Cabang Dinas Wilayah I.

Pasal 6

(1)Seksi Pembinaan SMA mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan SMA pada wilayah I.
(2)Uraian tugas Seksi Pembinaan SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.merencanakan Kegiatan Seksi Pembinaan SMA;
2. b.membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan Tugas;
3. c.menghimpun dan mengolah data siswa peserta ujian nasional SMA;
4. d.menghimpun data siswa penerima bantuan siswa miskin, pemberian beasiswa dan siswa penerima KIP; 5
5. e.menyiapkan bahan dan data perpindahan peserta didik, PTK SMA dan pengelolaan data IT Data Pokok Pendidikan sesuai akreditasi sekolah;
6. f.menyiapkan bahan dan data fasilitasi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan belajar mengajar;
7. g.melaksanakan Lomba Olimpiade Sains, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing serta lomba lainnya Tingkat masing-masing Kabupaten/Kota lingkup wilayah I;
8. h.melaksanakan Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA tingkat Kabupaten/Kota Wilayah I;
9. i.memfasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
10. j.melaksanakan pengelolaan data rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana serta pengusulan bahan data rekomendasi pengembangan Unit Sekolah Baru;
11. k.melaksanakan pemetaan pada satuan pendidikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kondisi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan, pengembangan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
12. l.memfasilitasi kegiatan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
14. n.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan SMA.

Pasal 7

(1)Seksi Pembinaan SMK mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan SMK pada wilayah I.
(2)Uraian tugas Seksi Pembinaan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan SMK;
2. b.membagi tugas dan membimbing bawahan berdasarkan tugas;
3. c.menghimpun dan mengolah data siswa peserta ujian nasional SMK;
4. d.menghimpun data siswa penerima bantuan siswa miskin, pemberian beasiswa dan siswa penerima KIP;
5. e.menyiapkan bahan dan data perpindahan peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK dan pengelolaan data IT Data Pokok Pendidikan sesuai akreditasi sekolah;
6. f.menyiapkan bahan dan data fasilitasi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan belajar mengajar; 6
7. g.melaksanakan Lomba Kompetensi Siswa, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing serta lomba lainnya Tingkat masing-masing Kabupaten/Kota lingkup wilayah I;
8. h.melaksanakan Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK tingkat Kabupaten/Kota wilayah I;
9. i.memfasilitasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
10. j.melaksanakan pengelolaan data rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana serta pengusulan bahan data rekomendasi pengembangan Unit Sekolah Baru;
11. k.melaksanakan pemetaan pada satuan pendidikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kondisi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan, pengembangan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
12. l.memfasilitasi kegiatan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
14. n.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan SMK.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi pada Cabang Dinas Wilayah I, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pembinaan SMA dan Kepala Seksi Pembinaan SMK Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis bagi tugas dan fungsi pada Cabang Dinas Wilayah II sampai dengan Cabang Dinas Wilayah VI.

Pasal 9

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional. 7

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Cabang Dinas disusun standar operasional prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2)Ketentuan mengenai standar operasional prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…