DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2018

Nomor: 55
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2017, yaitu pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, penghapusan Pasal 5, Pasal 45, Lampiran, dan penyisipan Pasal 25A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 541) diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Belanja Hibah dapat diberikan kepada :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. d.Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditentukan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. c.tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  1. 1.kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2. 2.ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan penerima hibah.
(5)Dihapus.

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan huruf b dan huruf c ayat

(5)Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non- Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Sulawesi Tengah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi Vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

3.Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ayat (4) huruf d dan huruf e, ayat (5) huruf d dan huruf e, dan ayat

(6)dihapus, serta huruf a dan huruf c ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.memiliki kepengurusan di daerah domisili ;
2. b.memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah adminsitrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Sulawesi Tengah;
4. d.dihapus
5. e.dihapus. 5
(5)Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di Daerah;
4. d.dihapus; dan
5. e.dihapus.
(6)Dihapus.

5.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1)Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 terdiri atas bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
(2)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan atau/keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(3)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
(4)Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari pagu bantuan sosial berdasarkan usulan dari calon penerima.
(5)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(6)Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6.Ketentuan Pasal 45 dihapus.
7.Lampiran dihapus.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…