DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pembagian, peruntukan, pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2019 sebesar Rp7.445.976.000,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang… SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2019.
(2)Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 7.445.976.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Pasal 2…

Pasal 2

(1)Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :
1. a.30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. b.40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi sebagai Daerah penghasil; dan
3. c.30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah.
(2)Alokasi bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
(2)Pendapatan Daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pasal 4

(1)Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan lingkungan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima setiap Daerah.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Rincian kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

…

Pasal 5

4 Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Gubernur dapat membentuk Sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 6

(1)Gubernur/ Bupati/ Walikota menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Bupati/Walikota menyampaikan rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
(3)Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, dan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4)Rancangan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Besaran penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

(1)Gubernur menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(2)Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ketentuan:
1. a.laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. b.laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

(1)Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang disusun oleh Gubernur dan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap semester.
(2)Gubernur … 5
(2)Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan :
1. a.laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. b.laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh Bupati/ Walikota berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan laporan konsolidasi realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)Pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk :
1. a.memastikan kepatuhan penyampaian laporan;
2. b.memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi;
3. c.mengukur penyerapan; dan
4. d.mengukur pencapaian output.
(4)Dalam hal berdasarkan pemantauan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat tujuan yang tidak tercapai, Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara langsung ke Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
(5)Dalam melaksanakan pemantauan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau instansi/unit terkait.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…