DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penganggaran, penggunaan, pengajuan dan pencatatan belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PrP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembar Negara tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3.Bencana… 3
3.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
4.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadiaan bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasaran dan sarana.
5.Pejabat Pengelolaa Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9.Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Walikota di wilayah Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam APBD setiap tahun pada Belanja Tidak Langsung melalui DPA-PPKD.

Pasal 3

(1)Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang secara fungsional melaksanakan fungsi penanggulangan kebencanaan.
(2)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, penanggulangan wabah penyakit menular serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(3)Belanja … 4
(3)Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.
(4)Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan demi tercapainya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
(5)Wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni pengendalian untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit tertentu meliputi upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
(6)Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus didukung dengan bukti yang sah.

Pasal 4

Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada saat tanggap darurat meliputi :

a.pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya yang rusak akibat bencana;
b.pembentukan komando tanggap darurat bencana;
c.pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d.pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
e.perlindungan terhadap kelompok rentan;
f.pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital; dan
g.pengendalian wabah penyakit tertentu.

Pasal 5

(1)Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk bencana alam dan bencana sosial serta pengendalian wabah penyakit menular didahului dengan laporan hasil kajian secara capat dan tepat melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana oleh Kepala BPBD kepada Kepala Daerah.
(2)Setelah pernyataan tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada Gubernur selaku Kepala Daerah.
(3)PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
(4)Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme LS/TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 6

(1)Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
(2)Perangkat… 5

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…