DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tata Cara Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 183) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Provinsi lainnya adalah Daerah Provinsi lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah Provinsi lainnya adalah Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Gubernur Lainnya adalah Gubernur Provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Daerah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjangmasih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur Sulawes Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daer ah yang selanjutnya disingkat DPA PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16.Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Provinsi Sulawesi Tengah antar-Daerah Provinsi, ke Daerah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, serta tujuan tertentu lainnya.
17.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja Bantuan Keuangan selama satu periode anggaran.
18.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
21.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
22.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
23.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
24.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
25.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja PD yang selanjutnya disingkat PPK PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
26.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
27.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit PD.

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah meliputi:
1. a.bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
2. b.bantuan keuangan yang bersifat khusus.
(2)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan atas dasar kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
(3)Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Pasal 3

(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan.
(3)Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)TAPD menyampaikan Nota Dinas mengenai informasi pelaksanaan Bantuan Keuangan telah tercantum dalam APBD dan Nota Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi meliputi :
1. a.surat kesediaan memberi bantuan keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Gubernur pelaksanaan kegiatan berkenaan;
2. b.fotocopy DPA-Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah pelaksanaan kegiatan berkenaan;
3. c.dokumentasi visual kondisi geografis Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah yang akan menerima bantuan keuangan; dan
4. d.surat kesediaan menerima bantuan keuangan bermaterai secukupya, dicap dan ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Lainnya, Bupati/Walikota dan Kepala Desa di luar/dalam wilayah Daerah pelaksanaan kegiatan berkenaan.

Pasal 5

(1)Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan formula variabel meliputi pendapatan daerah, kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, serta tujuan tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 6

(1)Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah dianggarkan pada DPA-PPKD Provinsi Sulawesi Tengah.
(2)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja barang dan jasa, jenis serta objek belanja bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Daerah.

Pasal 7

(1)Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan berdasarkan kebijakan strategis Pemerintah Pusat, kerja sama antar daerah serta tujuan tertentu Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah.
(2)Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diusulkan/diajukan secara tertulis dari Pemerintah Provinsi lainnya, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar/dalam wilayah Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang penyelenggaran urusan pemerintahan meliputi :
1. a.pendidikan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pendidikan;
2. b.kesehatan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kesehatan;
3. c.pekerjaan umum bidang jalan, jembatan dan tata ruang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi sub urusan jalan dan penataan ruang;
4. d.pekerjaan umum bidang irigasi dilaksanakan oleh dinas yang membidangi sub urusan sumber daya air;
5. e.permukiman dan perumahan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi sub urusan permukiman;
6. f.lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup;
7. g.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. h.sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh biro yang membidangi administrasi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
9. i.kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan sosial;
10. j.ketenagakerjaan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan tenaga kerja;
11. k.koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan koperasi dan UMKM;
12. l.perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan;
13. m.pariwisata dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pariwisata;
14. n.kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemuda dan olahraga;
15. o.politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan serta urusan lainnya di luar urusan perangkat daerah, dilaksanakan oleh badan yang membidangi kesatuan bangda dan politik;
16. p.otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh biro yang membidangi otonomi daerah;
17. q.perusahaan daerah/perseroan dilaksanakan oleh biro yang membidangi perusahaan daerah/perseroan;
18. r.ketahanan pangan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pangan;
19. s.pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
20. t.perpustakaan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan;
21. u.pertanian dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pertanian;
22. v.perkebunan dan peternakan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perkebunan dan peternakan;
23. w.kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
24. x.kehutanan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kehutanan;
25. y.komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
26. z.perhubungan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan perhubungan; aa. energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral; bb. penelitian serta ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan oleh badan yang membidangi riset dan inovasi daerah; cc. hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan oleh biro yang membidangi hukum; dan pelayanan dilaksanakan oleh biro yang tugas dan fungsinya membidangi hubungan masyarakat.
(3)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi cap, bermaterai dan ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Lainnya dan Bupati/Walikota di luar/dalam wilayah Daerah.
(4)Kepala Desa melalui Bupati/Walikota di luar/dalam wilayah Daerah mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis dibubuhi cap, bermaterai dan ditandatangani kepada Gubernur.
(5)Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran proposal minimal memuat tentang :
1. a.latar belakang masalah;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.hasil/manfaat bantuan keuangan;
4. d.besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
5. e.foto dokumentasi; dan
6. f.Rincian Anggaran Belanja.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan kebijakan Strategi, Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Rincian Bantuan Keuangan kepada Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah menurut jenis bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 10

(1)Gubernur Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi meliputi :
1. a.surat permohonan pencairan bantuan keuangan, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah;
2. b.fotocopy DPA-Perangkat Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah kegiatan berkenaan;
3. c.fotocopy dokumen kontrak dan atau surat perjanjian kontrak kegiatan berkenaan atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. d.nomor Rekening Kas Umum Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah;
5. e.kwitansi dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah;
6. f.surat pernyataan tanggung jawab mutlak secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sesuai kegiatan berkenaan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
7. g.surat Pakta Integritas atas penggunaan dana bantuan sesuai kegiatan berkenaan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dicap, dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Desa di luar/dalam wilayah Daerah.
(3)Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagai salah satu persyaratan pencairan atas permohonan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk Berita Acara Kelengkapan Dokumen.
(4)Berdasarkan Persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan PPTK-PPKD agar melakukan verifikasi terkait kelengkapan persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
(5)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK-PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
(6)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh PPK-PPKD, maka KPA-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung.
(7)Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana setelah Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.
(8)PPKD, Kuasa BUD, KPA-PPKD, PPK-PPKD, PPTK-PPKD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan (7), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Kepala Daerah Pemerintah Provinsi lainnya, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di luar/dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawaban sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…