DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: RAD Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah untuk mendukung rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777;
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantuan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
7.Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8.Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang selanjutnya disebut RAD Penerapan SPM.
9.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara Minimal.
10.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
18.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.

BAB II

RAD PENERAPAN SPM

Pasal 2

RAD Penerapan SPM Daerah ditetapkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 3

1) Dokumen RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.pendahuluan;
b.kondisi umum wilayah;
c.kebijakan nasional dan tim Penerapan SPM;
d.program prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan permasalahan;
e.RAD Pencapaian SPM;
f.monitoring dan evaluasi Penerapan SPM; dan
g.kesimpulan dan saran.
h.Dokumen RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja RAD Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM. 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD Penerapan SPM dibebankan pada:

a.APBD; dan
b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 13 Mei 2024 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 13 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd NOVALINA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 908 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…