DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi APBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, transaksi non tunai merupakan bentuk transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi sebagai bagian aksi yang mendesak untuk dilaksanakan ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23… SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek dan bilyet Giro.
2.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
3.Kuasa Bendahara… 3
3.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
4.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
6.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, yakni pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap transaksi APBD.

Pasal 3

Instrumen Transaksi Non Tunai sebagai berikut :

a.alat pembayaran menggunakan kartu berupa kartu kredit, kartu debit dan kartu elektronik; dan
b.cek dan bilyet giro. Pasal 4… 4

Pasal 4

Pihak pelaksana transaksi penerimaan dan pembayaran Non Tunai yakni Pemerintah Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Penerimaan Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima Nota Kredit.
(3)Penerimaan Daerah yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.disetor langsung ke Bank oleh Pihak Ketiga;
2. b.disetor melalui Bank lain, Badan, Lembaga keuangan dan/atau Kantor Pos oleh Pihak Ketiga; atau
3. c.disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh Pihak Ketiga.
(4)Setiap Penerimaan Daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu berupa Pendapatan Asli Daerah wajib menggunakan Transaksi Non Tunai.
(5)Pelaksanaan Penerimaan Daerah dengan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap.
(6)Tahapan pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dalam melakukan pembayaran dilakukan dengan memindahbukuan ke pihak penerima senilai SP2D yang ditandatangani oleh PA dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
(2)Saldo uang tunai yang ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp. l0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo nihil.

Pasal 7

(1)Pembayaran Belanja Pegawai dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai.
(2)Jenis pembayaran…
(2)Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Transaksi Non Tunai sebagai berikut :
1. a.belanja penunjang operasional Gubernur;
2. b.keperluan tanggap darurat bencana yang dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang Persediaan;
3. c.uang saku dan transportasi kegiatan;
4. d.biaya perjalanan dinas;
5. e.biaya bahan bakar minyak;
6. f.pembayaran honorarium/jasa yang tidak bersifat bulanan;
7. g.pembayaran honorarium/jasa/insentif kepada instansi vertikal;
8. h.belanja listrik/telepon/air;
9. i.belanja barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
10. j.transaksi pada…

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2016