DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) ini, diatur tentang: Jenis dan Unsur Pola Karier; Pola Karier dalam Jabatan; Pengembangan Karier; Penilaian dan Pengembangan Kompetensi; Mekanisme Pelaksanaan Rencana Suksesi; Penetapan karier; dan Pemantauan dan Evaluasi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai tanggung jawan untuk menyusun pola karier secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 183) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pola Karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mengambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
9.Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
10.Talent Pool adalah ketersediaan profil potensi dan kompetensi serta kinerja pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan secara berkelanjutan untuk meniti karier sebagai PNS.
11.Rencana Suksesi adalah proses penyiapan PNS yang diproyeksikan untuk jabatan tertentu berdasarkan Manajemen Talenta yang berisi daftar PNS yang memiliki Kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan, memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi, dan memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
13.Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
14.Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan, pengembangan Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
15.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
16.Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
17.Eselon adalah tingkatan Jabatan struktural.
18.Promosi adalah bentuk apresiasi terhadap pegawai dengan pemberian kenaikan Jabatan yang lebih tinggi dalam bentuk pola karier vertikal atau diagonal.
19.Demosi adalah tindakan penurunan Jabatan dengan pangkat tetap, pembebasan dari Jabatan, atau penurunan pangkat dalam rangka pembinaan pegawai.
20.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
21.Jabatan Administrator adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22.Jabatan Pengawas adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
23.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25.Alur Pengembangan Karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan Jabatan tertinggi.
26.Pola Karier Horizontal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau JPT.
27.Pola Karier Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau JPT.
28.Pola Karier Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau JPT.
29.Tim Penilaian Kompetensi adalah tim di dalam Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang ditugaskan untuk menguji kemampuan secara spesifik dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.
30.Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan Jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.
31.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
33.Sistem Informasi ASN yang selanjutnya disingkat SI ASN adalah sistem informasi berbasis Teknologi informasi yang mengolah data dan informasi Jabatan dan Rencana Suksesi di lingkungan Pemerintah Provinsi menjadi bentuk yang bermanfaat untuk kepentingan kedinasan sesuai kebutuhan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis dan unsur Pola Karier;
b.Pola Karier dalam Jabatan;
c.Pengembangan Karier;
d.penilaian dan pengembangan Kompetensi;
e.mekanisme pelaksanaan Rencana Suksesi;
f.penetapan karier; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

JENIS DAN UNSUR POLA KARIER

Pasal 3

(1)Pola Karier PNS Pemerintah Daerah disusun dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai PPK.
(2)Koordinasi pengelolaan Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
(3)Setiap Perangkat Daerah mengelola Pola Karier PNS di unit kerja masing-masing.

Pasal 4

(1)Gubernur dalam menetapkan Pola Karier instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.
(2)Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 5

(1)Dalam menyusun Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan unsur Pola Karier.
(2)Unsur Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendidikan formal;
2. b.pendidikan dan pelatihan Jabatan;
3. c.usia;
4. d.masa kerja;
5. e.pangkat/golongan ruang;
6. f.tingkat Jabatan;
7. g.pengalaman Jabatan;
8. h.penilaian prestasi kerja; dan
9. i.Kompetensi Jabatan.

Pasal 6

(1)Pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai kebutuhan Jabatan.
(2)Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam Pengembangan Karier seorang PNS.
(3)Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalam suatu Jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam Jabatan sebelumnya, kecuali usia pengangkatan Jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.
(4)Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.
(5)Tingkat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan jenjang Jabatan yang terendah sampai dengan jenjang Jabatan yang tertinggi.
(6)Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terkait korelasi dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
(7)Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
(8)Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i ditetapkan untuk setiap jabatan.

BAB III

POLA KARIER DALAM JABATAN

Pasal 7

(1)Jabatan yang diduduki oleh PNS terdiri atas:
1. a.JPT;
2. b.Jabatan Administrasi; dan
3. c.Jabatan Fungsional.
(2)JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
1. a.JPT Madya setara dengan Eselon I.b yakni Sekretaris Daerah Provinsi;
2. b.JPT Pratama terdiri atas:
  1. 1.JPT Pratama setara dengan Eselon II.a, meliputi: a) Asisten Sekretaris Daerah; b) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A; c) Kepala Badan/Dinas; d) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; e) Inspektur; f) Sekretaris DPRD; dan g) Staf Ahli Gubernur.
  2. 2.JPT Pratama setara dengan eselon II.b, meliputi: a) Kepala Biro; b) Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A; c) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B; dan d) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A.
(3)Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
1. a.Jabatan Administrator terdiri atas:
  1. 1.Jabatan Administrator setara dengan Eselon III.a, meliputi: a) sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat/S atuan Polisi Pamong Praja; b) kepala Bidang/Bagian; c) kepala Badan Penghubung Daerah; d) Inspektur Pembantu; e) direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B; f) direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C; g) wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A; dan h) wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B.
  2. 2.Jabatan Administrator setara dengan Eselon III.b, meliputi: a) kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas kelas A; b) kepala Cabang Dinas kelas A; c) direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D; d) kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C; dan e) kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B.
  3. 3.Jabatan Pengawas terdiri atas: a) Jabatan Pengawas setara dengan Eselon IV.a, meliputi: b) kepala Subbagian/Subbidang/Seksi; c) kepala Cabang Dinas kelas B; dan d) kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan kelas B.
  4. 4.Jabatan Pengawas setara dengan Eselon IV.b meliputi: a) kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas kelas B; b) kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit; c) Pelaksana Teknis Dinas/Badan kelas B; dan d) kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan.
  5. 5.Jabatan Pelaksana.
(4)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional kategori keahlian dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah meliputi:
  1. 1.ahli utama;
  2. 2.ahli madya;
  3. 3.ahli muda; dan
  4. 4.ahli pertama.
2. b.Jabatan Fungsional kategori keterampilan dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah meliputi:
  1. 1.penyelia;
  2. 2.mahir;
  3. 3.terampil; dan
  4. 4.pemula.
(5)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional dengan Alur Pengembangan Karier melalui pola perpindahan Jabatan dengan:
1. a.Pola Karier Vertikal;
2. b.Pola Karier Horizontal; atau
3. c.Pola Karier Diagonal.
(2)Pola perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.formasi Jabatan;
2. b.jenjang pangkat dalam Jabatan;
3. c.tingkat dan kualifikasi pendidikan;
4. d.pendidikan dan pelatihan Jabatan;
5. e.pengalaman Jabatan;
6. f.Kompetensi; dan
7. g.penilaian prestasi kerja.
(3)Alur Pengembangan Karier dan pola perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Madya sebagai berikut:
1. a.memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. b.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi Pemerintahan sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. c.memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
4. d.sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
5. e.memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. f.usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
7. g.sehat jasmani dan rohani.
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagai berikut:
1. a.memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
2. b.memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. c.memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
4. d.sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. e.memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
6. f.usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
7. g.sehat jasmani dan rohani.
(3)Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.
(4)Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi.
(5)Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan pada Perangkat Daerah dan pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah.

Pasal 10

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang masa jabatan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan Kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
(2)Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam Jabatan tersebut dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…