DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Penyusunan RAD-PPM sebagai pedoman bagi Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah Provinsi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri. RAD-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuril; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777); SALINAN
4.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
9.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawa turunannya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
10.Emisi merkuri adalah lepasan merkuri ke atmosfer.
11.Lepasan merkuri adalah terlepasnya merkuri ke air dan tanah.
12.Pengurangan merkuri adalah upaya pembatasan merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran merkuri, penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri.
13.Penghapusan merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
14.Pertambangan Emas Skala Kecil, yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumberdaya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
15.Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
16.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

Penyusunan RAD-PPM menjadi pedoman bagi Kepala Dinas dan/atau kepala Perangkat Daerah Provinsi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri.

Pasal 3

(1)RAD-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang:
1. a.Energi;
2. b.PESK; dan
3. c.Kesehatan.
(3)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2030.
(4)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Teknis.
(5)Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.ringkasan eksekutif;
2. b.deskripsi profil Daerah;
3. c.identifikasi kondisi umum pengelolaan Merkuri pada Bidang Prioritas, meliputi:
  1. 1.bidang prioritas manufaktur;
  2. 2.bidang prioritas energi;
  3. 3.bidang prioritas PESK; dan
  4. 4.bidang prioritas kesehatan.
4. d.identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah;
5. e.identifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri; dan
6. f.kesimpulan dan rekomendasi.
(6)Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Target pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD- PPM Daerah di tahun 2030, untuk bidang prioritas manufaktur;
2. b.pengurangan sebesar 33,2% (tiga puluh tiga koma dua persen) dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM Daerah di tahun 2030, untuk bidang prioritas energi; dan
3. c.Penghapusan Merkuri terdiri dari:
  1. 1.penghapusan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PESK sebelum adanya kebijakan RAD- PPM di tahun 2025; dan
  2. 2.penghapusan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2025.
(2)Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Strategi Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan instansi/lembaga lainnya;
2. b.penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha; dan
3. c.penguatan Keterlibatan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan edukasi.
(2)Strategi Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan instansi/lembaga lainnya;
2. b.peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan pertambangan emas ilegal;
3. c.pembentukan sistem informasi;
4. d.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
5. e.Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
6. f.pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setempat; dan
7. g.penguatan penegakan hukum.
(3)Strategi dan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
1. a.melakukan pembinaan dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan RAD-PPM di daerah;
2. b.melaksanakan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;dan
3. c.Menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendampingan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PPM.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
(2)Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PPM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(3)Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya:
1. a.melaksanakan pemantauan RAD-PPM;
2. b.mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan RAD- PPM oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga lainnya, dan/atau oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur.

Pasal 8

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. a.Capaian Pengurangan Merkuri pada bidang prioritas energi di Daerah;
2. b.capaian Penghapusan Merkuri pada bidang PESK di Daerah; dan
3. c.capaian Penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan di Daerah.
(2)Capaian Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
1. a.penurunan kandungan emisi dan lepasan Merkuri;
2. b.ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Merkuri.
(3)Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
1. a.jumlah Penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan PESK;
2. b.keberadaan PESK illegal;
3. c.jumlah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat; dan
4. d.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.
(4)Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur berdasarkan:
1. a.jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang sudah tidak digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
2. b.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.
(5)Terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas, terkait:
1. a.capaian target Pengurangan Merkuri;
2. b.capaian target Penghapusan Merkuri; dan
3. c.pengelolaan hambatan pelaksanaan.
(6)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PPM.
(7)Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD- PPM.
(8)Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(9)Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD- PPM.

Pasal 9

Pendanaan RAD-PPM bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 17 Mei 2024 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Diundangkan di Palu pada tanggal 17 Mei 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd NOVALINA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 909 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

1.Kabupaten Banggai Kepulauan
2.Kabupaten Banggai
3.Kabupaten Morowali
4.Kabupaten Poso
5.Kabupaten Donggala
6.Kabupaten Tolitoli
7.Kabupaten Buol
8.Kabupaten Parigi Moutong
9.Kabupaten Tojo Una-Una
10.Kabupaten Sigi
11.Kabupaten Banggai Laut
12.Kabupaten Morowali Utara
13.Kota Palu 1.1.2 Luas Wilayah Secara geografis Sulawesi Tengah merupakan Provinsi terbesar di pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan 61,841.29 km2 yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togian, di Teluk Tomini dan Kepulauan Banggai di Teluk Tolo, dengan luas wilayah laut adalah 189.480 km2. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Gambar 1. Peta wilayah berdasarkan Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tengah (BPS SULTENG, 2022) [1] Luas wilayah administrasi provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup 13 Kabupaten/Kota, dengan luas wilayah administrasi dapat di lihat pada Gambar 1. Peta wilayah berdasarkan Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tengah (BPS SULTENG, 2022) [1]. Luas wilayah provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kabupaten disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021 No Kabupaten Luas Wilayah (Km2) Persentase 1 Banggai Kepulauan 2.488,9 4.02 2 Banggai 9.672,7 15.64 3 Morowali 3.037,04 4.91 4 Poso 7.112,25 11.5 5 Donggala 4.275,08 6.91 6 Tolitoli 4.079,77 6..6 7 Buol 4.043,57 6.54 8 Parigi Moutong 5.089,91 8.23 9 Tojo Una-Una 5.721,15 9.25 10 Sigi 5.196,02 8.4 11 Banggai Laut 725.67 1.17 12 Morowali Utara 10.004,28 16.18 13 Palu 395.06 0.64 Sulawesi Tengah 61841.29 100 Sumber: BPS SULTENG (2022) [1] Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 61.841,29 km2. Secara administratif wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi menjadi 11 kabupaten/kota, 154 kecamatan, dan 1.778 desa. Berdasarkan data tersebut Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah terbesar yaitu sebesar 10.004,28 km2, sedangkan Kota Palu memiliki luas wilayah terkecil yaitu sebesar 395,06 km2. 1.1.3 Topografi Wilayah Berdasarkan letak wilayahnya, topografi di Provinsi Sulawesi Tengah berupa daerah pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, lembah, dan pantai. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan ketinggian permukaan laut:
1.Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-100 mdpl terdapat sekitar 20,20% dari total wilayah.
2.Wilayah dengan ketinggian 100-500 mdpl terdapat sekitar 27,20% dari total wilayah.
3.Wilayah dengan ketinggian diatas 500-1000 mdpl terdapat sektiar 26,27%.
4.Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl terdapat sekitar 26,33% Untuk tingkat kemiringan lahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah terbagi menjadi 5 kategori, yaitu:
1.Kemiringan 0-2° terdapat sekitar 13% wilayah
2.Kemiringan 2,1-15° terdapat sekitar 1% wilayah
3.Kemiringan 15,1°-40° terdapat sekitar 16,10% wilayah
4.Kemiringan diatas 40,1° terdapat sekitar 50,6% wilayah
5.Pulau-pulau kecil yang masih belum terdata sekitar 19,30%. Ketinggian ibu kota kabupaten pada provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2. Wilayah Ibukota kabupaten umumnya berada pada pesisir Pantai sehingga mempunyai ketinggian yang relatif kecil dari permukaan laut kecuali kabupaten Sigi yang tidak memiliki garis Pantai sehingga mempunyai ibu kota kabupaten yang berada pada ketinggian 183 mdpl. Tabel 2. Ketinggian Ibukota kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah No Kabupaten/Kota Ibukota Kabupaten/Kota Ketinggian (mdpl) 1 Banggai Kepulauan Salakan 104 2 Banggai Luwuk 125 3 Morowali Bungku 3 4 Poso Poso Kota 18 5 Donggala Banawa 35 6 Toli Toli Baolan 8 7 Buol Biau 63 8 Parigi Moutong Parigi 29 9 Tojo Una-Una Ampana 117 10 Sigi Bora 183 11 Banggai Laut Banggai 24 12 Morowali Utara Kolonodale 50 13 Palu Palu 64 1.1.4 Lahan Tabel 3. Luas lahan berdasarkan kabupaten di Sulawesi Tengah. No Kabupaten/Kota Kebun (ha) Ladang (ha) Sawah(ha) 1 Banggai Kepulauan 27,418.0 20,173.0 0 2 Banggai 41,868.7 26,472.6 22866.47 3 Morowali 16,910.7 4,275.3 3893 4 Poso 27,146.4 16,779.7 5628 5 Donggala 36,722.0 16,041.3 1625 6 Tolitoli 26,661.0 12,454.4 4348 7 Buol 29,774.1 12,891.0 1028 8 Parigi Moutong 97,218.1 19,712.8 27756.76 9 Tojo Una-Una 33,089.6 16,805.8 0 10 Sigi 42,334.0 19,004.0 9849.65 11 Banggai Laut 7,101.0 5,694.0 0 12 Morowali Utara 9,753.8 4,538.1 1210 13 Palu 1631.5 1,049.4 0 14 Sulawesi Tengah 397.628,9 175.891.4 78204.88 Luas tanah pertanian di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sangat bervariasi, seperti yang terlihat dalam Tabel 3 di atas. Mari kita tinjau beberapa poin penting terkait luas masing-masing jenis tanah pertanian: Kebun (ha): Kebun adalah jenis pertanian yang digunakan untuk budidaya tanaman non-pangan seperti perkebunan. Kabupaten/Kota dengan luas kebun yang paling besar adalah Parigi Moutong dengan 97,218.1 hektar, diikuti oleh Banggai dengan 41.868,7 hektar. Ini menunjukkan bahwa Parigi Moutong memiliki sejumlah besar lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman non-pangan, mungkin termasuk perkebunan komersial seperti kelapa sawit atau karet. Ladang (ha): Ladang adalah jenis pertanian yang digunakan untuk tanaman non-permanen atau tumpang sari. Di sini, Sigi memiliki ladang terluas dengan 19.004 hektar, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya memiliki ladang yang lebih kecil. Ini bisa mengindikasikan bahwa Sigi memiliki sejumlah besar lahan yang digunakan untuk pertanian non-permanen seperti tanaman sayur-sayuran atau rotasi tanaman. Sawah (ha): Sawah adalah jenis pertanian yang digunakan untuk tanaman padi, jagung, atau tanaman pangan permanen lainnya. Parigi Moutong memiliki luas sawah terbesar dengan 27.756,76 hektar, sementara beberapa Kabupaten/Kota seperti Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Banggai Laut tidak memiliki sawah. Hal ini menunjukkan perbedaan fokus pertanian di daerah-daerah tersebut, dengan beberapa lebih berorientasi pada pertanian pangan seperti padi dan jagung. Secara keseluruhan, data luas tanah pertanian ini mencerminkan variasi besar dalam jenis dan skala pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah. Faktor-faktor seperti iklim, kondisi geografis, dan preferensi budidaya lokal dapat memengaruhi alokasi lahan pertanian di tiap Kabupaten/Kota. Informasi ini dapat berguna dalam perencanaan pertanian, pengembangan wilayah, dan pengambilan keputusan terkait pertanian di daerah tersebut. 1.1.5 Kawasan Hutan Dari data yang disajikan pada Tabel 4, terlihat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang kaya akan hutan dan sumber daya alam yang beragam. Kabupaten/Kota di provinsi ini memiliki luas hutan yang bervariasi, dari yang terluas seperti Kabupaten Tojo Una-Una dengan luas hutan mencapai 735,170.79 hektar hingga yang tersempit seperti Kota Palu dengan hanya 14,161.80 hektar. Keanekaragaman ini mencerminkan beragamnya pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan beberapa daerah mengutamakan pelestarian alam sementara yang lain berfokus pada pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Total luas hutan dan perairan Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 4,291,246.36 hektar menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian alam dan menjaga keberlanjutan ekosistem serta sumber daya alam yang berharga di wilayah ini. Tabel 4. Luas hutan berdasarkan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten/Kota Hutan Lindung Suaka Alam dan Pelestarian Alam Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Dapat dikonversi Jumlah Luas Hutan dan Perairan Banggai Kepulauan 26,540.09 ² 39,195.56 33,521.72 17,402.13 116,659.50 Banggai 142,466.75 17,505.24 281,696.53 56,421.78 7,856.76 505,947.07 Morowali 89,240.14 ² 121,555.81 28,102.97 39,273.80 278,172.72 Poso 149,010.18 127,057.04 180,379.10 36,482.13 11,978.61 541,678.33 Donggala 90,446.62 24,065.20 159,917.09 12,396.71 14,626.35 302,310.52 Tolitoli 45,061.37 52,126.59 84,675.48 35,303.86 1,116.33 218,283.65 Buol 49,794.78 3,203.36 97,714.46 49,501.41 19,199.75 219,413.77 Parigi Moutong 150,115.01 54,968.42 105,169.25 22,262.56 13,895.36 346,410.61 Tojo Una-Una 165,238.85 31,268.17 142,879.23 47,871.36 9,706.73 735,170.79 Sigi 136,473.35 113,495.26 118,166.92 7,697.62 177.98 379,489.82 Banggai Laut 9,812.23 ² 7,308.67 ² 1,393.26 18,514.16 Morowali Utara 193,649.40 215,604.43 88,691.06 97,112.42 19,976.31 615,033.62 Palu 6,381.53 2,559.23 5,221.03 ² ² 14,161.80 Sulawesi Tengah 1,254,230.32 641,852.94 1,432,570.18 426,674.54 156,603.39 4,291,246.36 1.1.6 Hidrologi Kabupaten yang memiliki sungai terpanjang dan Daerah Aliran Sungainya (DAS) terluas dalam Tabel 5 ini adalah Kabupaten Tojo Una-Una. Kabupaten ini memiliki sungai bernama Bongka yang memiliki panjang mencapai 1,053.00 kilometer, yang merupakan sungai terpanjang di antara yang terdaftar dalam Tabel 5. Selain itu, luas DAS juga sangat luas, mencapai 327,500 hektar, yang menjadikannya DAS terluas di antara kabupaten lainnya dalam Tabel 5. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una memiliki sumber daya air yang signifikan dan penting dalam konteks pelestarian alam serta keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Kabupaten yang memiliki sungai terpendek dan DAS tersempit dalam Tabel 5 ini adalah Kabupaten Donggala. Sungai Surumana di Kabupaten Donggala memiliki panjang sekitar 162.50 kilometer, yang merupakan sungai terpendek di antara yang terdaftar dalam Tabel 5. Selain itu, luas DAS juga relatif kecil, mencapai 26,600 hektar, menjadikannya DAS tersempit di antara kabupaten lainnya dalam Tabel 5. Tabel 5. Sungai dan Daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/Kota Nama Sungai Panjang (Km) Luas Daerah Alirannya (ha) Banggai Kepulauan ² ² ² Banggai Minahaki 382.50 67,875 Morowali Tambalako 717.25 174,300 Poso Poso 487.75 96,000 Donggala Surumana 162.50 26,600 Tolitoli M a r a j a 440.25 136,350 Buol Buol 454.00 166,250 Parigi Moutong P a l a s a 177.50 46,550 Tojo Una-Una Bongka 1,053.00 327,500 Sigi ² ² ² Banggai Laut ² ² ² Morowali Utara ² ² ² Palu Palu 834.75 312,500 1.1.7 Geologi dan Sumberdaya Mineral Sulawesi terletak pada pertemuan 3 Lempeng besar yaitu Eurasia, Pasifik,dan IndoAustralia serta sejumlah lempeng lebih kecil (Lempeng Filipina) yang menyebabkan kondisi tektoniknya sangat kompleks. Berdasarkan struktur litotektonik, Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya dibagi menjadi empat, yaitu; Mandala Barat (West & North Sulawesi VolcanoPlutonic Arc) sebagai jalur magmatik yang merupakan bagian ujung Timur Paparan Sunda, Mandala Tengah (Central Sulawesi Metamorphic Belt) berupa batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh sebagai bagian dari blok Australia, Mandala Timur (East Sulawesi Ophiolite Belt) berupa ofiolit yang merupakan segmen dari kerak samudera berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias ² Miosen, dan yang keempat adalah fragmen benua Banggai-Sula Tukang Besi, kepulauan paling timur dan tenggara Sulawesi yang merupakan pecahan benua yang berpindah ke arah barat karena strike - slip faults dari New Guinea. Mandala Barat (West & North Sulawesi Volcano-Plutonic Arc) disebutkan sebagai busur magmatik yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian utara dan bagian barat [2]. Bagian utara memanjang dari Buol sampai sekitar Manado. Batuan ini bersifat riodasitik sampai andesitik, terbentuk pada masa Eosen ² Oligosen. Pada bagian barat dari Buol sampai sekitar Makassar mempunyai batuan penyusun lebih bersifat kontinen yang terdiri atas batuan gunung api berumur Mesozoikum ² Kuarter dan batuan malihan berumur Kapur. Batuan tersebut diterobos oleh granitoid berkomposisi granodioritik sampai granitik yang berupa batolit, stok, dan retas. Mandala Tengah (Central Sulawesi Metamorphic Belt) dipenuhi oleh berbagai jenis batuan metamorf berupa batuan malihan yang ditumpangi oleh batuan bancuh. Pada bagian ini terdapat batuan ofiolit mélange yang ditunjukan dengan warna ungu dan terdapat batuan metamorf tekanan tinggi yang ditunjukan dengan warna oranye. Mandala Timur (East Sulawesi Ophiolite Belt), bagian ini merupakan kerak samudera berimbrikasi dan batuan sedimen berumur pada zaman neogen dan kuarter yang ditunjukan dengan abu ² abu muda. Sedangkan batuan ofiolit ditunjukan dengan warna hijau. Mandala Timur bagian Kendari Sulawesi Tenggara ditunjukan dengan sesar Lasolo yang merupakan sesar geser yang membagi daerah ini menjadi dua lajur, yaitu Lajur Tinondo, yang menempati bagian barat daya dan Lajur Hialu yang menempati bagian timur laut daerah ini. Lajur Tinondo merupakan himpunan batuan yang bercirikan asal paparan benua, sedangkan Lajur Hialu merupakan himpunan batuan yang bercirikan asal kerak samudera [3]. Batuan yang terdapat di Lajur Tinondo adalah batuan malihan Paleozoikum, dan diduga berumur Karbon. Fragmen Benua Banggai-Sula Tukang Besi di wilayah Sulawesi bersama-sama dengan area Sulawesi Tengah dan Tenggara diyakini berasal dari bagian benua Australia Utara. Daratan ini di masa Yura bergerak ke timur laut memisahkan diri dari Australia ke posisi sekarang. Sebagian besar area Sulawesi Molasse diendapkan di laut dangkal tetapi di beberapa tempat diendapkan di dalam sungai ke lingkungan transisi [4]. Tabel 6 menyajikan data produksi nikel dan pasir berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar kabupaten tidak memiliki data yang tersedia untuk produksi pasir dalam Tabel 6 ini, sehingga data yang tersedia terutama berkaitan dengan produksi nikel. Berikut adalah deskripsi data dari Tabel 6: Kabupaten Banggai memiliki produksi nikel sebesar 2,676,057.69 metrik ton. Tidak ada data yang tersedia untuk produksi pasir. Morowali: Kabupaten Morowali mencatat produksi nikel yang signifikan, dengan jumlah sekitar 12,784,197.89 metrik ton. Tidak ada data yang tersedia untuk produksi pasir. Morowali Utara: Kabupaten Morowali Utara juga memiliki produksi nikel yang cukup besar, mencapai 2,593,216.07 metrik ton. Tidak ada data yang tersedia untuk produksi pasir. Sulawesi Tengah: Kabupaten ini mencatat jumlah produksi nikel tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, sekitar 18,053,471.65 metrik ton. Tidak ada data yang tersedia untuk produksi pasir. Selain ketiga kabupaten tersebut, kabupaten lainnya dalam Tabel 6 ini tidak memiliki data yang tersedia untuk produksi nikel atau pasir. Tabel 6. Produksi Nikel dan pasir berdasarkan kabupaten di Sulawesi Tengah Kabupaten/Kota Nikel (metrik ton) Pasir (metrik ton) Banggai Kepulauan ² ² Banggai 2,676,057.69 ² Morowali 12,784,197.8 9 ² Poso ² ² Donggala ² ² Tolitoli ² ² Buol ² ² Parigi Moutong ² ² Tojo Una-Una ² ² Sigi 1 ² ² Banggai Laut ² ² Morowali Utara 2,593,216.07 ² Palu ² ² Sulawesi Tengah 18,053,471.6 5 ² 1.2 Demografi Penduduk Sesuai data terbaru awal tahun 2023 yang dihimpun redaksi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah bahwa jumlah penduduk di tengah Pulau Sulawesi itu secara demografi sebanyak 3.021.879 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pertahun hanya 1,62 persen. Tabel 7 menyajikan data populasi dan statistik demografis berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Tabel 7. Populasi dan statistik demografis berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/kot a Pendudu k (ribu) Laju pertumbuhan penduduk pertahun persentas e pendudu k Kepadata n pendudu k Rasio jenis kelamin Banggai Kepulauan 123576 1.71 4.03 48 103 Banggai 370971 1.46 12.12 37 104 Morowali 176244 5.13 5.56 53 123 Poso 252650 1.89 8.22 34 107 Donggala 305890 1.12 10.03 70 106 Tolitoli 228641 0.97 7.51 55 104 Buol 148246 1.26 4.85 36 105 Parigi Moutong 446712 0.96 14.67 86 105 Tojo Una-Una 169478 2.05 5.50 29 106 Sigi 266812 2.12 8.66 50 105 Banggai Laut 71345 0.83 2.35 97 102 Morowali Utara 124006 1.60 4.05 12 109 Palu 381572 1.36 12.48 945 101 Sulawesi Tengah 3066143 1.62 100.00 48 105 Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki populasi sekitar 3,066,143 ribu penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pertahunnya adalah 1.62%, dan persentase populasi Sulawesi Tengah terhadap total populasi provinsi ini adalah 100%. Kepadatan penduduk provinsi ini adalah 48 orang per hektar, dan rasio jenis kelaminnya adalah 105 (105 pria per 100 wanita). 1.2.1 Tingkat Pendidikan Tabel 8. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan No Nama Nilai / Jiwa 1 S3 722 2 S2 9.504 3 S1 134.96 4 D3 29.928 5 D1 dan D2 17.331 6 SLTA 621.398 7 SLTP 441.127 8 Tamat SD 767.834 9 Belum Tamat SD 388.037 10 Tidak/Belum Sekolah 623.672 Jumlah penduduk Sulawesi Tengah (sulteng) berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencapai 3,03 juta jiwa per Juni 2021 (Tabel 8). Dari jumlah tersebut, hanya 192,45 ribu jiwa atau 6,34% yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Rinciannya, terdapat 722 jiwa (0,02%) penduduk Sulteng yang lulus hingga S3, ada 9,5 ribu jiwa (0,31%) yang merupakan lulusan S2, dan sebanyak 134,96 ribu jiwa (4,45%) yang berpendidikan S1. Ada pula 29,93 ribu jiwa (0,99%) penduduk Sulteng yang berpendidikan hingga jenjang D3 serta terdapat 17,33 ribu jiwa (0,57%) yang menamatkan pendidikan D1/D2. Penduduk Sulteng yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 621,4 ribu jiwa (20,48%) dan yang menyelesaikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada 441,13 ribu jiwa (14,54%). Sedangkan penduduk Sulteng yang telah menamatkan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 767,83 ribu jiwa (25,23%) dan yang belum tamat SD terdapat 388,04 ribu jiwa (12,79%). Ada pula 623,67 ribu jiwa (20,55%) penduduk di provinsi tersebut yang tidak/belum sekolah. Menyiapkan pendidikan sejak usia dini merupakan investasi sumber daya manusia yang penting bagi masa depan bangsa. Sebab, dalam beberapa dekade ke depan, anak-anak sekarang akan menjadi penerus dan pemimpin bangsa. 1.3 Mata Pencaharian penduduk Tabel 9. Angkatan kerja berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah, 2021 Kegiatan Utama Laki-laki Perempua n Total I. Angkata Kerja/Economically Active 992.159 591.942 1.584.10 1
1.Bekerja/Working 954.922 569.808 1.524.73 0
2.Pengangguran Terbuka/Unemployment 37.237 22.134 59.371 II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive 178.081 542.728 720.809
1.Sekolah/Attending School 69.957 78.198 148.155
2.Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping 41.464 418.967 460.431
3.Lainnya/Others 66.660 45.563 112.223 Jumlah/Total 1.170.24 0 1.134.670 2.304.91 0 Tabel 9 menyajikan data angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021. Berikut adalah deskripsi data dari Tabel 9 ini: Total angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 adalah sekitar 1.584.101 orang. Dari jumlah tersebut, 992.159 orang adalah laki-laki, sementara 591,942 orang adalah perempuan. Dalam angkatan kerja, sebagian besar orang, yaitu 1.524.730 orang, sedang bekerja (Working), dengan 954.922 laki-laki dan 569.808 perempuan. Sedangkan yang menganggur terbuka (Unemployment) berjumlah 59.371 orang, dengan 37.237 laki-laki dan 22.134 perempuan. Jumlah orang yang bukan angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 adalah sekitar 720.809 orang. Dari jumlah tersebut, 178.081 orang adalah laki-laki, sementara 542.728 orang adalah perempuan. Mereka yang bukan angkatan kerja terbagi ke dalam kategori-kategori seperti yang berikut: Sekolah (Attending School): Terdapat 148.155 orang yang sedang bersekolah, dengan 69.957 laki-laki dan 78.198 perempuan; Mengurus Rumah Tangga (Housekeeping): Sebanyak 460.431 orang adalah yang mengurus rumah tangga, dengan 41.464 laki-laki dan 418.967 perempuan; Terdapat 112.223 orang dalam kategori lainnya yang bukan angkatan kerja, dengan 66.660 laki-laki dan 45.563 perempuan. Jumlah total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 adalah sekitar 2.304.910 orang, dengan 1.170.240 laki-laki dan 1.134.670 perempuan. Data ini memberikan gambaran tentang partisipasi penduduk dalam angkatan kerja dan status ekonomi mereka pada tahun tersebut. Tabel 10. Angkatan Kerja Berdasarkan Kabupaten/Kota Kabupaten/kota Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja Bekerja Penggangguran Total Sekolah IRT lainnya Total Banggai Kepulauan 61.029 1.853 62.882 4.323 15.805 4.345 24.473 Banggai 202.757 7.505 210.262 13.352 54.528 14.698 82.578 Morowali 54.998 2.944 57.942 8.065 20.514 4.369 32.948 Poso 144.598 3.658 148.256 15.501 29.773 8.073 53.347 Donggala 142.855 5.180 148.035 15.639 42.975 12.754 71.368 Tolitoli 108.358 3.501 111.859 10.172 42.521 10.109 62.802 Buol 75.586 2.852 78.438 5.052 25.724 6.962 37.738 Parigi Moutong 244.793 7.493 252.286 18.051 83.052 13.180 114.283 Tojo Una-Una 81.746 2.911 84.657 5.387 18.468 4.576 28.431 Sigi 124.091 3.023 127.114 9.406 33.430 9.702 52.538 Banggai Laut 32.866 1.139 34.005 4.574 13.050 3.734 21.358 Morowali Utara 65.276 2.006 67.282 4.057 21.852 5.073 30.982 Palu 185.777 15.306 201.083 34.576 58.739 14.648 107.963 Sulawesi Tengah 1.524.730 59.371 1.584.101 148.155 460.431 112.223 720.809 Tabel 10 menyajikan data angkatan kerja berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Kkabupaten yang signifikan menyerap tenaga kerja akhir akhir ini adalah Kabupaten Morowali yang memiliki total angkatan kerja sebanyak 57.942 orang. Dari jumlah tersebut, 54.998 orang bekerja, 2.944 orang menganggur, dan 32.948 orang bukan angkatan kerja. Di antara yang bukan angkatan kerja, 8.065 orang sedang sekolah, 20.514 orang mengurus rumah tangga (IRT), dan 4.369 orang dalam kategori lainnya. Kabupaten Parigi Moutong memiliki total angkatan kerja terbanyak di Sulawesi Tengah yaitu 252.286 orang. Dari jumlah tersebut, 244.793 orang bekerja, 7.493 orang menganggur, dan 114.283 orang bukan angkatan kerja. Di antara yang bukan angkatan kerja, 18.051 orang sedang sekolah, 83.052 orang mengurus rumah tangga (IRT), dan 13.180 orang dalam kategori lainnya. Secara keseluruhan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki total angkatan kerja sebanyak 1.584.101 orang. Dari jumlah tersebut, 1.524.730 orang bekerja, 59.371 orang menganggur, dan 720.809 orang bukan angkatan kerja. Di antara yang bukan angkatan kerja, 148.155 orang sedang sekolah, 460.431 orang mengurus rumah tangga (IRT), dan 112.223 orang dalam kategori lainnya. Data ini memberikan gambaran tentang struktur angkatan kerja dan penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Mata pencaharian masyarakat Sulawesi Tengah hampir separuhnya bekerja di sektor pertanian, dukungan investasi dan sinyal pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang agresif akan mendorong ekonomi kerakyatan. Sumber: BRS Ketenagakerjaan Agustus 2021 Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor (Tabel 11). Pada bulan Agustus 2021, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pertanian yaitu sebesar 41,28 persen atau sekitar 629,38 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak berikutnya adalah perdagangan, administrasi pemerintahan, industri pengolahan yaitu sebesar 15,72 persen, 8,26 persen, dan 6,64 persen. Tabel 11. Persentasi Sektor Mata Pencaharian Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2021 No Pekerjaan Persentasi 1 Pertanian 41,28 2 perdagangan 15,72 3 instansi pemerintah 8,26 4 industri pengolahan 6,64 5 konstruksi 5,88 6 jasa pendidikan 5,73 7 akomodasi dan makan minum 3,88 8 transportasi 2,81 9 jasa lainnya 2,52 10 pertambangan 2,06 11 jasa kesehatan 2,03 12 jasa keuangan 0,97 13 jasa perusahaan 0,55 14 informasi dan komunikasi 0,5 15 pengadaan air 0,17 16 real estate 0,03 2.2 Bidang Prioritas Energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik (Permen LHK No. P.15/2019). Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia masih mengandalkan bahan bakar fosil berupa Batubara sebagai sumber energi. Menurut Freddy Ilhamsyah (2018), bahwa Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan bahan bakar fosil Batubara menyumbang 44% dari total emisi CO₂ global. Pembakaran Batubara adalah sumber terbesar emisi gas GHG (greenhouse gas), yang memicu perubahan iklim. Batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan seperti NOₓ dan SOၸ, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2.5. Para peneliti telah mengungkap bahaya kesehatan akibat partikel halus (PM2.5) dari emisi udara tersebut. PLTU berbahan bakar Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen. Jumlah dan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut: 2.2.1 Jumlah dan kapasitas PLTU

a.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting Jumlah PLTU eksisting berbahan bakar batubara hingga tahun 2022 di provinsi Sulawesi Tengah yang dikelola oleh Pemerintah/pihak swasta adalah sebagai berikut: i) PLTU Eksisting PT PLN (persero) Tabel 12. Nama dan lokasi PLTU milik PT PLN (persero) di Sulawesi Tengah No Nama Kapasitas (MW) Lokasi Status operasional 1 PLTU Palu 1 2 x 15 MW Tawaeli, Palu Tidak beroperasi 2 PLTU Ampana 2 x 3 MW Tojo Una- Una Beroperasi Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 12 di atas, jumlah kapasitas terpasang PLTU PT. PLN (persero) yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu 6 MW, mengingat PLTU Palu 1 yang berkapasitas 30 MW sudah tidak beroperasi sejak gempa dan tsunami yang menerjang Palu pada 28 September 2018. ii) PLTU Eksisting milik swasta Jumlah dan lokasi PLTU eksisting berbahan bakar batubara yang dikelola/milik swasta di provinsi Sulteng, ditunjukkan pada Tabel 13 berikut: Tabel 13. Nama dan lokasi PLTU milik Swasta di Sulawesi Tengah No Nama Kapasitas (MW) Lokasi Status 1 PT Sulawesi Mining Investment (SMI) 2 x 65 IMIP (Morowali) Off- grid 2 PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) 2 x 150 IMIP (Morowali) Off- grid 3 PT Indonesia TsingShan Stainless Steel (ITSS) 4 x 350 IMIP (Morowali) Off- grid 4 PT Morowali Power Mandiri (PMM) 1 x 250 IMIP (Morowali) Off- grid 5 PT Tsingsan Steel Indonesia 2 x 65 IMIP (Morowali) Off- grid 6 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) 1 x 350 IMIP (Morowali) Off- grid Sumber: ESDM Sulawesi tengah 2023 Untuk PLTU swasta yang ada di Sulawesi Tengah, terdapat sebanyak 6 (buah) buah dengan kapasitas total sebesar 2560 MW dengan sistem off-Grid (tidak terhubung dengan PLN), yang produksi listriknya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. iii) Jumlah dan kapasitas seluruh PLTU eksisting Jumlah dan kapasitas seluruh PLTU eksisting berbahan bakar batubara di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti pada Tabel berikut: Tabel 14. Jumlah dan kapasitas seluruh PLTU Eksisting di Sulawesi Tengah No Uraian Jumlah (unit) Kapasitas total Kapasitas (MW) % 1 PT PLN (persero) 1 6 0,24% 2 Swasta 6 2560 99,76% Jumlah 7 2566 % 100 100 % Merujuk pada Tabel 14 di atas, jumlah keseluruhan PLTU eksisting di Sulawesi Tengah berbahan baku batubara sebanyak 7 unit dengan kapasitas terpasang keseluruhan 2566 MW atau 2,566 GW. Dengan persentase kapasitas 2560 MW atau 99,76 % oleh pihak swasta, dan sisanya 6 MW atau 0,24 % oleh PT PLN (Persero) dari total kapasitas yang ada.
b.Rencana Pembangunan/Pengembangan PLTU Saat ini pembangunan PLTU di Sulawesi Tengah, yaitu PLTU Palu 3 sedang berjalan dan direncanakan pertengahan tahun 2024 untuk unit 1 dan akhir tahun 2024 untuk unit 2 sudah mulai beroperasi. Tabel 15. Rencana pengembangan PLTU milik PT PLN di Sulawesi Tengah No Nama Kapasitas (MW) Lokasi Status 1 PLTU Palu 3 2 x 50 MW Sindue, Donggala Dalam pembangunan Sumber: RUPTL PLN 2021 ² 2030 Tabel 16. Rekapitulasi rencana pengembangan PLTU di Sulawesi Tengah Tahu n 2021 2022 2023 2024 202 5 2026 2027 2028 2029 2030 Jumla h PLTU - - 100 - - - - - - - 100 Total 100 Sumber: RUPTL PLN 2021 ² 2030 Merujuk pada Tabel 15 dan Tabel 16 di atas, sesuai dengan RUPTL PLN 2021 ² 2030, rencana pembangunan PLTU berbahan bakar batubara oleh PT PLN sampai 2030 di Sulawesi Tengah sebesar 100 MW, berada di Kabupaten Donggala.
c.Kapasitas PLTU Keseluruhan. Memperhatikan Tabel 15 dan Tabel 16 di atas, jumlah keseluruhan kapasitas PLTU di Sulawesi Tengah (PLTU eksisting dan PLTU pengembangan), dapat dilihat pada Tabel 17 berikut: Tabel 17. Kapasitas Total PLTU di Sulawesi Tengah No Uraian Sulawesi Tengah Jumlah (unit) Kapasitas (MW) 1 PLTU Eksisting 7 2.566 2 PLTU Pengembangan 1 100 Total 8 2.666 Untuk memberikan gambaran kondisi sistem tenaga listrik yang dikelola PT. PLN (Persero) di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti pada Gambar 2. Sistem tenaga listrik Sulawesi Tengah (sumber: RUPTL 2021-2030) berikut (RUPTL PT. PLN (Persero) 2021-2030). Gambar 2. Sistem tenaga listrik Sulawesi Tengah (sumber: RUPTL 2021-2030) 2.2.2 Konsumsi kebutuhan batu bara (ton per tahun) Jumlah kebutuhan/konsumsi Batubara sebagai sumber energi pembangkit pada PLTU di Provinsi Sulawesi Tengah (PLTU eksisting dan PLTU pengembangan), dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Kebutuhan batubara pada PLTU Eksisting
1. 1.PLTU PT. PLN (Persero) Saat ini kami belum mendapatkan data terkait kebutuhan konsumsi batubara oleh PLTU Ampana milik PT. PLN (Persero) dengan kapasitas 2 x 3 MW.
2. 2.PLTU Eksisting milik swasta Jumlah PLTU eksisting berbahan bakar Batubara milik swasta sebanyak 6 (enam) buah dengan kapasitas 2560 MW, dimana seluruhnya berada di kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Produksi PLTU PT Sulawesi Mining Investment (SMI), PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS), PT Indonesia TsingShan Stainless Steel (ITSS), PT Morowali Power Mandiri (PMM), dan PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jumlah konsumsi batubara pada PLTU eksisting yang dikelola oleh pihak swasta di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 18 di bawah: Tabel 18. Data kebutuhan batubara tahun 2022 oleh PLTU milik swasta di Sulawesi Tengah No Nama Kapasita s (MW) Kebutuhan batu bara (ton) Per hari

(2022)Per tahun
(2022)1 PT Sulawesi Mining Investment (SMI) 2 x 65 2.316 845.308 2 PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) 2 x 150 3.866 1.411.116 3 PT Indonesia TsingShan Stainless Steel (ITSS) 4 x 350 17.461 6.373.390 4 PT Morowali Power Mandiri (PMM) 1 x 250 2.875 1.049.274 5 PT Tsingsan Steel Indonesia 2 x 65 1.697 619.507 6 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) 1 x 350 4.116 1.502.254 Total 32.331 11.800.84 9 Sumber: ESDM Sulawesi Tengah tahun 2023 Untuk menghasilkan 1 MW listrik pada PLTU, baik PLTU eksisting maupun pengembangan pembangkit pada PLTU diperlukan pasokan Batubara rata-rata sebesar 4.103,03 ton/tahun atau 11,24 ton/hari, yang diperoleh melalui perhitungan pembagian total kebutuhan/konsumsi Batubara dalam satu tahun dengan total kapasitas seluruh PLTU. Data konsumsi/kebutuhan Batubara diperoleh dari laporan yang disampaikan oleh ESDM Sulawesi Tengah tahun 2022. 2.2.3 Jumlah emisi dan lepasan merkuri di PLTU berbahan bakar batubara Emisi atau gas buang merujuk pada produk dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara yang tersebar di udara. Variabel yang mempengaruhi komposisi gas buang mencakup jenis bahan bakar dan karakteristik boiler yang digunakan (sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019). Sementara itu, lepasan merkuri mengacu pada merkuri yang dilepaskan ke lingkungan, baik melalui media tanah maupun air. Informasi mengenai jumlah emisi dan lepasan merkuri ini dapat diperoleh melalui pengukuran rutin dengan peralatan khusus atau dengan menghitung jumlah merkuri yang dilepaskan oleh pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) selama operasinya sebagai sumber energi. Hingga saat ini belum diperoleh data pantauan kandungan emisi dan lepasan merkuri dari PLTU berbahan bakar batubara yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah. Kuantitas emisi dan pelepasan merkuri dapat diidentifikasi melalui pengumpulan data dari pengamatan yang terstruktur menggunakan instrumen khusus, yang dijalankan secara berkala, atau melalui perhitungan jumlah emisi dan pelepasan merkuri yang berasal dari batubara yang digunakan sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

1.Pemantauan kandungan emisi dan pelepasan merkuri Hingga saat ini belum diperoleh data pemantauan kandungan emisi dan pelepasan merkuri baik dari PLTU pihak pemerintah yaitu PT. PLN (Persero) maupun dari pihak swasta yang beroperasi di kabupaten Morowali.
2.Prediksi kandungan emisi dan pelepasan merkuri Perhitungan jumlah emisi dan pelepasan merkuri pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar, dilakukan dengan mengacu pada UNEP's Toolkit untuk identifikasi dan penghitungan pelepasan merkuri. Sedangkan data mengenai nilai kalori batubara didasarkan pada evaluasi yang terdokumentasikan dalam Panduan Perhitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) di sektor Energi - Sub Sektor Ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Sementara itu, faktor emisi mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan RAD-PPM oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan formulasi sebagai berikut: 𝐸 ൌ 𝐹஻஻ ൈ 𝑁𝐶𝑉 ൈ 10ି ଷ ൈ 𝐹𝐸 Dimana: E = emisi merkuri (Ton) FBB = Konsumsi batubara dalam setahun (Ton) NCV = Nilai kalor bersih batubara (TJ/Gg) spesifik FE = Faktor emisi (Hg/TJ) Untuk mengestimasi jumlah emisi dan pelepasan merkuri dari pembangkit listrik tenaga batubara di Provinsi Sulawesi Tengah, informasi tersebut diperoleh dengan merujuk pada perkiraan kebutuhan dan konsumsi batubara tahunan dalam PLTU yang sudah ada dan yang sedang dalam pengembangan (seperti yang tercatat dalam Tabel 18). Selain itu, data mengenai nilai kalorinya (TJ/Gg) yang spesifik (NCV) diperoleh sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Panduan Perhitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) di sektor Energi - Sub Sektor Ketenagalistrikan, dengan menggunakan nilai kalori batubara sekitar 18,7 atau angka yang sering digunakan oleh PLN. Selanjutnya, faktor emisi (FE) diperoleh berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan RAD-PPM oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Nilai faktor emisi merkuri yang digunakan bersumber dari hasil penelitian UNEP tahun 2017, dengan nilai sekitar 1,91 x 10-6 ton Hg/TJ.

a.Kandungan emisi dan lepasan merkuri pada PLTU eksisting hasil perhitungan kandungan emisi dan lepasan merkuri pada PLTU Eksisting di wilayah Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel 19 berikut: Contoh perhitungan kandungan emisi dan lepasan merkuri pada PLTU milik PT. Sulawesi Mining (SMI): Diketahui: FBB = 845.308 ton NCV = 18,7 (TJ/Gg) FE = 1,91 x 10-6 ton Hg/TJ Pertanyaan: E = emisi merkuri (Ton) Jawaban: 𝐸 ൌ 𝐹஻஻ ൈ 𝑁𝐶𝑉 ൈ 10ି ଷ ൈ 𝐹𝐸 𝐸 ൌ 845308 ൈ 18,7 ൈ 10ି ଷ ൈ 1,91 ൈ 10ି ଺ 𝐸 ൌ 0,030191866 ݊݋ݐ Tabel 19. Kandungan emisi dan lepasan merkuri pada PLTU eksisting milik Swasta No Nama Kapasita s (MW) Kebutuhan batu bara (ton) Emisi 2022 (ton) Per hari Per tahun

(2022)Per Hari Per tahun 1 PT Sulawesi Mining Investment (SMI) 2 x 65 2.316 845.308 0,00008 27 0,0301918 66 2 PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) 2 x 150 3.866 1.411.11 6 0,00013 80 0,0504008 30 3 PT Indonesia TsingShan Stainless Steel (ITSS) 4 x 350 17.46 1 6.373.39 0 0,00062 37 0,2276383 71 4 PT Morowali Power Mandiri (PMM) 1 x 250 2.875 1.049.27 4 0,00010 27 0,0374769 19 5 PT Tsingsan Steel Indonesia 2 x 65 1.697 619.507 0,00006 06 0,0221269 32 6 PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) 1 x 350 4.116 1.502.25 4 0,00014 70 0,0536560 06 Rata-rata 5.388, 5 1.966.80 8 0,00019 24 0,0702484 87 Total 32.33 1 11.800.8 49 0,00154 77 0,4214909 23 Dengan merujuk pada data yang tercantum dalam Tabel 19 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah emisi dan pelepasan merkuri yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun oleh pembangkit listrik tenaga batubara eksisting di Sulawesi tengah adalah sekitar 0,0015 ton per hari dengan rata-rata 0,00019 ton per hari. PT Indonesia TsingShan Stainless Steel (ITSS) adalah salah satu PLTU eksisting yang paling signifikan dalam menghasilkan emisi dan pelepasan merkuri, dengan jumlah sekitar 0,02276383 ton per tahun (0,000061 ton per hari). Fakta ini dapat dijelaskan oleh konsumsi batubara yang tinggi sebagai sumber energi dalam operasional PLTU tersebut. Terkait perkiraan kandungan emisi dan buangan merkuri oleh PT PLN (persero) di PLTU Ampana tidak dapat diprediksi karena belum adanya data penggunaan/kebutuhan batubara yang diperoleh.
1. b.Kandungan emisi dan buangan merkuri pada PLTU Pengembangan PLTU 3 Palu sedang dalam proses pembangunan dan belum memiliki data kebutuhan batubara sehingga belum bisa diprediksi kandungan emisi dan buangan merkuri yang dihasilkan. 2.2.4 Upaya pengurangan emisi merkuri Berdasarkan rujukan yang diperoleh dari RUPTL PLN tahun 2021- 2023, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, beberapa upaya pengurangan emisi dan lepasan Merkuri Batubara oleh PLN skala nasional, sebagai berikut:
  1. 1.Pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai prioritas utama. Dengan tegas, PLN menjadikan prioritas pengembangan sumber energi baru dan terbarukan, dengan mengutamakan pemanfaatan pembangkit EBT. Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sambil tetap memperhatikan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam sistem kelistrikan setempat. PLN juga menempatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem sebagai prioritas utama untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Tindakan ini erat kaitannya dengan komitmen mereka dalam mematuhi kebijakan Pemerintah yang menargetkan bauran energi dari EBT minimal 23% pada tahun 2025. PLN telah merencanakan peningkatan kapasitas pembangkit EBT sebanyak 10,6 GW hingga tahun 2025 dan 18,8 GW hingga tahun 2029. Langkah- langkah ini merupakan bagian integral dari perjalanan PLN menuju pencapaian net zero emisi.
  2. 2.Pengalihan bahan bakar ke gas dan pemanfaatan gas buang. Dalam upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), PT PLN berencana untuk melakukan peralihan penggunaan ke gas di fasilitas pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), fasilitas pembangkit listrik tenaga gasifikasi batubara (PLTGU), dan fasilitas pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG). Selain itu, mereka juga merencanakan untuk menggantikan sebagian penggunaan BBM dengan campuran biofuel di fasilitas pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Langkah peralihan bahan bakar ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), mengingat bahwa faktor emisi CO2 dari bahan bakar gas cenderung lebih rendah daripada faktor emisi CO2 dari bahan bakar minyak (BBM). Peralihan bahan bakar ini juga akan diterapkan di fasilitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), mengingat target peningkatan bauran energi dalam pembangkitan tenaga listrik yang terbesar dari batubara sekitar 55% pada tahun 2025, sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038.
  3. 3.Menggunakan teknologi rendah karbon yang efisien Hingga tahun 2029, PLN berencana untuk terus mengandalkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, khususnya batubara, untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. PLN mengakui bahwa pembakaran batubara menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang signifikan, dan oleh karena itu, upaya pengurangan emisi GRK yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sangat penting. Kebijakan yang diterapkan oleh PLN dalam konteks ini adalah mengadopsi teknologi boiler supercritical dan ultra-supercritical untuk PLTU batubara yang akan dibangun di Pulau Jawa dan Sumatera, serta menerapkan teknologi yang lebih efisien di wilayah Indonesia Timur, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada batubara. Upaya peningkatan efisiensi energi juga diterapkan dengan mengambil keuntungan dari gas buang dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan gas buang dari industri untuk menghasilkan listrik melalui teknologi Heat Recovery Steam Generator (HRSG), terutama di Sulawesi. Selain itu, dengan pertumbuhan pemanfaatan coal bed methane (CBM), PLN berencana untuk menggunakan sumber daya gas non-konvensional ini jika ketersediaan dan harga yang ekonomis terpenuhi. Lebih lanjut, PLN sedang mempertimbangkan penggunaan teknologi Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) dan Carbon Capture and Storage (CCS) untuk secara signifikan mengurangi emisi GRK, tetapi implementasinya akan ditunda hingga teknologi tersebut mencapai kematangan komersial. Selanjutnya, dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar, PLN telah mengambil serangkaian tindakan dalam pengendalian pencemaran udara yang dihasilkan. Tindakan-tindakan ini mencakup:
  4. 1.Instalasi electrostatic precipitator (ESP) yang berfungsi untuk menangkap debu, abu, dan partikulat yang dihasilkan dari pembakaran batubara, sehingga emisi yang dilepaskan ke lingkungan sesuai dengan peraturan yang mengatur baku mutu emisi.
  5. 2.Pemasangan Fuel Gas Desulphurization (FGD) di PLTU Tanjung Jati B dengan tujuan mengurangi emisi gas sulfur dioksida (SOx) dari pembakaran batubara, sehingga emisi SOx yang dilepaskan ke lingkungan berada di bawah batas yang ditetapkan oleh Pemerintah. Rencananya, FGD juga akan dipasang di pembangkit listrik tenaga batubara lainnya untuk mematuhi regulasi emisi yang lebih ketat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, yang selanjutnya disebut Permen LHK No. 15 Tahun 2019.
  6. 3.Penggunaan teknologi Low NOx burner pada pembangkit listrik baru untuk mengontrol emisi nitrogen oksida (NOx) selama pembakaran batubara, dengan tujuan mengurangi emisi NOx. Selanjutnya, rencananya juga akan dipasang Selective Catalytic Reduction (SCR) pada pembangkit yang sudah ada untuk memenuhi ketentuan Permen LHK No. 15 Tahun 2019.
  7. 4.Untuk mengurangi potensi debu dan abu yang tersebar ke lingkungan sekitar, beberapa langkah telah diambil, yaitu:
2. a.Kompaksi batubara saat proses penanganan batubara di stockpile.
3. b.Penyiraman debu di area stockpile batubara dan landfill.
4. c.Pelaksanaan program penghijauan (green fence) di sekitar stockpile batubara dan landfill.
  1. 5.Pemasangan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memantau kualitas emisi dari semua pembangkit listrik, yang berfungsi sebagai sistem peringatan. Dengan demikian, PLN dapat segera mendeteksi dan mengambil tindakan preventif untuk mengurangi dampak lingkungan.
  2. 6.Melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan pengendali pencemaran udara guna memastikan bahwa peralatan tersebut bekerja optimal dalam mengurangi pencemaran udara. Berdasarkan RUPTL PLN tahun 2021-2030 [5], khusus untuk daerah Provinsi Sulawesi Tengah, upaya-upaya yang dilakukan PLN dalam pengurangan penggunaan batubara di PLTU dijabarkan sebagai berikut:
5. a.Pengembangan energi primer Sulawesi memiliki energi primer yang potensial untuk dikembangkan, diantaranya tenaga air, gas alam, dan termal atau panas bumi (status: spekulatif) yang bila dioptimalkan dapat mengurangi ketergantungan penggunaan batubara pada PLTU di Sulawesi Tengah. Potensi tenaga air untuk pengembangan PLTA di kabupaten Morowali, Poso, dan Donggala, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di 48 lokasi yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah dengan kapasitas yang diperkirakan sebesar 3587,5 MW. Saat ini PLTA Sulewana Poso dengan kapasitas 515 MW telah beroperasi untuk menyuplai kebutuhan listrik Sulawesi Tengah. Selain itu, di Sulawesi Tengah khususnya di kabupaten Poso dan Donggala terdapat potensi tenaga panas bumi dengan perkiraan kapasitas 500 MW yang masih memerlukan studi lebih lanjut. Sedangkan untuk tenaga gas alam, Sulawesi Tengah memiliki potensi yang cukup besar di Kabupaten Banggai.
6. b.Pengembangan pembangkit listrik Pengembangan pembangkit tenaga listrik di Sulawesi Tengah diprioritaskan menggunakan sumber energi terbarukan, khususnya tenaga air yang potensial, namun masih mengandalkan PLTU batubara untuk menjaga kemungkinan variasi perubahan iklim di Sulawesi tengah. Mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Swasta dalam mengurangi emisi merkuri belum diperoleh datanya. Untuk itu perlu dilakukan studi lebih lanjut. 2.3 Bidang Prioritas PESK Menurut KLHK (2017), PESK atau Pertambangan Emas Skala Kecil merupakan pertambangan yang dilakukan secara individu oleh penambang atau usaha kecil masyarakat sekitar tambang dengan modal dan produksi yang terbatas. Umumnya pelaku PESK adalah masyarakat sekitar daerah pertambangan yang mengeksploitasi cadangan-cadangan mineral emas di daerah terpencil yang sulit diakses dengan kendaraan-kendaraan besar seperti di daerah pinggiran sungai yang bersebelahan langsung dengan daerah pertanian. Dengan sistem pertambangan yang tidak terpusat, sehingga pengoperasian PESK dilakukan berdasarkan jumlah permintaan emas. Kegiatan PESK tentu saja memberikan dampak positif terutama pada peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan yang hidup di sekitar lokasi penghasil emas. Namun demikian, PESK yang merupakan pertambangan informal dan umumnya ilegal lebih banyak memberikan kerugian berupa rusaknya tatanan ekosistem lingkungan karena pembukaan lahan pertambangan, penggunaan bahan kimia berbahaya berupa air perak (quicksilver), serta pembuangan tailing hasil pertambangan emas. Berdasarkan hasil survei, hampir semua PESK yang ada di Sulawesi Tengah menggunakan air perak (quicksilver) untuk memisahkan mineral emas dari bijihnya. Kegiatan PESK milik rakyat dilakukan secara perorangan maupun kelompok berdasarkan kepemilikan lahan ataupun modal diantaranya ada yang bekerja sebagai penambang saja atau berperan ganda sebagai penambang sekaligus memproses bijih emas. Beberapa lokasi PESK di Sulawesi Tengah yang tercatat adalah sebagai berikut: 2.3.1 Lokasi PESK Berdasarkan Permen LHK Nomor 81 tahun 2019, jumlah lokasi PESK berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 6 lokasi yaitu: Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali, dan Kota Palu. Pembaharuan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat nomor 500.10.29.17/13.35/Minerba, jumlah lokasi PESK berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 5 lokasi yaitu: Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, dan Kota Palu. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah, ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Koordinator Inspektur Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah bahwa sejak awal ditemukannya mineral emas di Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan PESK di beberapa daerah ada yang telah berizin (memiliki IPR), ada yang belum memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR), ada yang tidak memiliki IPR namun dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan ada yang tidak memiliki IPR namun dalam lokasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
7. a.Jumlah dan Lokasi PESK yang memiliki IPR dan WPR Lokasi pertambangan emas skala kecil yang telah memiliki IPR di Sulawesi Tengah disajikan dalam Tabel 20. Tabel 20. Jumlah dan Lokasi PESK yang memiliki IPR dan WPR No. Kabupaten/Kota Lokasi Jumlah IPR Keterangan
  1. 1.Parigi Moutong Desa Lobu, Desa Kasimbar Barat dan Kasimbar 2 1 lokasi telah ditertibkan, 1 lokasi dalam tahap penertiban
  2. 2.Buol Desa Hulubalang, Desa Dopalak, Lintidu 2 Masih berlaku namun belum beroperasi
  3. 3.Palu Desa Poboya 1 Masih berlaku dan beroperasi Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 20 di atas, terdapat 5 lokasi pertambangan emas yang telah memiliki IPR, yaitu 2 lokasi di Kabupaten Parigi Moutong, 2 lokasi di Kabupaten Buol dan 1 lokasi di Kota Palu. Keseluruhan lokasi pertambangan telah memiliki IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati untuk wilayah Kabupaten dan Walikota untuk wilayah Kota sesuai dengan kewenangan pemangku kebijakan pada saat itu. Hingga saat ini, lokasi PESK di Kota Palu dan Kabupaten Buol (total 3 lokasi) memiliki IPR yang masih berlaku namun lokasi PESK di Kabupaten Buol masih belum melakukan kegiatan penambangan berdasarkan hasil diskusi terakhir dengan Koordinator Inspektur Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, lokasi PESK yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, 1 lokasi telah ditertibkan atau dengan kata lain izin pertambangan rakyat (IPR) telah dicabut dan 1 lokasi sedang dalam tahap penertiban (telah disurati oleh Gubernur kepada Kapolda Sulawesi Tengah dengan nomor surat 540/655/DIS.ESDM.
8. b.Jumlah dan Lokasi PESK yang belum memiliki IPR dan WPR Hingga bulan oktober tahun 2023 terdapat 18 lokasi pertambangan yang berada di wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang terbagi ke dalam 3 wilayah kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan 8 lokasi, Kabupaten Toli-toli 1 lokasi, dan Kabupaten Buol dengan 9 lokasi, seperti tersaji pada Tabel 21. Tabel 21. Jumlah dan Lokasi PESK yang belum memiliki IPR dan WPR N o Kabupaten Lokasi Keberadaan IPR Keberadaa n WPR 1. Parigi Moutong Desa Buranga (1 lokasi) Desa Kayuboko (1 lokasi) Desa Air Panas (1 lokasi) Desa Sausu Salubanga (2 lokasi) Desa Kota Nagaya (1 lokasi) Desa Pelawa (1 lokasi) Desa Lemusa (1 lokasi) Tidak ada IPR Dalam Kawasan WPR
  1. 2.Toli-toli Desa Dadakitan/Oyom (1 lokasi) Tidak ada IPR Dalam Kawasan WPR
  2. 3.Buol Desa Bodi (2 lokasi) Desa Dopalak (1 lokasi) Desa Bukaan (1 lokasi) Desa Pinamula Baru (2 lokasi) Desa Labuton (1 lokasi) Desa Kokobuka (2 lokasi) Tidak ada IPR Dalam Kawasan WPR Berdasarkan data pada Tabel 21, keseluruhan lokasi PESK belum memiliki IPR namun berada dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR). Keseluruhan lokasi PESK yang tersaji dalam Tabel 21 sampai saat ini masih melakukan kegiatan penambangan termasuk pengolahan, pemisahan dan pemurnian. Kegiatan PESK tersebut dikategorikan ke dalam PESK TIDAK BERIZIN dan kegiatan ini bersifat ilegal.
9. c.Jumlah dan Lokasi PESK yang belum memiliki IPR Berdasarkan data dari Koordinator Inspektur Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah, hingga tahun 2020 terdapat 13 lokasi pertambangan emas skala kecil di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Parigi Moutong dengan 6 lokasi PESK TIDAK BERIZIN, Kabupaten Poso dengan 2 lokasi PESK TIDAK BERIZIN, Kabupaten Banggai dengan 2 lokasi PESK TIDAK BERIZIN, Kabupaten Buol dengan 2 lokasi PESK TIDAK BERIZIN dan Kota Palu dengan 1 lokasi PESK TIDAK BERIZIN (Lihat Tabel 22). Tabel 22. Jumlah dan Lokasi PESK yang masuk dalam golongan PESK tidak berizin N o Kabupat en Lokasi Jumlah Penamba ng Di dalam WIUP Di Luar WIUP Keterangan
  1. 1.Parigi Moutong 7 lokasi ±1.350 3 4 3 lokasi ditertibkan, 2 lokasi ditutup, 2 lokasi belum ditertibkan
  2. 2.Poso 3 lokasi ±1.050 - 3 2 lokasi sudah ditertibkan, 1 lokasi belum ditertibkan
  3. 3.Banggai 2 lokasi ±70 - 2 1 lokasi sudah ditertibkan, 1 lokasi pengusulan WPR 5 Palu 4 lokasi ±246 4 - Tanpa Keterangan *WIUP: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Gambar 3. Lokasi PESK tidak berizin Lokasi PESK Dari data yang diperoleh dan terangkum pada Tabel 22, lokasi PESK yang masuk dalam golongan PESK TIDAK BERIZIN terbagi dalam dua lokasi WIUP yaitu di dalam WIUP dan di luar WIUP. Di Kabupaten Parigi Moutong terdapat 3 lokasi PESK TIDAK BERIZIN yang berada dalam WIUP dan 4 lokasi berada di luar WIUP. Namun demikian, 5 lokasi telah ditertibkan/ditutup dan 2 lokasi masih melakukan kegiatan pertambangan ilegal. Ada 5 kegiatan PESK TIDAK BERIZIN yang beroperasi di Kabupaten Poso dan Banggai dan dilakukan di luar WIUP, dimana 1 lokasi belum ditertibkan, 1 lokasi sedang mengajukan pengusulan lokasi WPR dan sisanya telah ditertibkan/ditutup. Kegiatan PESK lain yang dilakukan di dalam WIUP terdapat di Kabupaten Buol dan Kota Palu. Meskipun kegiatan PESK di Kabupaten Buol dan Kota Palu dilakukan di dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan antara perusahaan dan penambang telah bersepakat untuk tidak saling mengganggu dalam melakukan penambangan namun kegiatan penambangan tersebut tetap digolongkan ke dalam kegiatan PESK TIDAK BERIZIN atau pertambangan tanpa izin (ilegal).
10. d.Jumlah dan Lokasi PESK yang mengirimkan Permohonan IPR melalui Sistem Online Single Submission (Online) Hingga Oktober, 2023 terdapat 16 pemohon yang mengajukan izin pertambangan rakyat di dalam WPR dan 3 pemohon yang mengajukan izin pertambangan di luar WPR. Keseluruhan pengajuan permohonan izin pertambangan rakyat (IPR) baik dalam WPR maupun di luar WPR telah ditolak. Hal ini disebabkan karena belum adanya penetapan dalam sistem OSS oleh Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI serta menunggu pengesahan Dokumen Pengelolaan WPR oleh Menteri ESDM RI sebagai dasar pengelolaan pengusahaan pertambangan rakyat pada lokasi WPR yang telah ditetapkan (Lihat Tabel 23). Tabel 23. Jumlah dan Lokasi PESK Permohonan IPR Sistem Online No . Kabupaten/Blok WPR Jumlah Pemohon WPR Keterangan 1. Kab. Toli-toli/ WPR Oyom 12 Dalam WPR Ditolak 2. Kab. Parigi Moutong/WPR Buranga 1 Dalam WPR Ditolak 3. Kab. Parigi Moutong/WPR Kayuboko 1 Dalam WPR Ditolak 4. Kab. Parigi Moutong/WPR Sausu Salubanga 1 Dalam WPR Ditolak
  1. 5.Kab. Buol/WPR Bodi 2 Dalam WPR Ditolak 6. Kab. Morowali Utara/Kec. Lembo, Desa Korowou 1 Luar WPR Ditolak 7. Kab. Morowali/Kec. Bumi Raya/Desa Parilangke/Desa Limbo Makmur 1 Luar WPR Ditolak 8. Kab. Poso/Kec. Pamona Utara/Desa Petirodongi 1 Luar WPR Ditolak
11. e.Jumlah dan Lokasi PESK yang telah memiliki IPR yang masih menggunakan merkuri dan yang tidak menggunakan merkuri Lokasi PESK di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memiliki IPR menggunakan teknik pengolahan emas yang berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh dan terangkum dalam Tabel 23. bahwa kegiatan PESK yang berlokasi di Desa Poboya, Kota Palu menggunakan sianida atau sistem sianidasi. Namun, berbeda halnya dengan teknik pengolahan emas yang ada di Kabupaten Buol, yaitu Desa Hulubalang dan Desa Dopalak. Kedua lokasi PESK di Kabupaten Buol masih menggunakan sistem amalgamasi atau menggunakan campuran merkuri pada proses pengolahan emas. Tabel 24. Jumlah dan Lokasi PESK yang memiliki IPR, dengan/tanpa Merkuri (Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah no. 500.10.29.17/13.35/Minerba) No. Kabupaten/Ko ta Lokasi Keberadaa n IPR Masih Menggunakan Merkuri Tidak Menggunakan Merkuri
  1. 1.Palu Desa Poboya Berlaku - ¥
  2. 2.Kab. Buol Desa Hulubalang, Desa Dopalak Berlaku ¥ - 2.3.2 Penggunaan alat pengolahan emas Ada dua tipe emas yang diolah oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu emas primer dan emas sekunder. Berdasarkan pemetaan lokasi pertambangan mineral emas yang tersaji pada Tabel 24, terdapat 4 lokasi yang merupakan lokasi pertambangan emas primer dan sisanya adalah lokasi pertambangan emas sekunder. Emas primer merupakan mineral emas yang berada dalam bentuk batuan (bijih) sedangkan emas sekunder merupakan mineral emas yang terdapat di antara pelapukan bebatuan yang mengandung emas. Hal ini disebabkan karena adanya oksidasi serta pengaruh sirkulasi air dalam bijih emas. Teknologi pengolahan emas primer berbeda dengan teknologi pengolahan emas sekunder. Pelaku PESK umumnya menggunakan gelondongan dengan campuran air raksa untuk mengolah emas primer karena tidak membutuhkan waktu lama pada proses pengolahan emas. Namun di beberapa lokasi pengolahan emas sekunder, pelaku PESK menggunakan sistem pengolahan dengan sluice box dan panning (dulang). Meskipun demikian, para pelaku usaha menggunakan peralatan berupa excavator, alkon, linggis, sekop, jack hammer dan lain-lain dalam mengolah emas, bergantung pada metode penambangan yang digunakan.
12. a.Teknologi Pengolahan Emas menggunakan Merkuri (sistem amalgamasi) pada PESK di Provinsi Sulawesi Tengah Teknologi pengolahan emas dengan bahan baku emas primer (bijih emas) menggunakan tromol/gelondong. Umumnya, pelaku PESK menggunakan campuran air raksa pada saat proses penggilingan bijih emas dalam gelondongan. Hingga saat ini, ada 5 lokasi yang masih menggunakan teknik pengolahan emas dengan sistem gelondongan dan lokasi lainnya menggunakan sluice box dan dulang. Sistem gelondongan merupakan teknik pengolahan emas menggunakan merkuri (metode amalgamasi). Metode ini sangat umum digunakan dalam proses pengolahan emas terutama pada pengolahan bijih emas primer karena metodenya sederhana, murah, dan waktu pengolahan yang relatif singkat. Meskipun demikian, metode amalgamasi merupakan metode yang kurang efektif karena persentase perolehan emas menggunakan metode amalgamasi hanya berkisar antara 10 - 45% atau hanya partikel emas yang berukuran 0.07- 1.15 mm. Tabel 25. Penggunaan Alat Pengolahan Emas Menggunakan Merkuri No . Kabupaten Lokasi Alat Pengolahan Emas Sistem Pengolah an Emas Juml ah Kapasit as Jenis
  1. 1.Poso 2 - - Sluice box, Dulang, Gelondong an Mandiri
  2. 2.Banggai 2 - - Sluice box, Dulang, Gelondong an Mandiri
  3. 3.Buol 2 - - Gelondong an Mandiri
  4. 4.Palu 1 - - Gelondong an Mandiri 5. Parigi Moutong 6 - - Sluice box dan dulang Mandiri * - : belum ada informasi Seperti yang tersaji dalam Tabel 25, di Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat 5 lokasi kegiatan PESK yang menggunakan sistem gelondongan atau metode amalgamasi dan 8 lokasi yang menggunakan metode pengolahan sluice box dan dulang. Namun jumlah keseluruhan unit pengolahan emas dan kapasitas batuan yang digunakan sebagai bahan baku pengolahan emas masih belum diketahui. Begitu pula jumlah tromol/gelondongan yang digunakan dalam kegiatan PESK masih belum diketahui. Tahapan pertama proses amalgamasi adalah penghancuran bijih emas yang diperoleh dari lubang tambang menggunakan palu atau mesin. Setelah bijih emasnya berukuran kecil, kemudian digiling/dihaluskan menggunakan tromol/gelondongan. Proses pengolahan emas dengan metode amalgamasi atau penambahan merkuri dilakukan pada saat proses penggilingan berlangsung. Hasil dari proses penggilingan tersebut adalah lumpur yang mengandung amalgam dan merkuri, dimana lumpur yang dihasilkan kemudian dibuang ke dalam bak-bak penampungan dan amalgam diperas menggunakan kain berpori yang halus untuk meningkatkan kepadatannya sehingga diperoleh bola amalgam. Bola amalgam tersebut kemudian dibakar untuk menghilangkan merkuri sehingga yang tersisa hanyalah logam emas. Berikut alur proses pengolahan emas dengan sistem amalgamasi (Gambar 4). Gambar 4. Tahapan Proses Pengolahan Emas Dengan Sistem Amalgamasi Pada saat proses amalgamasi, sebagian merkuri akan terlepas ke udara, air dan tanah dalam bentuk emisi sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Buangan merkuri yang dilepaskan ke udara berasal dari hasil pembakaran amalgam sedangkan buangan merkuri yang dilepaskan ke air dan tanah berasal dari lumpur yang merupakan hasil samping dari pengolahan emas dalam gelondongan. Metode pengolahan emas menggunakan sluice box dan dulang merupakan proses pengolahan untuk emas sekunder. Proses dulang atau panning merupakan metode tradisional menggunakan panci dulang untuk memisahkan emas dari partikel lain secara gravitasi. Metode ini digunakan untuk emas sekunder dan berlangsung di tepi sungai dan kolam. Metode pendulangan merupakan salah satu metode paling sederhana dalam mengekstraksi emas dan sangat popular di kalangan para ahli geologi karena prosesnya relatif sederhana, mudah dan murah. Penambahan merkuri menggunakan metode dulang ini dilakukan di akhir proses pengolahan emas dalam panci dulang untuk membuat ikatan emas- merkuri. Metode lain yang digunakan dalam mengekstraksi emas sekunder selain pendulangan adalah sluice box. Umumnya bijih emas pada lokasi tambang emas sekunder berupa butiran sehingga penambang menggunakan sistem konsentrasi gravitasi untuk menangkap emas. Sistem pengolahan sluice box dianggap cukup efektif untuk mengolah bijih emas sekunder. Pada pertambangan emas dengan sistem sluice box, penambang umumnya menggunakan mesin pompa berkekuatan tinggi untuk menghisap air, batu dan tanah. Air dan muatannya dialirkan pada papan luncur atau sluice box yang beralaskan karpet untuk menangkap partikel emas, sehingga partikel emas yang massanya lebih berat dari mineral-mineral lain akan mengendap dan tertahan oleh karpet yang dipasang di dasar sluice box. Karpet kemudian dicuci pada bak khusus pencucian kemudian didulang untuk mendapatkan konsentrat emas. Sama seperti pada proses dulang, metode sluice box menggunakan merkuri pada akhir proses pendulangan untuk menangkap butiran emas pada konsentrat. Proses amalgamasi pada umumnya dilakukan di lubang bekas tambang yang menampung air atau di pinggir sungai. Sisa merkuri dari proses amalgamasi konsentrat dapat digunakan lagi untuk proses amalgamasi berikutnya. Amalgam yang merupakan campuran merkuri dan emas kemudian dibakar untuk menghasilkan emas yang siap dijual ke toko emas. Gambar 5. Metode Tromol/Gelondongan
13. b.Teknologi Pengolahan emas alternatif non-merkuri pada PESK di Provinsi Sulawesi Tengah Teknologi pengolahan emas alternatif non-merkuri pada PESK di Provinsi Sulawesi Tengah adalah berupa sianidasi atau proses pengolahan emas menggunakan sianida. Hanya terdapat 1 lokasi pertambangan yang memiliki IPR dan WPR yang menggunakan teknologi pengolahan emas alternatif non-merkuri yang menggunakan Tong (sistem sianidasi). Tabel 26. Teknologi Pengolahan Emas Alternatif Non-Merkuri No . Kota Lokasi Alat Pengolahan Emas Sistem Pengolah an Emas Jumla h Kapasita s Jenis
  1. 1.Palu 1 - - Tong dan Kolam Perendam an Mandiri * - : belum ada informasi Merujuk pada Tabel 26, satu lokasi yang telah menggunakan teknologi pengolahan emas alternatif adalah Desa Poboya, Kota Palu. Desa Poboya menggunakan tong berbahan baku sianida (sianidasi) dengan jumlah keseluruhan unit dan kapasitas penggunaan bahan baku yang masih belum diketahui. Penambang emas skala kecil menggunakan proses sianidasi dalam pengolahan emas. Bijih emas dipecah kemudian diayak dengan ukuran 200 mesh menggunakan ball mill. Batuan yang homogen kemudian dimasukkan dalam tong dan dilakukan sianidasi dengan pemberian udara dan pengadukan selama 48 jam di bawah kondisi pH antara 10,5-11 menggunakan kapur. Batuan yang telah disianidasi kemudian ditambahkan karbon aktif untuk menyerap emas dari campuran sianida-emas. Emas yang terserap ke dalam karbon kemudian dilakukan proses pembakaran hingga menjadi abu. Abu yang diperoleh kemudian ditambahkan boraks dan selanjutnya dilebur pada suhu 1000 ² 1200 oC. Gambar 6. Teknologi Pengolahan Emas Alternatif Non-Merkuri (Sistem Sianidasi) (Sumber: Buku 4 Teknologi Pengolahan Emas Pada Pertambangan Emas Skala Kecil Di Indonesia)
14. c.Perbandingan Tingkat Efisiensi Teknologi Pengolahan Teknologi pengolahan emas yang paling umum digunakan oleh para penambang adalah metode amalgamasi menggunakan tromol/gelondong karena biaya murah, mudah dan waktu yang sangat singkat. Namun masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut rangkuman kelebihan dan kekurangan teknologi pengolahan emas yang umum digunakan oleh masyarakat dan beberapa metode alternatif lain yang lebih ramah lingkungan dibandingkan menggunakan metode amalgamasi (Tabel 27). Tabel 27. Kelebihan dan Kekurangan Teknologi Pengolahan Emas No . Teknologi Kelebihan Kekurangan
  1. 1.Tromol/Gelondonga n menggunakan campuran air raksa (amalgamasi) - Teknologinya lebih sederhana - Biaya modal dan operasi yang dikeluarkan relative lebih kecil (murah) - Waktu yang digunakan sangat singkat (efisiensi waktu) - Persentase perolehan emas hanya sebesar 40% dari bijih emas (lebih banyak yang terbuang) - Bersifat persisten dan tidak dapat didegradasi - Dapat terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) - Bersifat racun
  2. 2.Tong menggunakan sianida (Sianidasi) - Persentase perolehan emas dari bijih emasnya sebesar 90% - Biaya operasi yang dikeluarkan lebih kecil - Sianida dapat terdegradasi di lingkungan secara alamiah, sehingga dalam jangka panjang yang tersisa hanyalah sianida yang tidak beracun. - Karena bersifat biodegradable, maka sianida tidak akan terakumulasi dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. - Teknologi pengolahan yang digunakan lebih kompleks - Biaya modal yang dikeluarkan lebih mahal - Waktu yang dibutuhkan untuk mengolah bijih emas hingga menjadi emas lebih lama (2-3 hari) - Bersifat toksik
  3. 3.Konsentrasi Gravitasi menggunakan sluice box dan dulang - Biaya modal dan operasional kecil - Teknologi ramah lingkungan - Hasil limbah dapat digunakan sebagai batako - Hanya untuk emas sekunder - Umumnya penambang menggunakan merkuri pada tahapan akhir proses pengolahan emas 2.3.3 Jarak Lokasi PESK dengan Pemukiman Penduduk
15. a.Jarak Lokasi Pertambangan Emas dengan Pemukiman Penduduk Lokasi pertambangan emas di Provinsi Sulawesi Tengah terpisah dengan pemukiman penduduk. Umumnya lokasi pertambangan emas berada di atas perbukitan dan jauh dari pemukiman penduduk. Namun demikian, berdasarkan hasil kunjungan tim Nexus3 bersama tim Peneliti Untad, lokasi PESK yang berada di atas perbukitan akan berpotensi merusak lingkungan bukan hanya di hulu tetapi sampai pada hilir sungai, seperti lokasi PESK yang ada di kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong dan PESK Kelurahan Poboya, Kota Palu. Di bawah lokasi PESK yang ada di Kayuboko Kabupaten Parigi Moutong, terdapat hamparan perkebunan warga kayuboko berupa kebun jagung, kebun cabai, kebun sayuran, sawah dan lain-lain, dimana sistem irigasi yang digunakan di desa tersebut bersumber dari sungai yang digunakan sebagai lokasi pertambangan emas. Selain itu, lokasi pertambangan emas yang ada di Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Poboya, Kota Palu terletak tidak begitu jauh dari pemukiman warga. Berdasarkan hasil kunjungan Tim Nexus dan Tim Peneliti Untad ke salah satu lokasi pertambangan, para penambang menggunakan limbah tailing yang ditampung dalam bak-bak penampungan sebagai kolam ikan yang berisi ikan mujair dan ikan lele. Berikut jarak lokasi pemukiman penduduk dengan lokasi pengolahan emas tersaji dalam Tabel 28 di bawah ini. Tabel 28. Jarak Lokasi Pertambangan Emas dengan Pemukiman Penduduk No. Desa Longitude Latitude Jarak dari pemukiman (m) 1 Lobu 121.2160 06 0.504650 892.018 2 Sausu Salubanga 120.4569 94 -1.069964 875.661 3 Kayuboko 120.1482 58 -0.844094 1276.673 4 Tambarana 120.5254 67 -1.192883 3742.47 5 Buranga 120.0058 69 -0.430550 775.216 6 Tirta Nagaya 120.9619 22 0.584163 4614.093 7 Kasimbar Barat 119.9438 90 -0.123641 1231.246 8 Sedoa 120.2688 72 -1.303550 8337.636 9 Dongin 122.3832 50 -1.403186 720.922 10 Uemea 122.2236 74 -1.319271 656.38 11 Hulubalang 121.9269 31 1.080870 519.232 12 Dopalak Lintidu 121.9444 19 1.056530 193.032 13 Poboya (bulu Mosule) 119.9491 01 -0.863833 1085.957 14 Poboya (Barako) 119.9577 47 -0.854818 2812.309 15 Poboya (Kijang 30) 119.9152 11 -0.856025 4128.241 16 Poboya (Watutempa) 119.9447 58 -0.852867 3790.316 Informasi mengenai lokasi dan jarak pertambangan emas dengan pemukiman penduduk penting untuk dikaji karena akan berdampak pada kesehatan lingkungan sekitar tambang dan seberapa jauh area pemukiman termasuk air, tanah dan udara yang mungkin terdampak akibat adanya kegiatan PESK.
16. b.Jarak Lokasi Pengolahan Emas dengan Pemukiman Penduduk Umumnya lokasi pengolahan emas berada dalam satu lokasi dengan lokasi pertambangan, seperti lokasi pertambangan dan pengolahan emas yang ada di Desa Kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu, jarak lokasi pengolahan emas dengan pemukiman penduduk hampir sama dengan jarak lokasi pertambangan emas. Namun demikian, lokasi kegiatan pertambangan dan pengolahan emas di Desa Poboya, Kota Palu tidak berada dalam satu kawasan pertambangan. Berikut jarak lokasi pengolahan emas dengan pemukiman penduduk tersaji dalam Tabel 29. Tabel 29. Jarak Lokasi Pengolahan Emas dengan Pemukiman Penduduk No . Kabupaten/Kota Lokasi Pengolahan Jarak Lokasi (m)
  1. 1.Kota Palu Desa Poboya <100
  2. 2.Kota Palu Desa Kawatuna <100
  3. 3.Kabupaten Parigi Moutong Desa Kayuboko <100 Merujuk pada Tabel 29 di atas, jarak lokasi pengolahan emas dengan pemukiman penduduk kurang dari 100 m. Lokasi pertambangan berbeda dengan lokasi pengolahan emas. Umumnya, apabila lokasi pertambangan berbeda dengan lokasi pengolahan, maka lokasi pengolahan cenderung lebih dekat dengan pemukiman penduduk dibandingkan yang satu lokasi dengan pertambangan. Khusus lokasi PESK yang ada di Kota Palu, lokasi pengolahan emas terpisah dengan lokasi pertambangan dan lokasi pengolahan emas biasanya satu lokasi dengan lokasi pemurnian dan lokasi limbahnya (tailing). 2.3.4 Kegiatan Pembakaran Emas
17. a.Metode Pembakaran Emas Metode pembakaran emas di lokasi PESK di Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dua. Ada yang di tempat terbuka dan ada yang di tempat tertutup di dalam rumah papan. Proses pembakaran emas di Desa Kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong dilakukan di tempat terbuka dan berada dalam satu kawasan pertambangan. Sedangkan di Desa Kawatuna, Kota Palu, proses pembakaran emas dilakukan di dalam rumah papan yang sederhana dengan papan sebagai dindingnya, memiliki atap seadanya dan dilengkapi dengan cerobong asap tanpa filter penangkap merkuri. Selain di ruang tertutup, para penambang juga melakukan proses pembakaran emas di ruang terbuka. Para penambang dalam melakukan kegiatan pembakaran emas tidak menggunakan pelindung seperti masker, helm pengaman, sepatu ataupun sarung tangan. Para penambang hanya menggunakan pakaian seadanya, menggunakan sandal dan ketika proses pembakaran, mereka hanya menggunakan tangan untuk menutup hidung ketika pembakaran berlangsung. Gambar 7. Metode Pembakaran Emas. A. Ruang Terbuka, B. Ruang Tertutup
18. b.Jarak Lokasi Pembakaran Emas dengan Pemukiman Penduduk Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim penyusun kajian teknis ini bersama Nexus3 Foundation, terhadap para penambang terutama penambang emas skala kecil yang ada di Desa Kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong, mereka menggunakan metode sluice box dan dulang saat melakukan ekstraksi emas. Namun, pada tahap akhir proses pengikatan emas, para penambang menambahkan merkuri untuk membentuk amalgam campuran merkuri dan emas, dan kemungkinan proses amalgamasi dilakukan di pemukiman penduduk atau di rumah para penambang emas. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kayuboko bahwa tidak ditemukannya kandungan merkuri di sedimen sungai tempat kegiatan pertambangan dilakukan. Sebaliknya, kandungan merkuri yang ditemukan di dalam air sumur warga mencapai 16x10-4mg/l yang melebihi ambang batas (Permenkes No. 57 tahun 2016), air sumur tersebut digunakan oleh warga kayuboko untuk mandi, masak, mencuci, dan lain-lain. Lebih lanjut, kegiatan pembakaran emas dilakukan di ruang terbuka tanpa sekat apalagi alat penangkap emisi merkuri. Berbeda halnya dengan kegiatan PESK di Kelurahan Kawatuna dan Poboya, Kota Palu, kegiatan pembakaran emas dilakukan di lokasi yang sama dengan lokasi pengolahan emas. Sehingga jarak antara lokasi pembakaran emas dengan pemukiman penduduk tidak terlalu jauh. Meskipun kegiatan pembakaran emas dilakukan di ruang tertutup dan dilengkapi dengan cerobong asap, namun hal ini tetap saja dianggap berbahaya karena cerobong asap tidak dilengkapi dengan filter penangkap merkuri sehingga emisi merkuri akan dengan bebas terlepas ke udara bebas. A . B . 2.3.5 Jumlah dan Komposisi Tenaga Kerja di Lokasi Penambangan, Pengolahan dan Pembakaran Emas Tidak ada jumlah dan komposisi tenaga kerja yang jelas di lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian emas. Namun, berdasarkan hasil penelusuran, observasi dan wawancara tim Nexus3 dan peneliti Untad dengan warga pelaku kegiatan PESK, umumnya penambangan, pengolahan dan pembakaran emas dilakukan bersama-sama dengan warga di sekitar daerah pertambangan termasuk istri, anak, keponakan dan keluarga lainnya. 2.3.6 Upaya Pengelolaan Limbah Tailing yang Dilakukan Masyarakat Serta Pemerintah Hingga saat ini, belum ada upaya nyata yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan limbah tailing hasil kegiatan PESK di Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti yang terlihat di Desa Kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong, para penambang tidak memiliki tempat penampungan limbah tailing karena penambang tersebut hanya menggunakan metode sluice box dan dulang. Pada kegiatan PESK di Kelurahan Kawatuna dan Kelurahan Poboya, Kota Palu, para penambang menggunakan tromol/gelondongan dan limbah tailing hanya ditampung di dalam bak-bak penampungan. 2.3.7 Upaya Pengelolaan Emisi Merkuri dari kegiatan Pemurnian Emas Hingga tahun 2023, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola lepasan Merkuri dan menghapus penggunaan Mercuri pada PESK antara lain: melakukan survei, pendataan, dan penertiban terhadap lokasi pertambangan-pertambangan liar. Namun, upaya berupa sosialisasi mengenai dampak buruk penggunaan Merkuri jangka panjang, dan metode alternatif non-merkuri dalam mengolah emas, serta edukasi mengenai Merkuri (bentuk, sifat, nama lain, dan lain-lain) belum dilakukan. Sosialisasi ini perlu dilakukan sehingga masyarakat lebih mengenal bahaya Merkuri (atau dengan nama lain air perak) sehingga meningkatkan kesadaran untuk tidak lagi menggunakan Merkuri dalam pertambnagan emas skala kecil. 2.3.8 Kasus Indikasi Intoksikasi Merkuri yang Pernah Terdeteksi Sampai saat ini, belum pernah ditemukan kasus indikasi intoksikasi atau paparan merkuri . Namun demikian, berdasarkan hasil analisis sampel yang diambil oleh tim penyusun kajian teknis ini bersama nexus3 Foundation di desa Kayuboko Kabupaten Parigi Moutong dan Kelurahan Kawatuna Kota Palu pada tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata para pelaku PESK telah terpapar merkuri. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah populasi yang terpapar merkuri pada darah 86,66%, rambut 20% dan urine 30% yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan (darah: 0,005 mg/l (Permenkes Nomor 41 Tahun 2019), rambut: 10 μg/g (Permenkes Nomor 41 Tahun 2019), dan urin: 0.02 mg/l (Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR))). Merkuri merupakan logam berat yang mudah menguap, bersifat toksik, tidak dapat terdegradasi dan terakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup. Efek/dampak dari paparan merkuri tidak langsung terlihat namun dalam jangka panjang akumulasi merkuri di dalam tubuh akan menyerang sistem saraf karena merkuri bersifat logam (membentuk kation) akan berikatan dengan gugus-gugus aktif dari enzim yang ada di dalam tubuh sehingga akan menghambat kerja enzim. Oleh karena itu, sebelum terdapat kasus indikasi paparan merkuri, sebaiknya dilakukan penghentian penggunaan merkuri pada kegiatan PESK. 2.3.9 Upaya Promosi Kesehatan dan Upaya Penanggulangan Dampak Kesehatan yang Pernah Dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Kesehatan belum melakukan upaya nyata dalam mempromosikan mengenai bahaya merkuri bagi kesehatan masyarakat di sekitar lokasi PESK serta upaya penanggulangan jika terpapar merkuri. Belum ada regulasi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, diharapkan melalui penyusunan RAD PPM ini, penggunaan merkuri pada pertambangan emas di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dihentikan. 2.3.10 Jumlah Koperasi dan Badan Usaha Penambang Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, lokasi PESK tersebar di beberapa kabupaten dan kota yaitu di Parigi Moutong, Poso, Buol, Toli-toli termasuk Kota Palu. Sampai pada bulan Oktober 2023, terdapat 15 koperasi dan 5 perseorangan yang mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, namun keseluruhan berkas permohonan izin tersebut telah ditolak. Hal ini disebabkan karena belum adanya penetapan dalam sistem OSS oleh Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI dan belum disahkannya dokumen pengelolaan WPR oleh Menteri ESDM RI. Rangkuman beberapa pemohon yang telah ditolak permohonan IPR-nya tersaji dalam Tabel 30 dan Tabel 31. Tabel 30. Permohonan IPR Pada Wilayah WPR No . Kabupaten Nama Pemohon Keterangan
  1. 1.Kab. Toli-toli/WPR Oyom
  2. 1.Koperasi Pertambangan rakyat Nio Kelompok Ami Telah Ditolak
  3. 2.Koperasi Mitra Sejati Pampaile
  4. 3.Koperasi Mitra Mandiri Prima
  5. 4.Koperasi Arung Ponggawa Mineral
  6. 5.Koperasi Pertambangan Rakyat Togu Petu Mopore
  7. 6.Koperasi Mitra Sejahtera Kangkai
  8. 7.Koperasi Pertambangan Rakyat Nomonang Kangkai
  9. 8.Koperasi Pertambangan Rakyat Ogomolubu
  10. 9.Koperasi Pertambangan Rakyat Maju Jaya
  11. 10.Koperasi Pertambangan Rakyat Purnama
  12. 11.Koperasi Pertambangan Rakyat Orlongian
  13. 12.Koperasi Pertambangan Rakyat Itojo Sounga Unga 2. Kab. Parigi Moutong/WPR Buranga Koperasi Buranga Baru Indah Telah Ditolak 3. Kab. Parigi Moutong/WPR Kayuboko Koperasi Cahaya Mandiri Kayuboko Telah Ditolak 4. Kab. Parigi Moutong/WPR Sausu Salubanga Koperasi Sausu Karya Membangun Telah Ditolak
  14. 5.Kab. Buol/WPR Bodi Perseorangan jumlah 2 Telah Ditolak Tabel 31. Permohonan Di Luar Wilayah WPR No . Kabupaten Nama Pemohon Keterangan 1. Desa Korowou, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara Perseorangan Telah Ditolak 2. Desa Parilangke/Desa Limbo Makmur, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali Perseorangan Telah Ditolak 3. Desa Petirodongi, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso Perseorangan Akan Ditolak 2.3.11 Status Perizinan WPR, IPR dan Kawasan Pertambangan Hingga tahun 2023 terdapat 5 lokasi PESK di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki IPR dan berada di wilayah WPR. Umumnya, kegiatan PESK yang memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Meskipun begitu, ada beberapa tambang-tambang liar yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan namun tidak mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR). Berikut beberapa pertambangan emas di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki IPR dan beroperasi di wilayah pertambangan rakyat.
19. a.Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa terdapat 18 lokasi PESK WPR yang terbagi ke dalam 3 Kabupaten, dimana 8 lokasi berada di Kabupaten Parigi Moutong, 1 lokasi berada di Kabupaten Toli-toli dan 9 lokasi berada di Kabupaten Buol seperti yang terlihat dalam Tabel 32. Tabel 32. Wilayah WPR dan Status Lahan/Fungsi Kawasan No . Blok WPR Lokasi Luas (Ha) Status Lahan/Fungsi Kawasan 1 2 3 4 5 A. Kabupaten Parigi Moutong 1 Buranga Desa Buranga, Kec. Ampibabo 99,37 Data Dinas Kehutanan luas total ± 99,36 Ha berada pada APL 2 Kayuboko Desa Kayuboko, Kec. Parigi Barat 99,88 Data Dinas Kehutanan luas total ± 99,88 Ha berada pada APL 3 Air Panas Desa Air Panas, Kec. Parigi Barat 100,01 Data Dinas Kehutanan luas total ± 100 Ha berada pada APL 4 Sausu Salubanga Desa Sausu Salubanga, Kec. Sausu 99,99 Data MOMI seluas 99,99 Ha berada pada HPK 5 Sausu Salubanga Desa Sausu Salubanga, Kec. Sausu 46.45 Data Dinas Kehutanan luas total ±46,51 Ha: - HPK: ± 42,32 Ha - HP: ± 4,19 Ha 6 Kota Nagaya Desa kota Nagaya, Kec. Bolano Lambunu 100,65 Data Dinas Kehutanan luas total ± 100 Ha berada pada HPT, terindikasi hutan primer (PIPPIB atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) 7 Pelawa Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah 100,32 Data Dinas Kehutanan luas total ± 100,31 Ha berada pada APL 8 Lemusa Desa Lemusa, Kec. Parigi Selatan 100,27 Data Dinas Kehutanan luas total ± 62,20 Ha: - HPT : ± 60,59 - APL : ± 1, 61 B. Kabupaten Toli-toli 1 Oyom Desa Dadakitan/Oyo m, Kec. Baolan/Lampa sio 99,26 Data Dinas Kehutanan luas total ± 99 Ha berada pada HL terindikasi Hutan Primer (PIPPIB) C. Kabupaten Buol 1 Bodi Desa Bodi, Kec. Paleleh Barat, kab. Buol 23,52 Data Dinas Kehutanan luas total ± 23,52 Ha berada pada APL 2 Bodi Desa Bodi, Kec. Paleleh Barat, kab. Buol 80,27 Data Dinas Kehutanan luas total ± 80,24 Ha: - HP: ± 48,23 Ha - HPK: ± 30,40 Ha - APL ± 1,61 Ha 3 Dopalak Desa Dopalak, Kec. Paleleh, Kab. Buol 7,24 Data Dinas Kehutanan luas total ± 7,24 Ha berada pada APL 4 Bukaan Desa Bukaan, Kec. Lakea, kab. Buol 71,90 Data Dinas Kehutanan luas total ± 71,91 Ha: - HP: ± 67,73 Ha - APL: ± 4,18 Ha 5 Pinamula Baru Desa Pinamula Baru, Kec. Momunu, Kab. Buol 68,23 Data Dinas Kehutanan luas total ± 68,24 Ha: - HP: ± 22,8 Ha - APL: ± 45,66 Ha 6 Labuton Desa Labuton, Kec. Gadung, Kab. Buol 103,22 Data Dinas Kehutanan luas total ± 103,19 Ha: - HP: ± 38,51 Ha - HPT: ± 13,71 Ha - APL: ± 50,97 Ha 7 Pinamula Baru Desa Pinamula Baru, Kec. Momunu, Kab. Buol 76,53 Data Dinas Kehutanan luas total ± 76,53 Ha: - HL: ± 44,56 Ha - APL: ± 31,97 Ha 8 Kokobuka Desa Kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol 77,36 Data Dinas Kehutanan luas total ± 77,39 Ha: - HPT: ± 70,18 Ha - APL: ± 7,21 Ha Terindikasi Hutan Primer (PIPPIB) seluas 63,12 Ha masing-masing ± 62,43 Ha pada HPT dan ± 0,69 Ha pada APL 9 Kokobuka Desa Kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol 53,09 Data Dinas Kehutanan luas total ± 53,11 Ha: - HL: ± 11,57 Ha terindikasi Hutan Primer (PIPPIB) - HPT: ± 41,54 Ha *APL : Areal Penggunaan Lain *HPK : Hutan Produksi Konversi *HP : Hutan Produksi Tetap *HPT : Hutan Produksi Terbatas *HL : Hutan Lindung atau kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Daftar Wilayah Pertambangan rakyat Provinsi Sulawesi Tengah di atas berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 103.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah, luas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan data pada website Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM, dan fungsi kawasan hutan berdasarkan surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 522/12.62/Bid.P2H perihal Analisis Fungsi Kawasan Hutan Wilayah di Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 Maret 2023.
20. b.Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan data yang terangkum dalam Tabel 32 bahwa ada 5 lokasi PESK yang telah berizin (memiliki IPR), yaitu 2 lokasi di Kabupaten Parigi Moutong, 2 lokasi di kabupaten Buol dan 1 lokasi di Kota Palu. Meskipun demikian, 1 lokasi PESK di Kabupaten Parigi Moutong telah ditertibkan atau telah dicabut izin pertambangan rakyatnya yaitu PT Trio Kencana dan 1 lokasi PESK yang berada di Kabupaten Parigi Moutong telah disurati Gubernur kepada Kapolda Sulawesi Tengah dengan Nomor Surat: 540/655/DIS.ESDM yaitu PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa. Dua lokasi PESK yang ada di Kabupaten Buol, yaitu PT Bina Daya Lahan Pertiwi, memiliki IPR yang masih berlaku. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Koordinator Inspektur Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah, dua lokasi PESK yang berada di kabupaten Buol belum beroperasi. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa dua lokasi PESK yang berada di Kabupaten Buol menggunakan campuran merkuri pada proses pengolahannya. Oleh karena itu, meskipun telah berstatus IPR namun perlu ada pengontrolan saat melakukan penambangan emas terlebih lagi penggunaan merkuri pada saat pengolahan emas. Satu lokasi PESK yang telah memiliki IUP berada di Kota Palu yaitu PT Citra Palu Minerals (CPM). Menurut informasi yang diperoleh, pihak PT CPM menggunakan metode sianidasi pada proses pengolahan emas. Namun demikian, para penambang liar yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat ditemukan ikut melakukan kegiatan PESK di lokasi pertambangan PT CPM. Oleh karena itu, melalui penyusunan RAD PPM ini diharapkan para penambang dapat ditertibkan sehingga penggunaan merkuri di kawasan pertambangan emas di Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditertibkan.
21. c.Status Kawasan Pertambangan Merujuk pada Tabel 32 bahwa umumnya lokasi wilayah pertambangan rakyat berada di kawasan APL (Areal Penggunaan Lain). Kawasan APL merupakan kawasan yang telah dibebani izin peruntukan atau areal hutan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi, atau berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) menjadi buka kawasan hutan (Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016). Beberapa wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang berada di kawasan APL adalah Desa Buranga, kayuboko, Air Panas, Pelawa di Kabupaten Parigi Moutong, Bodi dan Dopalak di Kabupaten Buol. Selain kawasan APL, ada pula wilayah pertambangan rakyat yang masuk dalam Kawasan hutan berstatus HPK atau Hutan Produk Konversi. HPK terbagi menjadi dua yaitu kawasan hutan produksi yang produktif dan hutan tidak produktif. HPK produktif merupakan kawasan hutan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan. Sedangkan HPK tidak produktif merupakan HPK yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong dan kebun campur (Peraturan Menteri LHK RI Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016). Beberapa kawasan pertambangan rakyat (WPR) yang masuk dalam kawasan hutan HPK antara lain Desa Sausu Salubanga, Kec. Sausu seluas ±142,31 Ha dan Desa Bodi, Kec. Paleleh Barat, kab. Buol seluas ±30,40 Ha. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Desa Sausu Salubanga, Kec. Sausu seluas ±4,19 Ha, Desa Bodi, Kec. Paleleh Barat, kab. Buol seluas ± 48,23 Ha, Desa Bukaan, Kec. Lakea, kab. Buol seluas ± 67,73 Ha, Desa Pinamula Baru, Kec. Momunu, Kab. Buol seluas ± 22,8 Ha, dan Desa Labuton, Kec. Gadung, Kab. Buol ± 38,51 Ha masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, hutan produksi tetap (HP) merupakan hutan tetap dimana kawasan hutan tersebut akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan. Hutan produksi tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru. HPT merupakan Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berada dalam kawasan HPT antara lain Desa kota Nagaya, Kec. Bolano Lambunu seluas ± 100 Ha, Desa Lemusa, Kec. Parigi Selatan seluas ± 60,59 Ha, Desa Labuton, Kec. Gadung, Kab. Buol seluas ± 13,71 Ha, Desa Kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol seluas ± 70,18 Ha, dan Desa Kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol seluas ± 41,54 Ha. Meskipun demikian, ada beberapa wilayah pertambangan rakyat yang terindikasi hutan primer, yaitu Desa kota Nagaya, Kec. Bolano Lambunu dan Desa Kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol. Khusus lokasi Desa Kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol, wilayah pertambangan rakyat yang terindikasi hutan primer adalah seluas 63,12 Ha masing-masing ± 62,43 Ha pada HPT dan ± 0,69 Ha pada APL. Wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang terindikasi hutan primer masuk dalam PIPPIB yaitu Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru. Berdasarkan data dinas kehutanan, ada beberapa wilayah pertambangan rakyat yang masuk di kawasan hutan lindung (HL) antara lain Desa Dadakitan/Oyom, Kec. Baolan/Lampasio seluas ± 99 Ha, Desa Pinamula Baru, Kec. Momunu, Kab. Buol seluas ± 44,56 Ha, dan Desa Kokobuka, Kec. Tiloan, Kab. Buol seluas ± 11,57 Ha. Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata-air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Oleh karena itu, wilayah pertambangan rakyat yang masuk dalam kawasan hutan lindung terindikasi hutan primer masuk dalam PIPPIB. 2.3.12 Kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas bagi aparat, masyarakat dan/atau penambang mengenai dampak penggunaan Merkuri yang pernah dilakukan Hingga saat ini, kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas bagi aparat, masyarakat dan/atau penambang mengenai dampak penggunaan m erkuri belum pernah dilakukan. Sehingga masyarakat penambang tidak pernah menerima edukasi mengenai sifat merkuri, bagaimana pengelolaan merkuri, serta dampak yang ditimbulkan oleh merkuri baik dari aspek lingkungan maupun aspek kesehatan. 2.3.13 Kajian Terkait Merkuri Kajian penelitian mengenai kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia (darah, urin, rambut dan kuku) di Provinsi Sulawesi Tengah belum pernah dilakukan oleh pemerintah kota ataupun kabupaten. Namun, kajian mengenai kandungan merkuri dalam matriks tubuh manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh lembaga peneliti di tingkat universitas diuraikan sebagai berikut:
22. a.Kajian penelitian mengenai merkuri dalam matriks tubuh manusia yang dilakukan oleh lembaga penelitian sebagai berikut: - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin pernah PHOaNXNaQ NaMLaQ PHQJHQaL μAQaOLVLV FaNWRU PaSaUaQ MHUNXUL (HJ) PaGa PHQaPbaQJ EPaV DL KHOXUaKaQ KaZaWXQa KRWa PaOX SXOaZHVL THQJaKμ. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana Unhas atas nama Novarianti. Novarianti melakukan penelitian dengan mengumpulkan sebanyak 79 sampel urin para penambang dan diperoleh rata-rata kandungan merkuri dalam sampel urin 79 penambang adalah 3,142 μg/L di tahun 2013 [6]. - TLP PHQHOLWL IQGRQHVLa GaQ JHSaQJ GaOaP aUWLNHO GHQJaQ MXGXO ´RHOaWLQJ Food and Human Hair to Assess Mercury Exposure Levels in Poboya, CHQWUaO SXOaZHVL, IQGRQHVLaμ \aQJ GLWHUbLWNaQ GaOaP LQWHUQaWLRQaO journal of environmental science and technology melaporkan bahwa konsentrasi total merkuri di Poboya berkisar antara 0,3 ² 19,6 μg/g tahun 2017 [7]. - Magister Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat UQLYHUVLWaV DLSRQHJRUR GaOaP aUWLNHO GHQJaQ MXGXO ´HXbXQJaQ PaMaQaQ Merkuri Dengan Gejala Neurologis Pada Penambang Emas Tradisional DL KHFaPaWaQ MaQWLNXORUH KRWa PaOXμ \aQJ GLWHUbLWNaQ GaOaP MXUnal kesehatan lingkungan indonesia tahun 2023 melaporkan bahwa kadar merkuri rambut responden ditemukan terendah 0.8038 μg/g dan tertinggi sebesar 99,6737 μg/g dengan rata-rata 9,76 μg/g. Kadar merkuri pada rambut penambang di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu telah melebihi standar WHO yaitu 2 ppm terhadap 78% responden. Dan sekitar 63% responden mengalami gejala neurologis [8].
23. b.Kajian penelitian mengenai merkuri di lingkungan telah dilakukan oleh lembaga penelitian sejak tahun 2010 dengan uraian sebagai berikut: - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Tadulako WaKXQ 2010 PHOaNXNaQ NaMLaQ PHQJHQaL μSWXGL PRWHQVL PHQFHPaUaQ Lingkungan dari Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat Poboya Kota PaOXμ \aQJ GLWHUbLWNaQ GL MXUQaO IQGRQHVLa CKLPLFa AFWa PHQXQMXNaQ bahwa kandungan merkuri dalam air sungai berkisar antara 0,005 ² 0,080 ppm dan pada sedimen sungai berkisar antara 4,000 ² 58,000 mg/Kg. Kandungan merkuri pada limbah cair aktivitas tromol berkisar antara 0,005 ² 0,040 ppm dan limbah padat berkisar antara 80,8 ² 88,2 mg/Kg. Adapun kadar merkuri di sekitar pembakaran dari lima lokasi dengan jarak pengambilan sampel yang berbeda antara 45,5 ² 99,9 mg/Kg [9] . - Fakultas Pertanian Universitas Tadulako tahun 2013 telah melakukan kajian kandungan merkuri dalam tanah di kawasan PESK dengan judul μ SWaWXV LRJaP BHUaW MHUNXUL (HJ) DaOaP TaQaK PaGa KaZaVaQ PHQJROaKaQ TaPbaQJ EPaV DL KHOXUaKaQ PRbR\a, KRWa PaOXμ \aQJ diterbitkan pada e-J. Agrotekbis. Berdasarkan hasil kajian tersebut dilaporkan kandungan merkuri dalam tanah di sekitar lokasi kegiatan PESK adalah berkisar 0,057 ppm ² 8,19 ppm dan dalam tailing berkisar 84,15 ppm ² 575,16 ppm [10]. - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Tadulako tahun 2013 telah melakukan kajian kandungan merkuri dalam sedimen OaXW GL PXaUa VXQJaL PRbR\a GHQJaQ MXGXO μ DLVWULbXVL LRJaP MHUNXUL PaGa SHGLPHQ LaXW DL SHNLWaU MXaUa SXQJaL PRbR\aμ \aQJ GLWHUbLWNaQ dalam Journal of Natural Science. Hasil kajian tersebut menunjukan bahwa konsentrasi merkuri pada sedimen laut di muara sungai poboya berkisar antara 0,0103 ² 0,185 mg/Kg [11]. - Tahun 2014 telah dilakukan kajian mengenai kandungan merkuri pada bHbHUaSa WaQaPaQ GL SXOaZHVL THQJaK GHQJaQ MXGXO μEYaOXaVL Kandungan Logam Berat Merkuri (Hg) pada Beberapa Tanaman Pangan dan Palawija di Sekitar Areal Pengolahan Tambang Emas di Kelurahan PRbR\a, KRWa PaOXμ. KaMLaQ NaQGXQJaQ PHUNXUL SaGa bHbHUaSa WaQaPaQ dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Tadulako dan menunjukan bahwa konsentrasi merkuri pada tanaman kacang tanah adalah berkisar antara 0,098²0,45 ppm, tanaman jagung berkisar antara 0,07 ² 0,43 ppm, tanaman padi berkisar antara 0,03 ² 0,21 ppm dan tanaman bawang merah berkisar antara 0,01 ² 0,32 ppm [12] dengan nilai ambang batas 0,03 ppm (Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2018). - Berdasarkan hasil kajian Tim Peneliti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako tahun 2018 dengan judul μPHUXbaKaQ DLVWULbXVL MHUNXUL (HJ) THUKaGaS WaNWX DL SHGLPHQ SXQJaL PRbR\aμ \aQJ GLWHUbLWNaQ GL JXUQaO IOPLaK MaWHPaWLNa GaQ THrapan bahwa seiring dengan perubahan waktu, merkuri sebesar 0,0521 ppm terdistribusi dari batas atas (sumber aliran) atau dengan kata lain konsentrasi merkuri terus menyebar dari waktu ke waktu dengan konsentrasi merkuri yang terus meningkat di setiap titiknya [12]. - Universitas Tadulako, Toyohashi University of Technology dan Universiti Kebangsaan Malaysia melakukan kajian merkuri dengan judul ´IPSaFW of The Traditional Gold Mine Management on Public Health and Agricultural Land: A Study of Traditional Gold Mining in Poboya, Sausu dan Dongi-DRQJL VLOOaJH, CHQWUaO SXOaZHVL, IQGRQHVLaμ \aQJ GLWHUbLWNaQ pada Journal of Food, Agriculture & Environment. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kandungan merkuri di udara pada daerah PESK Poboya mencapai 12,782 ng/m3 dan udara di sekitar Kota Palu adalah 2,096-3,299 ng/m3. Dalam satu hari terdapat kurang lebih 200- 500 Kg merkuri yang terlepas ke udara dan sekitar 73-183 ton per tahun [13]. - Laporan hasil kajian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar di sekitar lokasi pertambangan emas Kabupaten Parigi Moutong (2021) menunjukan bahwa terdapat 4 lokasi air sumur yang mengandung merkuri yaitu sampel air baku DAM Desa Lobu sebesar 0,0021 mg/L, 2 sampel air sumur bor di Desa kayuboko masing-masing sebesar 0,0419 mg/L dan 0,0015 mg/L serta 0,0012 mg/L pada sampel air sumur bor di Desa Tada. Selain itu, kandungan logam merkuri yang melebihi ambang batas ditemukan pada sampel air minum yang telah dimasak, bersumber dari Sungai Moutong Desa Lobu, sebesar 0,0061 mg/L. Lebih lanjut, kandungan merkuri yang terdeteksi di udara di lima lokasi sampling yaitu sekitar 2,74 ² 13,73 ng/Nm3. Kandungan logam merkuri pada sampel sedimen di Desa Lobu dan Desa Kotanagaya ditemukan masing-masing sebesar 0,11 mg/Kg dan 0,073 mg/Kg. Kandungan logam merkuri dalam tanaman pun dikaji dan menunjukkan bahwa kandungan merkuri pada sampel tanaman di Desa Lobu, Desa Tirtanagaya, Desa Kotanagaya, Desa Air Panas, dan Desa Kayuboko berada di atas nilai ambang batas yaitu 3,65 ² 61, 19 ppm seperti diuraikan berikut ini:
  1. 1.Sampel Gabah Desa Lobu, Desa Kotanagaya dan Desa Air Panas masing-masing sebesar 61,19 ppm, 9,52 ppm dan 3,23 ppm.
  2. 2.Sampel Terong di Desa Tirtanagaya dan Desa Kotanagaya masing- masing sebesar 15,60 ppm dan 5,20 ppm.
  3. 3.Sampel Kacang Panjang di Desa Kotanagaya dan Desa Tirtanagaya masing-masing sebesar 4,78 ppm dan 1,55 ppm.
  4. 4.Sampel Timun di Desa Kotanagaya sebesar 2,02 ppm.
  5. 5.Sampel pare di Desa Kotanagaya sebesar 2,27 ppm.
  6. 6.Sampel kangkong di Desa Kotanagaya sebesar 3,71 ppm.
  7. 7.Sampel Daun Ubi di Desa Kayuboko sebesar 3,65 ppm. Kandungan merkuri juga dianalisis pada biota dan menunjukan kadar merkuri tertinggi terdapat pada udang dengan konsentrasi merkuri sebesar 0,16 mg/Kg dan terendah pada ikan lajang dan cakalang sebesar 0,033 mg/Kg. Untuk kandungan merkuri pada rambut kepala 93 responden adalah kisaran antara 0,25-9,1 mg/Kg dengan lokasi pengambilan sampel yaitu Kec. Mutong, Kec. Bolana Lambunu, Kec. Parigi Barat, kec. Ampibabo, Kec. Kasimbar, Sekolah Umum dan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Parigi Moutong. Menurut USEPA
(1997)kandungan merkuri pada rambut kepala yang diperbolehkan adalah <1 mg/Kg. - Laporan hasil Kajian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar di sekitar lokasi pertambangan emas Kabupaten Toli-toli (2022) menunjukan bahwa sampel air bersih di lokasi sekitar pertambangan emas telah terkontaminasi merkuri dengan kadar kontaminan sebesar 0,0035- 0,0211 mg/L dimana angka ini 21 kali lebih besar dari angka kandungan merkuri yang diperbolehkan oleh Kemenkes pada Permenkes RI No. 32 Tahun 2017 yaitu 0,001 mg/L. Kandungan merkuri juga ditemukan pada air sungai di 4 lokasi pengambilan air sungai dimana kandungan merkuri tertinggi yaitu Desa Oyom, Kec. Lampasio sebesar 0,0864 mg/L diikuti oleh Dusun 1 dan 2 Desa Janja dan Desa Maibua. Pada sedimen ditemukan kadar tertinggi merkuri yaitu sebesar 5,2884 mg/Kg di Desa Oyom Kec. Lampasio. Pada sampel tanaman berupa kangkung dari Dusun I Babana, Desa Lingadan, kec. Dakopemean ditemukan kadar merkuri sebesar 0,0608 mg/Kg. Untuk sampel ikan di Kabupaten Toli-toli, kandungan merkuri ditemukan pada ikan bandeng Kec. Baolan sebesar 5,33 mg/Kg dan ikan lele di Dusun Batuan, Desa Ogo Matanang, Kec. Lampasio sebesar 0,4524 mg/Kg. - Laporan hasil kajian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar (2022) di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan bahwa pada sampel air sungai di Kabupaten Buol ditemukan kontaminan merkuri dengan persentase sebesar 14,3%. - Tim Peneliti Fakultas Pertanian Universitas Tadulako melakukan kajian tentang penurunan kadar merkuri pada tailing emas menggunakan tanaman sawi dan tomat dengan menambahkan bahan organik. Hasil kajian menunjukkan sawi yang tumbuh pada tanah tailing terkontaminasi 85,700 ƞg/g mentranslokasikan Hg hingga 17,477 ƞg/g dan hanya 6,281 ƞg/g pada tomat. Efisiensi sawi sangat tinggi untuk membersihkan kontaminan Hg, minimal 68 kali lebih efisien dari tomat. 2.4 Bidang Prioritas Kesehatan Melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, merupakan langkah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk menarik beberapa alat kesehatan mengandung merkuri, seperti termometer, tensimeter dan dental amalgam. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu (temperatur) ataupun perubahan suhu. Termometer bermerkuri merupakan termometer yang mengandung air raksa, baik termometer klinis maupun termometer laboratorium yang mengandung merkuri. Sfigmomanometer atau dengan nama lain Tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset, dengan sistem non- invasive. Sedangkan Dental Amalgam atau tambal gigi amalgam atau yang dikenal sebagai tambal gigi perak, mengandung merkuri hingga 50 persen sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. 2.4.1 Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Keadaan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Provinsi Sulawesi Tengah, hingga tahun 2022, seperti pada Tabel 33. Tabel 33. Data jumlah Fasyankes di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 No Kabupaten/K ota Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) Juml ah Ruma h Sakit Puskesm as Poliklin ik Apote k Laboratori um 1 Kota Palu 14 14 55 247 8 338 2 Sigi 1 19 4 50 - 74 3 Donggala 2 18 4 10 - 34 4 Parigi Moutong 4 23 6 67 - 100 5 Poso 3 24 8 62 - 97 6 Tojo Una-una 3 16 11 30 - 60 7 Banggai 3 27 18 58 - 106 8 Banggai Kepulauan 2 14 1 18 - 35 9 Banggai Laut 1 10 2 10 - 23 10 Toli-toli 2 15 8 37 - 62 11 Buol 2 13 5 22 - 42 12 Morowali 2 11 13 90 - 126 13 Morowali Utara 2 14 6 15 - 37 Jumlah 43 218 141 716 8 1.134 Sumber : Dinkes Sulawesi Tengah, 2022; Dikes Kabupaten/Kota, 2022 Merujuk pada Tabel 33 di atas, jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 1.134 buah, dimana jenis fasyankes yang paling banyak adalah Apotek sebanyak 716 buah (63,14%), berikutnya Puskesmas sebanyak 218 buah (11,22%), dan yang paling sedikit adalah Laboratorium sebanyak 8 buah (0,71%). Dilihat dari sebaran fasyankes di Provinsi Sulawesi Tengah, terbanyak berada di Kota Palu sebanyak 338 buah (29,81%), selanjutnya Kabupaten Morowali sebanyak 126 buah (11,11%), dan yang paling sedikit memiliki fasyankes adalah Kabupaten Banggai laut sebanyak 23 buah (2,03%). Sedangkan keadaan fasyankes yang masih menggunakan alkes mengandung Merkuri hingga tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti pada Tabel 34 berikut. Tabel 34. Fasyankes yang masih menggunakan Alkes mengandung Merkuri di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 No Kabupaten/Kota Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes)/Buah Juml ahRumah Sakit Puske smas Poliklin ik Apote k Labor atoriu m 1 Kota Palu - - - - - - 2 Sigi - - - - - - 3 Donggala - - - - - - 4 Parigi Moutong - - - - - - 5 Poso - - - - - - 6 Tojo Una-una - - - - - - 7 Banggai - - - - - - 8 Banggai Kepulauan - - - - - - 9 Banggai Laut - - - - - - 10 Toli-toli - - - - - - 11 Buol - - - - - - 12 Morowali - - - - - - 13 Morowali Utara - - - - - - Jumlah - - - - - - Sumber : Dinkes Sulawesi Tengah, 2023; Dikes Kabupaten/Kota, 2023 Merujuk pada Tabel 34 di atas, di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat fasyankes yang menggunakan alkes mengandung merkuri, karena semua alat yang menggunakan alat kesehatan yang menggunakan merkuri telah disimpan sementara di masing-masing Fasyankes yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. 2.4.2 Keberadaan Dental Amalgam Keadaan dental amalgam yang masih digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes), baik alat dan bahannya di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti pada Tabel 35 berikut. Tabel 35. Dental Amalgam yang masih digunakan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 No Kabupaten/Kota Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes)/unit Juml ahRumah Sakit Puskesm as Klinik/Tempat Praktek 1 Kota Palu - - - - 2 Sigi - - - - 3 Donggala - - - - 4 Parigi Moutong - - - - 5 Poso - - - - 6 Tojo Una-una - - - - 7 Banggai - - - - 8 Banggai Kepulauan - - - - 9 Banggai Laut - - - - 10 Toli-toli - - - - 11 Buol - - - - 12 Morowali - - - - 13 Morowali Utara - - - - Jumlah - - - - Sumber: Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Merujuk pada Tabel 35 di atas, hingga tahun 2022 tidak terdapat fasyankes yang menggunakan dental amalgam di Provinsi Sulawesi Tengah. Data jumlah alat kesehatan (alkes) mengandung Merkuri diperoleh dari informasi dari wawancara dengan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. 2.4.3 Kandungan Emisi dan Lepasan Merkuri Pada Fasilitas Incinerator Hingga tahun 2022 terdapat beberapa unit incinerator di Provinsi Sulawesi Tengah, dan sudah memiliki izin, dan yang diperbolehkan beroperasi, yakni: RSUD UNDATA, dan RSUD Anuta Pura Kota Palu, RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi. Sesuai laporan yang diperoleh dari DLHK Provinsi Sulawesi Tengah bahwa belum diperoleh laporan hasil pemantauan emisi Merkuri yang disampaikan oleh RSUD Undata, Anuta Pura Kota Palu dan RSUD Anuntaloko Parigi. Banyak rumah sakit di Sulawesi Tengah yang pada akhirnya tidak menggunakan insinerator dikarenakan biaya operasional yang tinggi dan tidak adanya sumber daya manusia untuk mengoperasikan insinerator tersebut. Berdasarkan data yang telah dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ditemukan data laporan hasil pemantauan emisi merkuri dari insinerator di Provinsi Sulawesi Tengah. 2.4.4 Kasus Keracunan dan Gangguan Kesehatan Akibat Merkuri
1. a.Kasus keracunan akibat Alkes mengandung merkuri. Hingga tahun 2022, belum ditemukan atau terdeteksi adanya kasus gangguan kesehatan yang diduga terjadi akibat keracunan Merkuri pada petugas kesehatan yang terdapat pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang diakibatkan oleh pecah atau rusaknya alat kesehatan (alkes), seperti thermometer, sfigmomanometer/ tensimeter, maupun dental amalgam yang mengandung Merkuri di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. b.Gangguan Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri. Kasus gangguan kesehatan pada masyarakat yang terjadi akibat pajanan Merkuri dari alat kesehatan (alkes) mengandung Merkuri, seperti thermometer, sfigmomanometer/tensimeter, maupun dental amalgam, belum ditemukan atau terdeteksi pada Rumah Sakit di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Data dan informasi kasus keracunan Merkuri pada fasyankes maupun masyarakat diperoleh dari informasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota, tahun 2022. 2.4.5 Upaya Penghapusan, Penarikan dan Penggantian Alkes Hingga tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan upaya penghapusan dan penarikan alat kesehatan (alkes) mengandung Merkuri, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun oleh instansi vertikal, yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan untuk penggantian dengan alkes non-merkuri, baik digital maupun jenis lainnya yang direkomendasikan. Alat kesehatan (alkes) mengandung merkuri disimpan atau diamankan sementara oleh masing-masing fasyankes dan/atau Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota pada tempat dan ruangan khusus, dilengkapi dengan data dan informasi yang jelas dan lengkap, sampai dilakukannya pemindahan dan penyimpanan pada Depo Storage Alkes Bermerkuri yang akan disiapkan oleh KLHK di setiap Terhadap alat kesehatan (alkes) mengandung Merkuri yang mengalami kerusakan (pecah) dikategorikan sebagai limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), dengan sendirinya dilakukan pengumpulan dan penyimpanan pada tempat khusus limbah B3, yang selanjutnya diserahkan kepada badan usaha atau lembaga yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Demikian juga halnya dengan upaya penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri sudah dilakukan, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun oleh instansi vertikal, yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan. Alkes-alkes mengandung merkuri akan diganti dengan alkes non-merkuri dan ramah lingkungan, antara lain berupa alkes digital, alkes aneroid, dan lainnya yang direkomendasikan. Data jumlah fasyankes yang menggunakan alkes mengandung Merkuri telah disimpan sementara di masing-masing Fasyankes yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 36. Tabel 36. Jumlah Alkes mengandung Merkuri yang telah disimpan sementara dari Fasyankes N o Kabupaten/Kota Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes)/Buah Jumlah Rumah Sakit Puskesmas 1 Kota Palu 44 108 152 2 Sigi 8 99 107 3 Donggala 0 122 122 4 Parigi Moutong 2 111 113 5 Poso 84 35 119 6 Tojo Una-una 7 10 17 7 Banggai 0 258 258 8 Banggai Kepulauan 7 35 42 9 Banggai Laut 0 1 1 1 0 Toli-toli 0 3 3 1 1 Buol 0 16 16 1 2 Morowali 1 79 80 1 3 Morowali Utara 0 20 20 Jumlah 213 897 1.110 Sumber: Dinkes Sulawesi Tengah, 2023 2.4.6 Kajian Kadar Merkuri Dalam Matriks Tubuh Manusia Berdasarkan laporan hasil kajian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar, bahwa warga disekitar tambang di Kabupaten Parigi Moutong telah terpapar merkuri. Demikian pula hasil penelitian kerjasama antara Universitas Tadulako dan Nexus 3 Foundation di Desa Kayuboko Kabupaten Parigi Moutong dan Kelurahan Kawatuna Kota Palu pada tahun 2023 teridentifikasi bahwa rata- rata para pelaku PESK di kedua lokasi tersebut telah terpapar merkuri. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada sub sub bab 2.3.13 tentang Kajian Terkait Merkuri. 3.1 Bidang Prioritas Energi 3.1.1 Permasalahan Secara umum, PLTU berbahan bakar batubara merupakan pembangkit listrik terbesar di provinsi Sulawesi Tengah. Sebanyak 7 unit PLTU yang mencapai 38% secara keseluruhan di provinsi Sulawesi Tengah. Hanya terdapat 1 unit pembangkit listrik berbahan dasar EBT yaitu PLTA. Hal itu dapat menimbulkan berbagai masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengingat: a.Jumlah PLTU di Sulawesi Tengah ada 7 yang beroperasi yaitu 6 di IMIP dan 1 di Ampana, sehingga kebutuhan batu bara cukup besar,
3. b.Belum ada data PLTU yang menggunakan CEMS yang secara spesifik memantau emisi merkuri
4. c.Belum ada data PLTU yang menggunakan ESP
5. d.Belum ada data hasil uji coba co-firing untuk untuk analisis penurunan pencemaran udara.
6. e.Belum ada data penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti HELE atau CCT atau teknologi boiler super critical dan ultra-super critical. 3.1.2 Tantangan Pada umumnya, tantangan terbesar pada bidang prioritas energi adalah biaya investasi yang cukup besar dalam pengembangan teknologi PLTU yang ramah lingkungan dan kebijakan strategis yang masih terpusat.
7. a.Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki satu sumber EBT yang produktif yaitu PLTA Sulewana. Pembangunan serta pengembangan pembangkit listrik dengan sumber EBT yang lain memerlukan investasi yang cukup besar baik dari segi anggaran, penyediaan lahan, dan ketersediaan sumber dayanya dan jang waktu yang lama.
8. b.Sulitnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MenLHK /Setjen/ Kum.1/ 4/2019 yang mengharuskan setiap PLTU memasang CEMS pada tahun 2022 karena keterbatasan biaya. Diperlukan inisiatif pelaku PLTU untuk mencari solusi dalam pengurangan penggunaan batubara dengan teknologi co-firing yaitu campuran batubara dengan biomassa sebagai bahan bakar.
9. c.Kebijakan dalam perencanaan pengembangan, anggaran, dan perizinan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 3.2 Bidang Prioritas PESK 3.2.1 Permasalahan
10. a.Kesulitan dalam perhitungan dan pemantauan jumlah dan lokasi PESK ilegal yang sedang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah, yang disebabkan karena selalu berpindah tempat, tersebar dengan jarak yang saling berjauhan, dengan medan/lokasi yang berat dan sulit dijangkau.
11. b.Kesulitan dalam menentukan kepastian jumlah tenaga kerja PESK pada lokasi pertambangan, lokasi pengolahan, dan lokasi pemurnian, karena tidak ada data yang pasti. Pekerjaan di sektor PESK kebanyakan merupakan pekerjaan sampingan, sehingga sebagian tenaga kerja yang ada, merupakan tenaga kerja tidak tetap.
12. c.Kesulitan dalam mengidentifikasi jumlah merkuri yang digunakan penambang dalam kegiatan pengolahan emas di lokasi PESK, dengan adanya keterbatasan kemampuan dan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, kegiatan penambangan yang dilaksanakan secara illegal, juga rantai pasokan (distribusi) bahan kimia melalui pasar gelap (illegal) dan dilakukan secara tertutup;
13. d.Kesulitan dalam melakukan identifikasi kasus indikasi keracunan merkuri yang pernah terjadi, disamping adanya keterbatasan kemampuan dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, juga keberadaan kegiatan penambangan di lokasi PESK yang dilaksanakan secara illegal, termasuk minimnya laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat karena rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran;
14. e.Masih lemahnya koordinasi antar pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan tindakan pencegahan dan penertiban terhadap kegiatan PESK Tanpa Izin atau ilegal yang ada di daerah;
15. f.Belum dimanfaatkan teknologi alternatif, metode dan bahan pengganti untuk proses ekstraksi emas yang dianggap lebih efektif oleh para penambang, dibandingkan dengan merkuri;
16. g.Saat ini belum ada solusi yang tepat, terkait alternatif mata pencaharian bagi para penambang emas.
17. h.kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Merkuri 3.2.2 Tantangan
18. a.Adanya kendala bagi Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan PESK TIDAK BERIZIN (illegal) di lokasi PESK, akibat jumlah unit penambangan yang sangat banyak, lokasi penambangan yang sering berpindah, dan sulit dijangkau.
19. b.Adanya kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Sulawesi Tengah dalam menentukan kepastian jumlah tenaga kerja PESK pada lokasi pertambangan, lokasi, pengolahan, dan lokasi pemurnian, karena pekerjaan di penambangan emas merupakan pekerjaan sampingan, dan juga tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja tidak tetap.
20. c.Adanya kendala dalam mengidentifikasi jumlah merkuri yang digunakan penambang dalam kegiatan pengolahan emas di lokasi PESK, akibat keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan peralatan laboratorium analisis yang masih minim dan kurang memadai.
21. d.Adanya kendala dalam aspek koordinasi secara jelas dan berkesinambungan, antar pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan tindakan pencegahan dan penertiban terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin atau ilegal yang ada di daerah;
22. e.Adanya keterbatasan jumlah maupun hasil penelitian terkait teknologi alternatif, metode dan bahan pengganti untuk proses ekstraksi emas non merkuri;
23. f.Adanya keterbatasan yang dihadapi oleh pihak pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menyediakan alternatif mata pencaharian yang sesuai bagi para penambang emas.
24. g.Belum adanya penetapan dalam sistem Online Single Submission (OSS) oleh Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI dan belum disahkannya dokumen pengelolaan WPR oleh Menteri ESDM RI. 3.3 Bidang Prioritas Kesehatan 3.3.1 Permasalahan
25. a.Belum adanya data terkait jumlah emisi dan lepasan merkuri pada insinerator yang terpasang di sebagian rumah sakit,
26. b.Belum adanya laporan terkait jumlah kasus keracunan dan gangguan kesehatan serta kadar merkuri dalam matriks tubuh manusia (pada rambut, kuku dan darah) akibat pajanan atau penggunaan alkes bermerkuri yang pernah dialami petugas fasyankes maupun masyarakat. 3.3.2 Tantangan
27. a.Ketersediaan biaya operasional untuk incinerator yang tidak memadai dan sumber daya manusia/operator yang terbatas menyebabkan banyak rumah sakit tidak menggunakan insineratornya.
28. b.Masalah perizinan operasionalisasi incinerator yang tidak sederhana.
29. c.Terbatasnya teknologi atau alat skrining cepat untuk mengetahui adanya kandungan merkuri pada tubuh manusia sebagai upaya deteksi dini atau pencegahan sebelum terjadinya gangguan.
  1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153) [14];
  2. 2.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun [15]
  3. 3.Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6525) [16].
  4. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [17];
  5. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) [18] ;
  6. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) [19];
  7. 7.Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) [20];
  8. 8.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) [21];
  11. 11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125) [22];
  12. 12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) [23] ;
  13. 13.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73)[24];
  14. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 57 tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2026-2020;
  15. 15.Peraturan Menteri LHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal [25];
  16. 16.PermenLHK Nomor: P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 Tentang Pengelolaan Limbah Alat Kesehatan Mengandung Merkuri; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan[26]. 5.1. Kesimpulan
30. a.Terdapat 7 unit PLTU di Sulawesi Tengah dengan total kapasitas sebesar 2566 MW, yang menggunakan bahan bakar batubara sebanyak 11.800.849 ton per tahun atau 32.331 ton/hari (Informasi dari enam PLTU Swasta, dari PLN tidak ada). Jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri yang dihasilkan dalam 1 tahun oleh PLTU di Sulawesi Tengah sebesar 0,421 ton/tahun atau sebesar 0,0015 ton/hari;
31. b.Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) ditemukan pada 7 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah. Jumlah PESK yang memiliki IPR di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sebanyak lima IPR, yang berlokasi di tiga Kabupaten/Kota. Ekstraksi emas di Provinsi Sulawesi Tengah umumnya menggunakan merkuri. Belum ada data lepasan merkuri ke tanah, air, maupun udara pada kegiatan PESK di Sulawesi Tengah. Belum adanya data mengenai penggunaan merkuri dalam kegiatan PESK di Provinsi Sulawesi Tengah.
32. c.Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota belum pernah melakukan kajian mengenai pencemaran merkuri di lingkungan (air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, mikrobia), maupun pada matriks tubuh manusia (rambut, kuku, dan lainnya).
33. d.Belum ada upaya pengelolaan limbah tailing hasil pengolahan emas.
34. e.Belum ada upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kegiatan untuk mengurangi dan menghapuskan penggunaan merkuri secara langsung dalam bentuk sosialisasi, alih teknologi, dan distribusi peralatan untuk mengurangi emisi merkuri, baik oleh pemerintah maupun pihak LSM/ NGO.
35. f.Belum ada publikasi terkait baseline data pencemaran merkuri di berbagai lokasi di Sulawesi Tengah serta upaya mengurangi kontaminasi merkuri telah dilakukan, namun telah ada beberapa penelitian mulai tahun 2010 memperlihatkan bahwa rata-rata konsentrasi merkuri pada wilayah yang diteliti, melebihi batas standar aman yang ditetapkan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Luar Negeri.
36. g.Berdasarkan hasil penelitian tahun 2023 bahwa sekitar 63% responden (penambang emas) di Poboya mengalami gejala neurologis akibat dampak keracunan merkuri. Namun demikian hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dampak keracunan yang langsung disebabkan oleh merkuri pada para penambang emas maupun masyarakat di sekitarnya.
37. h.Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, telah dilakukan penarikan alkes yang mengandung merkuri sebanyak 1110 item sehingga saat ini tidak lagi ditemukan fasyankes yang menggunakan alkes yang mengandung merkuri. 5.2. Rekomendasi Dalam rangka implementasi pengurangan dan penghapusan merkuri di Sulawesi Tengah, dapat disampaikan rekomendasi, sebagai berikut:
38. a.Bidang Prioritas Energi Perlu adanya co-firing dan penggunaan teknologi HELE atau CCT di Sulawesi Tengah serta pemasangan CEMS untuk pemantauan emisi merkuri secara real time.
39. b.Bidang Prioritas PESK Untuk menghasilkan baseline data yang lebih akurat, perlu melakukan kajian secara berkala pada kegiatan PESK di semua Kabupaten/Kota, baik dari aspek teknologi pengelolaan emas, pengelolaan limbah tailing, maupun dampak terhadap lingkungan, sehingga lebih memudahkan dalam mengatur strategi pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan. Mengingat besarnya jumlah pekerja pada sektor penambangan emas, yang hingga saat ini masih menggunakan merkuri yang merupakan bahan kimia yang berbahaya, sangat diperlukan upaya dan perhatian serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi masyarakat dalam menggunakan merkuri serta membuka lapangan kerja yang lebih aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan. Pemerintah Sulawesi Tengah perlu membangun fasilitas teknologi pengolahan tanpa merkuri dan kemampuan untuk remediasi atau pemulihan lahan yang tercemar merkuri
40. c.Bidang Prioritas Kesehatan Perlu dilakukan kajian tentang jumlah kandungan emisi dan lepasan merkuri pada fasilitas insinerator di rumah sakit. Perlu dilakukan kajian terkait kasus keracunan merkuri dan gangguan kesehatan akibat dari pajanan, juga kajian tentang merkuri dalam matriks tubuh manusia. Strategi dan kegiatan serta pendanaan dalam upaya pencapaian target, baik waktu maupun besaran, ditunjukkan pada Tabel 37, Tabel 38 dan Tabel 39. Tabel 37. Strategi, Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pengurangan Merkuri Bidang Prioritas Energi. Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instutis/Instans i Pengangga ran Penangg ung Jawab Penduk ung APB N APB D Lai n- Lai n a.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerin- tah provinsi, dan pemerintah kabu paten/kota, dan dengan instansi/ lembaga lainnya. a.1.1. Pengawasan penerapan Panduan BAT dan BEP Pengendalian Emisi Merkuri dari Boiler berbahan bakar batubara pada pembangkit listrik a.1.1.1. Tingkat Penerapan Panduan BAT dan BEP pengendalia n emisi merkuri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkun gan Hidup dan Kehutan an √ √ √ a.2. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pelaku usaha a.2.1. Pemantaua n emisi dan lepasan Merkuri secara berkala a.2.1.1. Cakupan pemantau an emisi dan lepasan merkuri Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - √ √ a.1.2. Pengemba ngan Pembangk it EBT a.1.2.1. Persentase penambah an pembangk it EBT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkun gan Hidup dan Kehutan an √ √ √ a.3. Penguatan keter libatan masyara kat melalui komunikasi, informasi dan edukasi a.3.1. Sosialisasi pengendalia n emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi a.3.1.1. Tingkat partipisasi masyarakat terkait pengendalia n emisi dan lepasan Merkuri Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral √ √ √ Tabel 38. Strategi, Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pengurangan Merkuri Bidang Prioritas PESK. Strategi Kegiata n Indikator Capaian Institusi/Instansi Sumber Anggaran Penang gung Jawa b Pendukung APBN APB D Lain- Lain b.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ko ta, dan dengan instansi/ lembaga lainnya b.1.1. Peningkata n koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota b.1.1.1. Cakupan koordinasi dalam penanganan PESK Dinas dan Sumber Daya Mineral Energi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan √ √ √ b.1.2. Peningkata n kerja sama dan kemitraan lintas sektoral dalam penangana n PESK b.1.2.1. Cakupan kerjasama dan kemitraan dalam penanganan PESK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan √ √ √ b.1.3. Dukungan formalisasi PESK b.1.3.1. Jumlah WPR dan IPR Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan √ √ √ b.2. Peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan penghapusan pertambangan emas ilegal b.2.1. Sosialisasi Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur b.2.1.1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - √ - b.2.2. Peningkat an pemaham an aparatur pemerinta h daerah terkait pertamba ng an rakyat tidak berizin b.2.2.1. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terkait PESK tidak berizin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Biro Hukum Sekre tariat Daerah √ √ √ b.2.3 Peningkat an kapasitas laboratoriu m lingkunga n, untuk mendukun g pelaksana an penelitian dan pemantau an merkuri b.2.3.1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup. Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutan an Dinas Kesehatan √ √ √ b.2.3.2. Persentase peningkatan peralatan laboratorium yang tepat untuk analisa Merkuri Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutan an Dinas Kesehatan √ ¥ √ b.2.3.3. Tingkat kemampu an SDM laboratoriu m lingkungan hidup dalam analisa merkuri Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutan an Dinas Kesehatan √ √ √ b.3. Pembentukan sistem informasi b.3.1. Pemantau an kualitas lingkunga n (multimedi a) secara berkala di lokasi PESK tidak berizin. b.3.1.1. Cakupan pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutan an Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.3.1.2. Cakupan penelitian dan pemantaua n Merkuri Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutan an Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.3.1.3. Cakupan uji profisiensi parameter Merkuri Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutan an Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.3.2. Identifikasi kegiatan penambanga n, pengolahan dan pemur nian illegal pada PESK melalui kerja sama lintas sektoral b.3.2.1 Persentase ketersediaa n data keragaman kegiatan PESK. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.3.3. Identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi beresiko (population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat pajanan merkuri melalui kerja sama lintas sektoral b.3.3.1. Ketersediaa n peta populasi masyarakat rentan akibat pajanan Merkuri. Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.3.4. Inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri. b.3.4.1. Ketersediaa n data dan peta inventari sasi sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaa n Merkuri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.3.5. Pengkajian sebaran dan besaran pencemaran merkuri terhadap lingkungan melalui kerja sama b.3.5.1. Ketersediaa n peta sebaran pencemaran Merkuri Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ lintas sektoral b.3.6. Penanggulang an dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri melalui kerjasama lintas sektoral b.3.6.1. Cakupan penanggula ngan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup akibat Merkuri Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.4. Penguatan keterlibata n masyaraka t melalui komunikas i, informasi dan edukasi b.4.1. Kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan kampanye pengarusuta maan gender b.4.1.1. Cakupan penyebaran informasi mengenai merkuri melalui media Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Dinas Kesehatan √ √ √ b.4.2. Peningkatan kemam puan tenaga kese- hatan tentang resiko kesehatan akibat pajanan Merkuri b.4.2.1. Tingkat pemaham an tenaga kesehat an terkait resiko kesehatan akibat pajanan merkuri Dinas Kesehatan Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan √ √ √ b.4.3. Pengembang an pendekatan kepada masyarakat terkait PESK tidak berizin b.4.3.1. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait PESK tidak berizin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan √ √ √ b.4.3.2. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait penggunaan merkuri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - √ - b.4.4. Peningkatan pemahaman good mining practice bagi pelaku usaha Izin Pertambanga n Rakyat (IPR) b.4.4.1. Tingkat pemaham an pemegang IPR mengenai good mining practice Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.4.5. Reklamasi/r ehabilitasi bekas tambang liar atau PESK tidak berizin b.4.5.1. Tingkat pemaham an masyarakat terkait reklamasi/ rehabilitasi bekas tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait ¥ ¥ ¥ b.4.5.2. Cakupan reklamasi/r ehabilitasi bekas tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait ¥ ¥ ¥ b.5. Penerapan teknologi alter- natif pengolahan emas bebas Merkuri b.5.1. Pengkajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan b.5.1.1. Cakupan peng- kajian teknologi pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait ¥ ¥ ¥ b.5.2. Fasilitasi dan dukungan teknologi dan peralatan peng olahan emas kepa-da pemegang IPR b.5.2.1. Persentase fasili- tasi dan dukungan teknologi dan per alatan pengolahan emas skala kecil ramah lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait ¥ ¥ ¥ b.6. Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/setem pat b.6.1. Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak pengguna an Merkuri pada masyarakat penambang b.6.1.1. Ketersediaa n data kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan mer- kuri pada masya- rakat penambang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Koperasi dan UKM - √ √ b.6.2. Upaya transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri b.6.2.1. Cakupan model usaha ekonomi produktif bagi eks penambang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Dinas Koperasi dan UKM, dan instansi/ lembaga terkait √ √ √ b.6.3. Fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM b.6.3.1. Terbentukny a kelembagaa n koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - √ - b.7. Penguat an penegak an hukum b.7.1. Penertiban pertam- bangan emas ilegal b.7.1.1. Cakupan pener- tiban pertambang an emas ilegal Polda Sulteng Instansi dan lembaga terkait - √ - b.7.2. Pengawasan dan pengendalian peredaran Merkuri b.7.2.1. Cakupan peng- awasan, pengen- dalian dan pener- tiban peredaran Merkuri Polda Sulteng Dinas Perdaganga n dan instansi/ lembaga terkait - √ - b.7.3. Penegakan hukum terhadap penyim- panan, penjualan dan penggunaan Merkuri. b.7.3.1. Cakupan penegak an hukum terha- dap penyimpana n, penjualan dan penggunaan merkuri. Polda Sulteng Satpol PP dan instansi/le mba ga terkait - √ - Tabel 39. Strategi, Kegiatan dan Uraian Kegiatan Pengurangan Merkuri Bidang Prioritas Kesehatan. Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Sumber Anggaran Penanggu ng Jawab Pendukun g APB N APBD Lain - Lain c.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota, dan dengan lembaga lainnya. c.1.1. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan c.1.1.1. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan √ √ - c.2. Pembentuk an sistem informasi c.2.1. Inventarisasi penggunaan merkuri dalam produk alat kesehatan c.2.1.1. Ketersediaa n data dan informasi Dinas Kesehatan Dinas Perdagangan √ √ - c.3. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi , informasi, dan edukasi c.3.1. Penyuluhan dan sosialisasi penggantian alkes dan risiko pajanan Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan c.3.1.1. Tingkat pemahaman masyarakat Dinas Kesehatan Instansi terkait √ √ - c.3.2. Sosialisasi dan peningkatan kemam puan tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan terhadap Merkuri c.3.2.1. Tingkat kemampua n tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan √ √ - c.4. Penerapan teknologi alternatif tanpa Merkuri c.4.1. Pengawasan penyimpanan Alkes bermerkuri di Storage Depo. c.4.1.1. Cakupan pengawasan penyimpana n Alkes bermerkuri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kesehatan - √ - c.4.2. Pengawasan pengelolaan limbah alkes bermerkuri di fasyankes. c.4.2.1. Cakupan pengawasan pengelolaan limbah alkes Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kesehatan - √ - GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007 c.5. Penguatan penegakan hukum c.5.1. Pengawasan peredaran alkes bermerkuri di distributor/p engecer alkes c.5.1.1. Cakupan peng- awasan peredaran alkes bermerkuri Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Perdaganga n - √ - c.5.2. Pengawasa n dan penertiban tata niaga alkes bermerkuri c.5.2.1. Cakupan pengawasa n dan penertiban Dinas Perdaganga n Satpol PP, dan Instansi Terkait - √ - c.5.3. Pengawasa n dan pengendali an peredaran alkes bermerkuri c.5.3.1. Cakupan pengawasa n, pengendali an dan penertiban Dinas Perdaganga n Satpol PP, dan Instansi Terkait - √ - c.5.4. Penegakan hukum terhadap penyimpana n, penjualan dan penggunaan alkes ber- Merkuri b.5.4.1. Cakupan penegakan hukum Polda Sulteng Satpol PP, dan Instansi Terkait - √ - c.5.5. Penegakan hukum peredaran produk kosmetik mengan dung Merkuri c.5.5.1. Cakupan penegakan hukum BPOM Polda Sulteng, dan Instansi terkait. - √ - LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI TARGET PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI I. TARGET PENGURANGAN MERKURI. Target Capaian Pengurangan Merkuri CAPAIC Capaian TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A. Bidang Prioritas Energi Baseline Emisi (ton) 0,42149 Penurunan Emisi (ton) 0,2908 Persentase Penurunan (%) 33,2 II. TARGET PENGHAPUSAN MERKURI Target Capaian Penghapusan Merkuri Capaian 2024 2025 B. Bidang Prioritas PESK (Penghapusan Penggunaan Merkuri dan Penambangan Emas Ilegal) Baseline (Lokasi/Kabupaten) 5 Penghapusan (Lokasi/Kabupaten) 5 Persentase Penghapusan (%) 100 C. Bidang Prioritas Kesehatan Baseline (Unit) Penghapusan (Unit) Presentase (Unit) 1.110 (disimpan sementara di masing- masing fasyankes) 0 100 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007 LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI I. PENGURANGAN MERKURI. A. Bidang Prioritas Energi Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan Penanggung Jawab Pendukung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a.1. Penguatan komitmen, koor dinasi dan kerja sama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, peme rintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, dan dengan lembaga/ instansi lainnya. a.1.1. Pengawasan penerapan Pandu- an BAT dan BEP Pengendalian Emisi Merkuri dari Boiler berba- han bakar batu bara pada pem- bangkit listrik di PLTU a.1.1.1. Tingkat Penerapan Panduan BAT dan BEP pengendalian emisi merkuri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5 8 8 8 8 8 8 a.2. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha a.2.1. Pemantauan emisi dan lepasan Merkuri secara berkala di PLTU a.2.1.1. Terlaksananya pemantauan emisi dan lepasan merkuri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 5 8 8 8 8 8 8 a.2.2. Koordinasi Pengembangan Pembangkit EBT a.2.2.1. Terlaksananya koordi- nasi pengembang an pembangkit EBT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 1 1 1 1 1 1 a.3. a.3.1. a.3.1.1. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi Sosialisasi pengendalian emisi dan lepasan Merkuri dari sektor energi Tingkat partipisasi masyarakat terkait pengendalian emisi dan lepasan Merkuri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1 1 1 1 2 2 II. PENGHAPUSAN MERKURI. B. Bidang Prioritas PESK. Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Output Pelaksana an Pada Periode Pelaksanaa n Penanggung Jawab Pendukung 2024 2025 b.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja- sama antar instansi terkait, antar pemerin- tah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerin- tah kabupaten/kota, dan dengan lembaga/ instansi lainnya. b.1.1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota b.1.1.1. Terlaksananya koordinasi dalam penanganan PESK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan 2 2 b.1.2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan lintas sektoral dalam penanganan PESK b.1.2.1. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait 5 5 b.1.3. Dukungan dan fasilitasi formalisasi PESK b.1.3.1. Jumlah WPR dan IPR Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait - 1 b.2. Peningkatan b.2.1. Sosialisasi Peraturan b.2.1.1. Tingkat pemahaman Dinas Energi dan Sumber Dinas Lingkungan Hidup dan 2 3 kapasitas aparatur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam penghapusan Merkuri dan pertam- bangan ilegal Daerah/ Peraturan Gubernur masyarakat Daya Mineral Kehutanan b.2.2. Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terkait IPR b.2.2.1. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Biro Hukum Sekretariat Daerah 2 5 b.2.3. Peningkatan kapasitas labora- torium lingkungan, untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemantauan merkuri b.2.3.1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana laboratorium. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kesehatan, dan instansi/ lembaga terkait 3 4 b.2.3.2. Persentase peningkat an peralatan laborato- rium yang tepat untuk analisa Merkuri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kesehatan, dan instansi/ lembaga terkait 3 4 b.2.3.3. Tingkat kemampuan SDM laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kesehatan - 4 b.2.4. Penyiapan fasilitas dan peraturan tentang pengelolaan limbah tailing pertambangan b.2.4.1 Presentase jumlah fasilitas pengelolaan limbah tailing Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1 b.2.4.2 Tersedianya peraturan tentang pengelolaan limbah tailing Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Hukum Sekretariat Daerah 1 b.3. Pembentukan sistem informasi b.3.1. Pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) secara berkala di lokasi PESK atau PETI. b.3.1.1. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (multimedia) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan ins- tansi/lembaga terkait 5 5 b.3.1.2. Terlaksananya penelitian dan pemantauan merkuri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan ins- tansi/lembaga terkait - 5 b.3.1.3. Terlaksananya uji profisiensi parameter Merkuri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan ins- tansi/lembaga terkait - 5 b.3.2. Identifikasi kegiatan penam- bangan, pengolahan dan pemurnian illegal pada PESK melalui kerja sama lintas sektoral b.3.2.1 Persentase ketersedia an data keragaan kegi-atan PESK. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 5 b.3.3. Identifikasi titik pencemaran dan populasi masayarakat ren-tan pajanan merkuri melalui kerja sama lintas sektoral b.3.3.1. Ketersediaan peta Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 3 b.3.4. Inventarisasi dan pemetaan sumber, suplai pengadaan, peredaran, dan penggunaan Merkuri. b.3.4.1. Ketersediaan data dan peta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 3 b.3.5. Pengkajian sebaran dan besaran pencemaran merkuri terhadap lingkungan melalui kerja sama lintas sektoral b.3.5.1. Ketersediaan peta sebaran pencemaran Merkuri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan ins- tansi/lembaga terkait 1 1 b.3.6. Penanggulangan dan pemulih an pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Merkuri melalui kerjasama lintas sektoral b.3.6.1. Terlaksananya penanggu- langan dan pemulihan pencemaran lingkung an Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan ins- tansi/lembaga terkait 2 3 Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan Penanggung Jawab Pendukung 2024 2025 b.4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi b.4.1. Kampanye risiko dampak penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan pengarus utamaan gender b.4.1.1. Terlaksananya kampanye Dinas Pember dayaan Perem puan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan, dan instansi/ lembaga terkait 2 5 b.4.2. Sosialisasi peningkatan kemampuan tenaga kesehat- an tentang resiko kesehatan akibat pajanan Merkuri b.4.2.1. Tingkat pemahaman tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 3 b.4.3. Pengembangan pendekatan kepada masyarakat b.4.3.1. Tingkat partisipasi dan kesadaran masya- rakat terkait PETI Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5 b.4.3.2. Tingkat partisipasi dan kesadaran masya- rakat terkait penggu- naan merkuri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan, dan instansi/ lembaga terkait 3 b.4.4. Peningkatan pemahaman good mining practice bagi pelaku usaha Izin Pertambang an Rakyat (IPR) b.4.4.1. Tingkat pemahaman pemegang IPR mengenai good mining practice Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 3 b.4.5. Reklamasi/rehabilitasi bekas tambang liar atau PETI b.4.5.1. Tingkat pemahaman masyarakat terkait reklamasi/rehabilita si bekas tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 3 b.4.5.2. Terlaksananya reklamasi/ rehabilitasi bekas tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/ lembaga terkait - 5 Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan Penanggung Jawab Pendukung 2024 2025 b.5. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri b.5.1. Pengkajian teknologi pengolah an emas skala kecil ramah lingkungan b.5.1.1. Terlaksananya pengkajian teknologi pengolahan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait 1 1 b.5.2. Fasilitasi dan dukungan tekno-logi dan peralatan pengolahan emas skala kecil ramah ling- kungan kepada pemegang IPR b.5.2.1. Persentase fasilitasi dan dukungan teknolo-gi dan peralatan pengolahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan, dan instansi/lembaga terkait 1 1 b.6. Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/ setempat b.6.1. Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi dampak penggunaan Merkuri pada masyarakat penambang b.6.1.1. Ketersediaan data kondisi sosial dan ekonomi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UKM 1 1 b.6.2. Upaya transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna Merkuri b.6.2.1. Terlaksananya model usaha ekonomi produktif bagi eks penambang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UKM, dan instansi/lembaga terkait - 5 b.6.3. Fasilitasi pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM b.6.3.1. Terbentuknya kelemba gaan koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - 5 b.7. Penguatan penegakan hukum b.7.1. Penertiban pertambangan emas ilegal b.7.1.1. Terlaksananya penertiban pertambangan emas ilegal Polda Sulteng Instansi dan lembaga terkait 5 5 b.7.2. Pengawasan dan pengendalian peredaran Merkuri b.7.2.1. Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran Merkuri Polda Sulteng Dinas Perdagang an dan instansi/ lembaga terkait 5 5 b.7.3. Penegakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan Merkuri. b.7.3.1. Terlaksananya penegakan hukum terhadap penyimpanan, pen- jualan dan penggu- naan merkuri. Polda Sulteng Satpol PP dan instansi/lembaga terkait 5 5 C. Bidang Prioritas Kesehatan. Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Penanggu ng Jawab Pendukung 2024 2025 c.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, dan dengan lembaga lainnya. c.1.1. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah mengenai upaya penghapusan Merkuri pada sektor kesehatan c.1.1.1. Tingkat pemahaman aparatur pemerintah Dinas Kesehat an Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan 1 2 c.2. Pembentukan sistem informasi c.2.1. Inventarisasi penggunaan merkuri dalam produk alat kesehatan c.2.1.1. Ketersediaan data dan informasi Dinas Kesehat an Dinas Perdagang an, dan instansi/ lembaga terkait 1 1 c.3. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komu- nikasi, informasi dan edukasi c.3.1. Penyuluhan dan sosialisasi peng- gantian alkes dan risiko pajanan Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan c.3.1.1. Tingkat pemahaman masyarakat Dinas Kesehat an Instansi dan lembaga terkait 13 13 Strategi Kegiatan Indikator Capaian Instansi/Institusi Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan Penanggung Jawab Pendukung 2024 2025 c.3.2. Sosialisasi dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan tentang risiko kesehatan terhadap Merkuri c.3.2.1. Tingkat kemampuan tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan 2 2 c.4. Penerapan teknologi alternatif tanpa Merkuri c.4.1 Pengawasan penyimpanan Alkes ber-Merkuri di Storage Depo. c.4.1.1. Terlaksananya pengawasan penyim panan Alkes ber- merkuri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kesehatan 13 13 c.5. Penguatan penegakan hukum c.5.1 Pengawasan peredaran alkes bermerkuri di distributor/ pengecer alkes c.5.1.1. Terlaksananya pengawasan alkes bermerkuri Dinas Kesehatan Dinas Lingkung an Hidup dan Kehutanan; Dinas Perdagangan 13 13 c.5.2 Pengawasan dan penertiban alkes bermerkuri c.5.2.1 Terlaksananya pengawasan dan penertiban tata niaga Dinas Perdagangan Satpotl PP dan instansi/ Lembaga terkait 13 13 c.5.4 Pengawasan dan pengendalian peredaran alkes bermerkuri c.5.4.1. Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan penertiban Dinas Perdaganga n Satpotl PP dan instansi/ Lembaga terkait 13 13 c.5.5 Penegakan hukum terhadap penyimpanan, penjualan dan penggunaan alkes ber Merkuri c.5.1 Terlaksananya penegakan hukum Kepolisian Daerah Sulteng Satpotl PP dan instansi/ Lembaga terkait 13 13 c.5.6. Penegakan hukum peredaran produk kosmetik mengandung Mercuri. c.5.6.1 Terlaksananya penegakan hukum BPOM Kepolisian Daerah Sulteng, Satpol PP, dan instansi/ Lembaga terkait 13 13 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ADIMAN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740610 200003 1 007

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…