DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka : a. peningkatan kinerja PD/Unit kerja lingkup Pemerintah Daerah; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; dan c. percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN www.jdih.sultengprov.go.id 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Pelaksanaan pengawasan merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 3

(1)Kepala PD wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan. www.jdih.sultengprov.go.id 3

Pasal 4

(1)Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam rangka :
1. a.peningkatan kinerja PD/Unit kerja lingkup Pemerintah Daerah;
2. b.pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; dan
3. c.percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
(2)Peningkatan kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja PD/Unit Kerja di lingkup Pemerintah Daerah :
1. a.pemeriksaan operasional/reguler pada PD/Unit Kerja/UPT Pendidikan/Sekolah;
2. b.pengawasan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.review laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”;
4. d.review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
5. e.evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD/Unit kerja untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. f.asistensi dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. g.penanganan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. h.pemeriksaan khusus terprogram terhadap dana Bos;
9. i.pengawasan terpadu bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Jenderal; dan
10. j.pendampingan, asistensi dan fasilitas.
(3)Peningkatan kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya :
1. a.mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
  1. 1.Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  2. 2.pembangunan zona intergritas; dan
  3. 3.penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
2. b.mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2015 dan jangka menegah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
3. c.pengawasan atas pengelolaan Anggaran;
4. d.penguatan Sistem Pengendalian Internal;
5. e.pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
6. f.pemantauan perkembangan indikator kinerja; dan
7. g.evaluasi perkembangan kinerja periodik setiap triwulan.
(4)Kegiatan penunjang pengawasan terdiri atas :
1. a.penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. b.koordinasi pembinaan dan pengawasan; dan
3. c.tugas lain sesuai kebijakan Gubernur mengenai hal yang dianggap strategi di lingkup Daerah.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…