DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) ini, diatur tentang: Tarif Angkutan dan Penyelenggaran Angkutan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur memiliki kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan tarif ekonomi untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif dan Penyelenggaraan Angkutan Ekonomis Dalam Provinsi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. 7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi dengan Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi dengan Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61);
7. 8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
8. 9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1593);
9. 10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675);
10. 11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
11. 12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN EKONOMI DALAM PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabuten/Kota di Sulawesi Tengah.
8.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9.Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
10.Angkutan Barang Umum adalah angkutan barang pada umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
11.Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
12.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
13.Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor dijalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh.
14.Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang selanjutnya disebut sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara Komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.
15.Kartu elektronik standar pelayanan adalah kartu yang memuat data kendaraan dan izin penyelenggaraan.
16.Tarif angkutan adalah daftar yang memuat harga pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur.
17.Surat muatan barang adalah suatu yang menerangkan, jenis, jumlah barang/berat barang, dimensi barang, tarif, data awak kendaraan serta tujuan pengirim.
18.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
19.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
20.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21.Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
22.Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
23.Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
24.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
25.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
26.Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
27.Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
28.Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
29.Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Tarif Angkutan; dan
b.penyelenggaraan Angkutan.

BAB II

TARIF ANGKUTAN

Pasal 3

(1)Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten yang selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri atas :
1. a.Tarif penumpang; dan
2. b.Tarif kendaraan barang beserta muatannya.
(2)Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Lintas Luwuk – Saiyong;
2. b.Lintas Luwuk – Banggai;
3. c.Lintas Banggai – Boniton; dan
4. d.Lintas Wakai – Toboli.
(3)Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

Pasal 4

Tarif Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu:

a.golongan I berupa sepeda;
b.golongan II berupa sepeda motor kurang dari 500 (lima ratus) sentimeter kubik dan gerobak dorong;
c.golongan III berupa sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 (lima ratus) sentimeter kubik dan Kendaraan Roda 3 (Tiga);
d.golongan IV berupa:
1. 1.kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter; atau
2. 2.mobil barang berbentuk mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter;
e.golongan V berupa :
1. 1.kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter; atau
2. 2.mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter;
f.golongan VI berupa:
1. 1.kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter; atau
2. 2.mobil barang (truck)/tangki ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
g.golongan VII berupa mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 ( sepuluh) meter sampai dengan 12 (duabelas) meter;
h.golongan VIII berupa mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter; dan
i.golongan IX berupa mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter.

Pasal 5

(1)Tarif Angkutan Penyeberangan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal yang membidangi urusan perhubungan darat.
(2)Tarif Angkutan Penyeberangan untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan penyeberangan.

Pasal 6

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a belum termasuk iuran Wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Badan Usaha yang bergerak di bidang angkutan penyeberangan di wilayah Provinsi melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan secara periodik setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 8

Setiap pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan harus memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pengawasan pelaksanaan Tarif Angkutan Penyeberangan lintas antar Kabupaten dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
(2)Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan kabupaten/kota.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tarif angkutan.

Pasal 10

Tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang kelas ekonomi di jalan dengan mobil angkutan umum pada trayek antar kota Dalam Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…