DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II POLA TATA KELOLA KPHP GULARAYA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pola Tata Ketola Kesatuan Pegelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan menggubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); t

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 9. Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah;
15.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-11/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-11/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
17.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-338/Menhut- Vll/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Sulawesi Tenggara;
18.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-11/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit XXIV di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor : 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 11 Tahun 2012 l - e (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor: 11);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 13);
21.Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya (Unit XXIV) Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GULARAYA PROVINS! SULAWESI TENGGARA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Pelayanan Kehutanan adalah segala kegiatan pelayanan kehutanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifrtas.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disingkat KPHP Gularaya adalah satuan organisasi di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diserahi tugas dan kewenangan dibidang pengelolaan hutan yang meliputi kawasan hutan produksi dan hutan lindung dalam wilayah administratif Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8.Peraturan Tata Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari pengelola KPHP Gularaya.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Kepala KPHP Gularaya {Kepala KPHP), Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan.
11.Pejabat Pengelola KPHP Gularaya adalah Kepala KPHP Gularaya, Pejabat Admnistrasi dan Keuangan, Pejabat Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, Pejabat Teknis Perlindungan Hutan, Asisten Pengelolaan Hutan, Pejabat Fungsional dan Kepala Resort Pengelolaan Hutan.
12.Kepala KPHP Gularaya adalah pejabat UPTD KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
13.Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya. t
14.Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
15.Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
16.Pejabat Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, dan Pejabat Teknis Perlindungan Hutan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau disertahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang- undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
18.Aslsten Pengelolaan Hutan adalah pelayanan ditingkat Bagian Daerah Hutan (BDH) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
19.Pejabat Teknis Fungsional adalah kelompok pejabat fungsional yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
20.Kepala Resort adalah pejabat pelayanan teknis di tingkat resort yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
21.Profesi Kehutanan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kehutanan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dan pelaku usaha lainnya di bidang kehutanan.
22.Bagian Daerah Hutan adalah wilayah pengefolaan hutan yang meliputi fungsi resort pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP Gularaya sesuai fungsi pokok dan peruntukan pengelofaan hutan.
23.Resort adalah wilayah pengelolaan hutan terkecil dalam wilayah kerja KPHP Gularaya sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
24.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat KPHP Gularaya yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala KPHP Gularaya untuk meningkatkan kinerja C « pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitamya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis kehutanan.
25.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan KPHP Gularaya
26.Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas bagian tata usaha dan keuangan, pelayanan teknis dan unit pelaksana teknis di tingkat resort.
27.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28.Pola Pengelolaan Keuangan KPHP Gularaya Sultra, yang selanjutnya disingkat PPK KPHP Gularaya adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan kehutanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kerja KPHP Gularaya.
29.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keper1uan operasional KPHP Gularaya.
30.Biaya akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
31.Rekening kas KPHP Gularaya adalah rekening tempat penyimpanan uang KPHP yang dibuka oleh Kepala KPHP Gularaya pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran KPHP Gularaya.
32.Rencana Bisnis dan Anggaran KPHP Gularaya, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target, kinerja, dan anggaran KPHP Gularaya.
33.Rencana Strategis Bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat Renstra • L. Bisnis KPHP Gularaya adalah dokumen Hrna tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional KPHP Gularaya.
34.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPHP Gularaya untuk kepentingan penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD.
35.SPM pengesahan adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPHP Gularaya untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan operasianal KPHP Gularaya, hibah tidak terikat, serta hasil kerjasama KPHP Gularaya dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya yang disampaikan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB II

POLA TATA KELOLA KPHP GULARAYA

Pasal 2

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksl Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPHP Gularaya.
(2)Jenis dan keias Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi tipe A.
(3)KPHP Gularaya berkedudukan dalam wilayah kerja KPHP Gularaya yang meliputi wilayah administratif Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 3

(1)Visi KPHP Gularaya adalah " Menjadi Pengelola Hutan Lestari Tingkat Tapak Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2014 - 2023 •
(2)Misi KPHP Gularaya adalah :
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaran pengelolaan hutan di wilayah KPHP Gularaya sesuai fungsi pokok hutan dan peruntukannya dalam upaya meningkatkan kesehjateraan masyarakat;
2. b.mengoptimalkan pengelolaan hutan lestari yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas hutan;
3. c.melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mengatasi laju degradasi hutan dan penurunan kualitas hutan;
4. d.menyelenggarakan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat;
5. e.memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
6. f.meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan untuk menjamin distribusi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan;
7. g.mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berbasis pada hasil hutan Bukan kayu, untuk mengurangi tekanan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan menggerakan perekonomian pedesaan.
(3)Nilai-nilai dasar yang dianut KPHP Gularaya adalah merupakan sikap kerja karyawan KPHP Gularaya dalam memberikan pelayanan pengelolaan kehutanan dengan berdasarkan kepada:
1. a.ketulusan adalah kebersihan hati dalam memberikan pelayanan sebagai ibadah yang berkenaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.kepedulian kepada sesama manusia adalah sikap kerja karyawan KPHP Gularaya sebagai bukti terhadap pelayanan yang diberikan;
3. c.kerendahan hati adalah sifat karyawan KPHP Gularaya yang menyadari bahwa keberadaan/eksistensi karyawan KPHP Gularaya oleh karena adanya masyarakat dan mitra kerja lain yang memerlukan pelayanan sehingga kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama;
4. d.keakraban adalah setiap karyawan KPHP Gularaya akan senantiasa membina komunikasi dengan masyarakat dan mitra kerja dan wajib L menjaga harkat serta martabat KPHP Gularaya dengan menjadi insan kehutanan yang professional;
5. e.sportifitas adalah sikap kesatria dalam bekerja sebagai tim work, dimana masyarakat adalah individu atau kelompok yang kompleks sehingga dibutuhkan pelayanan KPHP Gularaya yang paripuma, terpadu dan holistik;
6. f.keterbukaan adalah landasan utama berkomunikasi dengan mengedepankan rasa toleransi yang tinggi;
7. g.kejujuran adalah salah satu landasan kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan mitra kerja;
8. h.kerja keras adalah kesungguhan hati mengaktualisasikan diri dalam bekerja dan mengabdi untuk mencapai hidup sejahtera;
9. i.disiplin adalah perwujudan sikap mental dan perilaku karyawan KPHP Gularaya yang taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku;
10. j.profesionalisme adalah kunci utama terciptanya pelayanan KPHP Gularaya yang prima berdasarkan kompetensi profesi untuk mencapai kepuasan masyakat dan mitra kerja;
11. k.integritas adalah menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga merupakan potensi dan kemampuan dari karyawan KPHP Gularaya yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran; I. kebersamaan adalah salah satu upaya dalam memberikan pelayanan yang prima untuk mencapai tujuan dan cita-cita berdasarkan azas kebersamaan dan tanggungjawab.
(4)Filosofi KPHP Gularaya adalah melayani dengan baik merupakan KEWAJIBAN dan TANGGUNG JAWAB.
(5)Moto KPHP Gularaya adalah "Melayani dengan adil, cepat dan tepat".

Pasal 4

Kedudukan KPHP Gularaya adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan PPK-BLUD. L

Pasal 5

(1)Tujuan KPHP Gularaya adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah dibidang pengelolaan hutan bagi kesehjateraan masyarakat dan pembangunan daerah.
(2)Tugas KPHP Gularaya adalah melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(3)Fungsi KPHP Gularaya adalah:
1. a.melaksanaan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHP Gularaya yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pertindungan hutan dan konservasi alam;
2. b.menjabarkan kebijakan Kehutanan Nasional, Provinsi dan kabupaten/Kota untuk diimplementasikan di wilayah kerja KPHP Gularaya;
3. c.melaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya mulai dari, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
4. d.melaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kerja KPHP Gularaya;
5. e.membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayah kerja KPHP Gularaya.

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup KPHP Gularaya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.
(2)Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya berwenang: -
1. b.Tenaga Teknis Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 1) Pelaksana teknis lapangan dibidang pemanfaatan hutan, yaitu ; usaha hutan tanaman jati, usaha ekowisata, usaha tanaman bambu 2) Pelaksana teknis dalam kegiatan penggunaan lahan kawasan hutan dan Bukan kehutanan. 3) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan
2. c.Tenaga Teknis Pemantauan Manfaat dan Guna Kawasan Hutan; 1) Pelaksanaa teknis lapangan dibidang pemantauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan
3. d.Tenaga Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; 1) Pelaksanaa teknis lapangan dibidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan.
4. e.Tenaga Pemanataaun Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; 1) Pelaksanaa teknis lapangan dibidang pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan.
5. f.Tenaga Pertindungan Hutan dan Konservasi Alam 1) Pelaksanaa pengamanan hutan, pertindungan hutan, konservasi alam dan penyelesaian masalah kehutanan 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan.
6. g.Tenaga Teknis Pemberdayaan Hutan Masyarakat 1) Pelaksanaa tugas-tugas pemberdayaan masyarakat 2) Dalam melaksanakan tugasnya dikoordiasikan dengan Asisten Pengelolaan Hutan.
(6)Kepala Resort Pengelolaan Hutan melaksanakan tugas-tugas pengelolaan hutan di tingkat lapangan di wilayah kerjanya.
(7)Wilayah Resort Pengelolaan Hutan KPHP Gularaya terbagi dalam wilayah kerja sebagai berikut :
1. a.Bagian Daerah Hutan Papalia luas 56.634 ha, yang meliputi Resort Pengelolaan Hutan :
  1. 1.RPH Wil. 1 Papalia luas 4.864 ha;
  2. 2.RPH Wil. 2 Papalia luas 5.485 ha;
  3. 3.RPH Wil. 3 Papalia luas 5.053 ha;
  4. 4.RPH Wil. 4 Papalia luas 5.023 ha;
  5. 5.RPH Wil. 5 Papalia luas 5.270 ha;
  6. 6.RPH Wil. 6 Papalia luas 6.465 ha;
  7. 7.RPH Wil.7 Papalia luas 6.693 ha;
  8. 8.RPH Wil. 8 Papalia luas 6.742 ha;
  9. 9.RPH Wil. 9 Papalia luas 5.797 ha;
  10. 10.RPH Wil. 10 Papalia luas 5.242 ha,
2. b.Bagian Daerah Hutan Wolasi luas 58. 972ha, yang meliputi Resort Pengelolaan Hutan :
  1. 1.RPH WIL. Mangrove 9.049 ha;
  2. 2.RPH WIL. 1 Wolasi luas 6.817 ha;
  3. 3.RPH WIL. 2 Wolasi luas 6.392 ha;
  4. 4.RPH WIL. 3 Wolasi luas 5.570 ha;
  5. 5.RPH WIL. 4 Wolasi luas 6.152 ha;
  6. 6.RPH WIL. 5 Wolasi luas 6.671 ha;
  7. 7.RPH WIL. 6 Wolasi luas 5.010 ha;
  8. 8.RPH WIL. 7 Wolasi luas 6.732 ha;
  9. 9.RPH WIL. 8 Wolasi luas 6.337 ha.
(8)Mandor terdiri dari mandor tanaman, mandor persemaian, dan mandor pemungutan/pemanenan.

Pasal 20

(1)Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola dibantu oleh Pejabat Struktural.
(2)Tugas pokok dan fungsi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara L Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara
(3)Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya langsungnya secara berjenjang.
(1)Kelompok Fungsi Pendukung, terdiri dari:
1. a.Satuan Pengawas Internal;
2. b.Komite/Forum Multi Pihak;
3. c.Kelompok Masyarakat yang bermukim sekitar KPHP Gularaya.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kelompok Fungsi Pelayanan yang bekerja pada KPHP Gularaya untuk melakukan pengawasan internal kinerja Pengelola KPHP Gularaya.
(3)Komite/Forum Multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah yang berfungsi memfasilitasi kemitraan antara KPHP Gularaya dengan Mitra Utama yang berada di dalam wilayah kerja KPHP Gularaya.
(4)Mitra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
1. a.Pemda/SKPD;
2. b.UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. c.BLU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. d.Swasta;
5. e.Lembaga Donor;
6. f.Perguruan Tinggi;
7. g.LSM / Ormas;
8. h.Media Massa;
9. i.Mitra lainnya.
(5)Kelompok Masyarakat yang bermukim sekitar KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai Mitra dalam pengelolaan KPHP Gularaya.
(6)Kelompok Masyarakat yang bermukim sekitar KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
1. a.Kelompok tani hutan (KTH);
2. b.Masyarakat lainnya yang bermukim dan mempunyai ketergantungan terhadap kawasan hutan di areal kerja KPHP Gularaya.

Pasal 22

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pejabat Struktural di lingkungan KPHP Gularaya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing.
(2)Setiap Pejabat Struktural di lingkungan KPHP Gularaya wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah- dan serta memimpin bimbinganmengkoordinasikan bawahannya dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya setiap bawahan bertanggung jawab langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Setiap Pejabat Struktural bertanggung jawab kepada atasan langsungnya secara berjenjang.
(5)Semua kegiatan pelayanan dan pendukungnya diatur dengan prosedur kerja baku berupa Standar Operating Prosedur (SOP) menurut ketentuan Akreditasi KPHP Gularaya. Paragraf Kedua Hubungan Pengelola dengan Kelompok Fungsional

Pasal 23

(1)Kelompok Fungsional merupakan kelompok teknis yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dalam jabatan fungsional bertanggung jawab scara fungsional dan administratif kepada Kepala KPHP Gularaya;
(2)Kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan dan pendampingan serta bantuan teknis kepada pengelola KPHP Gularaya;
(3)Peningkatan penyuluhan kehutanan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan;
(4)Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian. Paragraf Ketiga Hubungan Asisten Pengelolaan dengan Resort Pengelolaan Hutan

Pasal 24

(1)Asisten Pengelola Hutan adalah Kepala Bagian Daerah Hutan (KBDH) yang meliputi wilayah -- wilayah Resort Pengelolaan Hutan dalam rangka penyelenggaran pengelolaan hutan yang efektif dan efisien.
(2)Asisten Pengelolaa Hutan dan Kepala Resort Pengelolaan Hutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Gularaya.
(3)Asisten Pengelolaa Hutan dan Kepala Resort Pengelolaan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Paragraf Kempat Hubungan Pengelola dengan Satuan Pengawas Internal (SPI)

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…