DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2015.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan program bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan bantuan keuangan kecamatan, kelurahan dan desa ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015.

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2 4.Undang-UndangNomor33Tahun2004tentang PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor126,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 5.Undang-undangNomor6Tahun2014tentangDesa (LcmbaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor5495); 6.UndangUndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik lndonesiTahun2014Nomor244,tambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor2Tahun2014tentang PerubahanAtas Undang-UndangNomor23Tahun 2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor246,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5589); 7.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor140,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578); 8.PeraturanPemerintahNomor73Tahun2005 tentang Kelurahan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2005Nomor159,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4588); 9.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007 tentang PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, PemerintahanDaerahProvinsidanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 10.PeraturanPemerintahNomor19Tahun2008tentang Kecamatan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2008Nomor40,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4826); 11.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor123); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah sebagaimanatelahdiubahdua kaliterakhirdengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun 2014; 13.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor37Tahun2007 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa; 14.PeraturanDacrahProvinsiSulawesiTenggaraNomor7 Tahun2013tentangRencanaPembangunanJangka MenengahDaerahProvinsiSulawesiTenggaraTahun 2013-2018(LembaranDaerahProvinsiSulawesi TenggaraTahun2013Nomor7)sebagaimana telah diubahdenganPeraturanDaerahProvinsiSulawesi TenggaraNomor3 Tahun2014(Lembaran Daerah ProvinsiSulawesiTenggaraTahun2014Nomor3);
15.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiTenggaraNomor 14Tahun2014tentangAnggaranPendapatandan BelanjaDaerahProvinsiSulawesiTenggaraTahun Anggaran2015(LembaranDaerahProvinsiSulawesi TenggaraTahun2014Nomor14). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNURTENTANGPETUNJUKTEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUANKEUANGANDESA, KELURAHAN DANKECAMATANSE-SULAWESI TENGGARATAHUN2015.

Pasal 1

DalamPeraturanGubemuriniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahProvinsiSulawesiTenggara. 2.PemerintahDaerah adalahPemerintahProvinsi Sulawesi Tenggara. 3.GubernuradalahGubernurSulawesiTenggara. 4.Bupati/WalikotaadalahSupati/Walikotase-Sulawesi Tenggara 5.Kabupaten/KotaadalahKabupaten/Kotase-Sulawesi Tenggara. 6.SadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintah Desayang selanjutnyadisingkatBPMPDadalah SadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahan DesaProvinsiSulawesiTenggara. 7.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah selanjutnya disingkatAPBDadalahRencanaKeuanganTahunan PemerintahanDaerahyangdibahasdandisetujui bersamaolehPcmerintahDaerahdanDPRD dan ditetapkandenganPeraturanDaerah. 8.Kecamatan atau sebutanlain adalahwilayahkerja CamatsebagaiPerangkatDaerahKabupaten/Kota. 9.Kelurahan adalahwilayahkerjaLurahsebagai PerangkatDaerahKabupaten/Kotadalamwilayah kerjaKecamatan. 10.Desaatauyangdisebutdengannamalain, selanjutnyadisebutDesaadalahkesatuanmasyarakat hukumyang memiliki batas-bataswilayahyang berwenang untukmengaturdanmengurus kepentingan masyarakatsetempatberdasarkan asal usu!dan adatistiadatsetempatyangdiakuidan dihormati dalamsistemPemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia. - 1

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12.Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten / Kata, Pemerintah Kecamatan dan Pcmerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang peruntukan dan penggunaannya berpedoman pada Peraturan ini.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
14.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan.

BAB II

KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Kebijakan Bantuan Keuangan diberikan kepada Kecamatan/Kelurahan dan Desa berupa Dana Bantuan Operasional dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1)Pemberian bantuan keuangan kepada Kecamatan / Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan secara sinergi dengan program bantuan ditingkat Kabupaten / Kata;
(2)Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan bantuan dan be saran insentif bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

BAB III

PENGANGGARANAPBD

Pasal 4

( 1) Melalui APBD Provinsi setiap tahun anggaran memberikan bantuan keuangan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dianggarkan pada Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota ;

(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(3)Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
1. a.Kecamatan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) / tahun.
2. b.Desa/Kelurahan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belasjuta rupiah)/ tahun.

BAB IV

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 5

( l) Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kecamatan/ Kelurahan/ Desa ditransfer melalui Kas Daerah Kabupaten/Kota setelah laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, disampaikan kepada Bupati/Walikota;

(2)Rincian penggunaan Biaya Operasional Dana Bantuan Keuangan sebagai berikut : A. Pemerintahan Desa Biaya Operasional Pemerintah Desa dan unsur lainnya scbesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun sebagai berikut : 1) Honorarium:
1. a.Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000,-
2. b.Ketua BPD sebesar Rp. 1.500.000,-
3. c.Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.500.000,-
4. d.Bendahara Desa sebesar Rp. 750.000,-
5. e.Ketua LPM sebesar Rp. 1.000.000,-
6. f.Sekretaris LPM sebesar Rp. 750.000,-
7. g.Petugas KB Bahteramas sebesar Rp. 750.000,-
8. h.Bidan Desa dan atau dukun terlatih sebesar Rp. 750.000,-
9. i.Imam Desa 1 (satu) orang atau Petugas Agama lain Rp. 750.000.- J. Para Kepala Dusun desa atau sebutan lain sebesar Rp. 2.000.000,- 2) ATK dan pelaporan sebesar Rp. 250.000,-; 3) Biaya makan minum rapat scbesar RP. 500.000,- 4) Perjalanan Dinas unsur Pemerintah Desa Rp. 2.000.000,-. Penggunaannya berpedoman pada Peraturan/Keputusan Bupati masing- masing. -6 B. Pemerintahan Kelurahan Biaya Operasional Kelurahan dan unsur lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun sebagai berikut: 1) Honorarium
10. a.Lurah sebesar Rp. 2.500.000,-
11. b.Sekretaris Kelurahan sebesar Rp.1.500.000,-
12. c.Bendahara sebesar Rp. 750.000,-
13. d.Ketua LPM sebesar Rp. 1.000.000,-
14. e.Sekretaris LPM sebesar Rp. 750.000,-
15. f.Petugas KB Bahtcramas sebesar Rp.750.000,-
16. g.Bidan Kelurahan sebesar Rp. 750.000,-
17. h.Imam / Petugas Agama lain 2 orang Rp.1.500.000,- 2) ATK dan pelaporan RP. 500.000,- 3) Biaya makan mmum rapat sebesar Rp. 500.000,- 4) Para Ketua RW /RT Kelurahan atau sebutan lain Rp. 2.500.000,- 5) Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Kelurahan sebesar Rp.2.000.000,-. Penggunaannya berpedoman pada Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota masing- masing. C. Pemerintahan Kecamatan Biaya Operasional Pemerintah Kecamatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun: 1) Honorarium
18. a.Camat sebesar Rp. 3.000.000,-
19. b.Sekretaris Camat Rp. 2.500.000,-
20. c.Kepala Seksi PMD atau sebutan lain Rp. 2.000.000,-
21. d.Bendahara Rp. 1.500.000,- 2) ATK dan pelaporan sebesar Rp. 1.000.000,- 3) Biaya makan minum rapat Rp. 1.000.000,- 4) Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Kecamatan sebesar Rp 4.000.000,- untuk pembinaan ke Desa/Kelurahan. Penggunaannya berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota masing-masing.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Kepala Desa, Lurah dan Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Bupati/Walikota melalui Bendahara Umum Daerah ( BUD ) dan tembusannya disampaikan pada BPMPD Kabupaten / Kota dan BPMPD Provinsi sebagai bahan rekomendasi pencairan tahun anggaran berikutnya; -7
(2)BPKAD/BagianKeuanganKabupaten/Kota menyampaikanRekapitulasipencairandana/ penyalurankepadaGubernurSulawesiTenggara melaluiBPKAD
(3)PengawasandilaksanakanolehlnspektoratProvinsi danKabupaten/Kota; BABVI PENUTUP Pasal 7 DenganditetapkannyaPeraturanGubernurinimaka PeraturanGubernurSulawesiTenggaraNomor35Tahun 2014tentangPetunjukTeknisOperasionalBantuan KeuanganDesa,KelurahandanKecamatanse-Sulawesi Tenggaradicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal 8

orangmengetahuinya,memerintahkan PeraturanGubernurini,dengan dalamBerita DaerahProvinsiSulawesi PeraturanGubernur diundangkan. Agarsetiap pengundangan penempatannya Tenggara. inimulaiberlakupadatanggal 2015 WESI TENGGARA,� NURALAM DitetapkandiKendari Padatanggal GUBERNURS 2015 Jabatan Nama PARAFKOONA ---- At4pa@1S·$49Ac\tor DiundangkandiKenan Padatanggal #tau.4&rd-t SEKRETARISDAERAHPROVINSI SULAWESITrGARA LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAHPROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN2015 NOMOR:

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…