DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAB VI PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Induk Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan pengumpan regional ditetapkan oleh Gubemur setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
c.bahwa Rencana lnduk Pelabuhan Ereke telah mendapatkan rekomendasi Bupati Buton Utara melalui surat Nomor : 554.53/329 tanggal 18 April 2016;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Ereke maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Induk Pelabuhan Ereke. Membaca 1.UndangUndangNomor13Tahun1964tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 I• Tahun1964tentangPembentukanDaerahTingkatI SulawesitenggaradenganmengubahUndang-UndangNomor 47PrpTahun1960tentangPembantukanDaerahTingkatI SulawesiSelatan-Tenggara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1964Nomor94, TambahanLembaran NegaraNomor2687); 2.Undang-UndangNomor26Tahun2007tentangPenataan Ruang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegaraNomor4725); 3.Undang-UndangNomor17Tahun2008tentangPelayaran (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor6, TambahanLembaranNegaraNomor4849); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor 58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5679);

5.PeraturanPemerintahNomor61tahun2009tentang Kepelabuhanan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2009Nomor151,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5070); 6.PeraturanPemerintahNomor50Tahun2010 tentang Kenavigasian(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2010Nomor8, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5093);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11) MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN EREKE d

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
3.Rencana Induk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis pertahanan keamanan sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
4.Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan, tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas, dan prasarananya;
5.Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan laut yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

(1)Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan paja Pelabuhan Ereke yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 6.375 M2, dan areal perairan 159,39 Ha;
(2)Kebutuhan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengembangan pelabuhan ;
(3)Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.alur pelayaran 55,44 Ha
2. b.areal kolam putar 1,29 Ha
3. c.areal tempat berlabuh 4,83 Ha
4. d.areal pemanduan dan penundaan 55,44 Ha
5. e.areal alih muat kapal 9,66 Ha
6. f.area tempat sandar kapal 1,11 Ha

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Diundangkan di Kendari Pada tanggal /6-6 - 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENORA Ditetapkan di Kendari Pada Tanggalj / 6- 6 - �UBERBUR•u•""" NUR ALAM 2016 LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR:2¢ KOORDINA ] d ii d , Or.tr.I ker @spa AAA, Mn dabat: Ir.H.HA0o H4sit KA0Is+Hur

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…