DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 27 Tahun 2014

Nomor: 27
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP BAB IV KOMPONEN DAN MASA PENILAIAN TPP BAB V TATA CARA PENILAIAN BAB VI BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP BAB VII ALOKASI ANGGARAN BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP BAB IX PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk efektif dan efektifitas Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 9);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor l);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11); 14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 10);
16.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 95 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 95 ). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
5.Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut TPP adalah jumlah uang yang diterima berdasarkan hasil penilaian selama masa penilaian.
6.Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8.Masa penilaian prestasi adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
9.Hari Kerja adalah hari kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 5-

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

a.meningkatkan disiplin PNS
b.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
c.meningkatkan kesejahteraan PNS
d.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
e.meningkatkan kinerja Organisasi/SKPD

BAB III

PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP

Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu:

a.PNS aktif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b.PNS yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan atau PNS yang dipekerjakan /diperbantukan diluar Pemerintah Daerah diberikan TPP berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
c.PNS pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun berjalan.
d.PNS yang sakit atau sedang menjalani Cuti karena sakit, Cuti bersalin (hanya anak pertama dan kedua), Cuti Tahunan, Cuti besar, dan Cuti karena alasan penting.
e.PNS sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan TPP sebesar 50% kecuali cuti tahunan.
f.PNS yang sedang menjalani izin.
g.PNS yang diangkat/ditunjuk menjadi Penjabat Bupati/Walikota pada daerah otonom baru.

Pasal 4

PNS yang tidak berhak menerima TPP, yaitu :

a.PNS titipan dari Pemerintah Daerah ke daerah lain dan/ atau sebaliknya;
b.PNS yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara.
c.PNS yang tugas belajar.

BAB IV

KOMPONEN DAN MASA PENILAIAN TPP

Pasal 5

(1)Penilaian TPP terdiri dari komponen disiplin dan prestasi kerja.
(2)Komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kehadiran apel pagi dan sore, kehadiran ruangan serta pakaian dinas.
(3)Komponen prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian laporan fungsional, laporan keadaan fisik dan keuangan serta laporan rapat staf SKPD ditambahkan laporan hasil perjalanan dinas luar daerah kepala SKPD.
(4)Laporan fungsional disampaikan ke Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan laporan keadaan fisik dan keuangan disampaikan ke Biro Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya serta laporan pelaksanaan rapat dan / atau laporan hasil perjalanan dinas luar daerah kepala SKPD di sampaikan ke Biro Organisasi paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya. (S) Bagi SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada bulan bersangkutan, dikenakan potongan TPP masing-masing sebagai berikut:
1. a.1 (satu) laporan sebesar 1/3 x 40 % xjumlah TPP pada SKPD
2. b.2 (dua) laporan sebesar 2/3 x 40 % xjumlah TPP pada SKPD
3. c.3 (tiga) laporan sebesar 40 % x jumlah TPP pada SKPD

Pasal 6

(1)Pengukuran disiplin terhadap penerimaan TPP setiap PNS menggunakan instrumen daftar hadir (ape! pagi dan sore), absen ruangan dan pakaian dinas.
(2)Pengukuran prestasi kerja terhadap penerimaan TPP setiap SKPD menggunakan instrumen laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)
(3)Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. BABV TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

(1)Rata - rata perhitungan hari kerja penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan adalah 22 hari (dua puluh dua) hari
(2)Persentase nilai TPP pada kompenen di siplin adalah:
1. a.Apel pagi sore 30%
2. b.Kehadiran ruangan dan/ a tau catatan kerja harian 20%
3. c.Kelengkapan pakaian dinas 10%
(3)Perhitungan pengurangan nilai berdasarkan komponen disiplin adalah total dari:
1. a.Jumlah tidak hadir ape) dibagi 44 dikali 30%.
2. b.Jumlah tidak hadir dalam ruangan dibagi 22 dikali 20%.
3. c.Jumlah hadir tidak berpakaian lengkap dibagi 22 dikali 10%.
(4)Perhitungan nilai akhir TPP berdasarkan kompenen disiplin adalah persentase nilai sebagaimana ayat (2) dikurangi pengurangan nilai sebagaimana ayat (3) dikali besaran TPP masing masing PNS setiap bulan.
(5)Format petunjuk pengisian penilaian sebagaimana pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Penilaian kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari Gubernur/ Wakil Gubernur.
(2)Penilaian kinerja Staf ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Kantor, TPP diberikan berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
(3)Penilaian kinerja Kepala Biro Sekretariat Daerah dan PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan, TPP diberikan berdasarkan ca ta tan tertulis dari Asisten sekretaris Daerah yang membidangi.
(4)Penilaian kinerja pejabat Struktural, Eselon III, IV dan Staf, TPP diberikan berdasarkan instrumen penilaian yang di tandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang.
(5)Penilaian kinerja pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala SKPD masing-masing.
(6)Format dan petunjuk penilaian TPP tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Kehadiran ape! PNS dilaporkan oleh Sekretaris atau kepala bagian yang membidangi Tata usaha dan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh atasan langsung PNS secara berjenjang setiap bulan pada hari kerja terakhir dengan melampirkan rekapitulasi kehadiran apel/print out finger print.
(2)Setiap PNS membuat laporan kegiatan/kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk di verifikasi.
(3)Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.
(4)Rekapitulasi kehadiran apel/print out finger print dan penilaian atasan langsung dihimpun menjadi rekapitulasi perhitungan TPP.

BAB VI

BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

(1)Ketentuan Jumlah/besaran TPP yang diterima oleh PNS, mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014.
(2)Besaran TPP yang diterima PNS selama masa penilaian adalah akumulasi disiplin dan prestasi kerja.
(3)Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10.
(4)Dalam ha! tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-Undangan TPP dapat dibayarkan pertriwulan.
(5)Pembayaran TPP pada bulan Desember dilaksanakan pada minggu II (kedua).
(6)TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013