DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 28 Tahun 2014

Nomor: 28
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JENIS NASKAH DINAS BAB V PARAF NASKAH DINAS BAB VI JENIS PARAF NASKAH DINAS BAB VII TANGGUNGJAWAB BAB VIII PELIMPAHAN KEWENANGAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi tata kelola naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu adanya pengaturan mengenai paraf naskah dinas;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Paraf Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun telah diubah dua 2008 Nomor 3) sebagaimana kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 1 );
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11 );
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12 );
11.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2011 ten tang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PARAF NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SULA WES! TENGGARA. PROVINSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan SKPD pemrakarsa.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8.SKPD Pemrakarsa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa naskah dinas yang akan ditanda tangani.
9.Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
10.Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
11.Kewenangan adalah hak, tugas dan tanggungjawab yang melekat pada suatu jabatan.
12.Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya;
13.Paraf naskah dinas adalah tanda tangan singkat sebagai bentuk keterkaitan, memberikan koreksi dan atau usulan persetujuan terhadap konsep naskah dinas serta ikut bertanggung jawab secara tekhnis administrasi, dan atau keuangan atas muatan materi, substansi, redaksi, dan penulisan naskah dinas.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan paraf naskah dinas, yaitu:

a.mewujudkan keterpaduan pola tindak tata kelola naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.meningkatkan dayaguna dan hasilguna secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
c.meningkatkan tertib administrasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup paraf naskah dinas meliputi:

a.pembubuhan paraf koordinasi;
b.pembubuhan paraf hierarki;
c.tanggungjawab. BABIV JENIS NASKAH DINAS

Pasal 4

Naskah dinas dalam bentuk produk hukum daerah yang perlu diparaf yaitu:

a.Peraturan Daerah;
b.Peraturan Gubemur;
c.Peraturan Bersama Gubemur; dan
d.Keputusan Gubemur.

Pasal 5

Naskah dinas dalam bentuk surat yang perlu diparafyaitu:

a.instruksi;
b.surat edaran;
c.surat biasa;
d.surat keterangan;
e.surat perintah;
f.surat izin;
g.surat perjanjian;
h.surat perintah tugas;
1. 1.surat perintah perjalanan dinas;
j.surat kuasa;
k.surat undangan; I. surat keterangan melaksanakan tugas;
m.surat panggilan;
n.rekomendasi;
o.telegram;
p.lembaran daerah;
q.berita daerah;
s.berita acara;
t.piagam;
u.sertifikat; dan
v.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V

PARAF NASKAH DINAS

Pasal 6

(1)Setiap naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh Gubernur terlebih dahulu diparaf.
(2)Setiap pejabat yang membubuhi paraf pada naskah dinas, wajib meneliti keabsahannya baik dari aspek legal kewenangan, legal materi, legal formal, maupun legal prosedur.
(3)Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk keterkaitan, memberikan koreksi dan atau usulan, dan persetujuan terhadap konsep naskah dinas serta ikut bertanggung jawab secara tekhnis administrasi dan atau keuangan atas muatan materi, substansi, redaksi, dan penulisan naskah dinas.

BAB VI

JENIS PARAF NASKAH DINAS

Pasal 7

Paraf naskah dinas meliputi:

a.paraf hierarki; dan
b.paraf koordinasi.

Pasal 8

(1)Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, digunakan pada naskah dinas dalam bentuk surat yang searah jarum jam yang dilakukan oleh pejabat secara berjenjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
(2)Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, digunakan pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani oleh Gubemur, harus diparaf terlebih dahulu oleh SKPD pemrakarsa, SKPD terkait, Biro Hukum, Asisten yang mengkoordinasikan, dan Sekretaris Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
(3)Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani oleh Gubernur terlebih dahulu diparaf oleh Kepala Biro Hukum pada sudut kanan bawah setiap halaman untuk autentifikasi.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

Tanggungjawab paraf naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diatur sebagai berikut:

a.Kepala SKPD pemrakarsa bertanggung jawab atas substansi materi dan aspek keuangan.
b.SKPD terkait bertanggungjawab atas substansi materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
c.Kepala Biro Hukum bertanggungjawab atas legalitas formal dan legalitas materi.
d.Asisten yang mengkoordinasikan bertanggungjawab atas mekanisme dan prosedur.
e.Sekretaris Daerah bertanggungjawab dari aspek kewenangan pengambilan keputusan oleh Gubemur.

BAB VIII

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 10

Naskah dinas dalam bentuk produk hukum yang bersifat penetapan dan naskah dinas dalam bentuk surat dapat dilimpahkan penandatanganannya kepada Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…