DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 37 Tahun 2015

Nomor: 37
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAB Ill PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS BAB IV PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tantang Kepelabuhan menyebutkan bahwa setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana lnduk Pelabuhan sebagai Pedoman dalam Pengembangan Pelabuhan dan Pengaturan Tata Guna Tanah dan perairan di Daerah lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
b.bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, maka Pelabuhan Pomalaa telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Pegumpan Regional;
c.bahwa sesuai rekomendasi Bupati Kolaka Nomor 552/663/2015 tanggal 2 April 2015, maka lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut Pomalaa sebagai felabuhan Pengumpan Regional telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Induk Pelabuhan Pomalaa.

1.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2
2.Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4.Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per1indungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangO- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Angkutan di Per1indungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 3 MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN POMALAA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2.Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3.Rencana lnduk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis pertahanan keamanan sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
4.Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan, tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas, dan prasarananya;
5.Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan laut yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya. 4

(1)Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Pomalaa yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 10.200 M (Sepuluh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), dan areal perairan 195.077 M Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi);
(2)Kebutuhan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengembangan pelabuhan;
(3)Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Alur Pelayaran seluas 106.645 M (Seratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi);
2. b.Area Kolam Tambat seluas 1024 M (Seribu Dua Puluh Empat Meter Persegi);
3. c.Area Kolam Putar seluas 12.868 M (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi);
4. d.Area Kolam Labuh seluas 49.693 M (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi);
5. e.Area Keperluan Darurat Kapal seluas 24.847 M(Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi).

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pasal 2

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik kordinat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB ILL

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

(1)Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Pomalaa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut sebagai berikut:
1. a.Tahap l, jangka pendek dari tahun 2015 s.d 2019
2. b.Tahap 11, jangka menengah dari tahun 2015 s.d 2025
3. c.Tahap 111, jangka panjang dari tahun 2015 s.d 2035 5
(2). Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan aspek lingkungan didahului dengan studi lingkungan.

Pasal 6

Rencana tapak dan rencana teknis terinci utuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Pomalaa sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Dalam hat penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BABVI PENUTUP Pasal 10 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. PARAF KOORDINASI ' N JabatanY a m a Paraf f;-�r- fr. f ttrur pus p I I • I l,AD4ANA. rp ' Ir.A.M, MA'Muu SuPRurN rd b15 , VvPEptuBuvrN - I I 4 kg 4eS. Sr45 (c0Rd Hu(ur ,A Ditetapkan di : Kendari Pada Tanggal: 30 -9y- 2015 GUBERNUR S WESI TENGGARAt.. t NURALAM Diundangkan di Pada Tanggal Kendari 2015 L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWE: TT; IGRA LUKMAN ABUNAWAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR: ?)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 37 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pasal 2

Pasal 3

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pasal 2

Pasal 3

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009