DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 59 Tahun 2014

Nomor: 59
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III SISTIMATIKA, ISi DAN URAIAN RSP BAB IV PELAKSANAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Tcnggara Tahun 2014. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndinesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indinesia Nomor 2043),

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 lenlang Pembentukan Dacrah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299). 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
5.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421).
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4725).
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816).
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pcmerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737).
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Noror 12);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 ten tang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14);
18.Keputusan Gubernur Nomor 145 tahun 2013 tantang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINS SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014

BAB I

: Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut RSP, adalah dokumen yang berisikan strategi kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi yang dapat dijadikan masukan atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di daerah.

BAB II

: Kondisi Sanitasi Saat Ini dan Target Capaiannya;

Pasal 2

RSP disusun dengan tujuan sebagai pedoman/ acuan bagi provinsi dalam menentukan : Arah kebijakan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi, Strategi Kebijakan Sanitasi ini untuk dijadikan salah satu program prioritas yang dimaksudkan kd dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD di provinsi maupun kabupaten./ kota

BAB III

SISTIMATIKA, ISi DAN URAIAN RSP

Pasal 3

(1)Sistimatika RSP Provinsi Sulawesi Tenggara disusun sebagai berikul:
(2)Isi dan Uraian RSP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan arah kebijakan pembangunan sanitasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas berbagai program sesuai pencapaian target meliputi :
1. a.Peningkatan kualitas clan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga;
2. b.Penanganan Air limbah domeslik;
3. c.Pengelolaan drainase lingkungan;
4. d.Pelaksanaan secara terpadu dan berkelanjutan;
5. e.Pelaksanaan dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan.
6. f.Pemantauan dan pelaporan kemajuan dari hsil program dan kegiatan;
7. g.Peningkatan kapasitas pengelolaan sanitasi di daerah;
8. h.Evaluasi dampak untuk mengetahui efektifitas, efisiensi dan perubahan yang dihasilkan dari program dan kegiatan.
(2)Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai kewenangan seiagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, oleh SKPD terkait, maka pelaksanaannya didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah clan Koordinasi perencanaan Roadmap Sanitasi dengan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rncana Pembangunan Jangka Menengah clan Rencana Pembangunan Tahunan.
(2)Ketua Tim Pokja Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur No 145 tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas memonitor clan mengevaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi Provinsi tahunan.
(3)Ketua Pokja Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat
(2)menyampaikan laporan hasil capaian kegiatannya setiap tahun kepada Gubernur. BABIV

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara , AWES! TENGGARA, NURALAM Ditetapkan di Kendari Pada Tanggal S9 - S- 2014 I I F:•afl --�-- t !4 -ko__:� f UBERNUR A (APPEDA .l I I ------·• -·-- � i I Dr.lc.I.tTut PusPA ADMVAAA, rte Dr¢ H.sire A OI GAS0, MM Diundangkan di Kendari Pada Tanggal 2014 SEKRE RIS DAERAH, LUKMAN ABUNAWAS, BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENG GARA TAHUN 20Lu NOMOR 59

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…