DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 66 Tahun 2015

Nomor: 66
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI DAERAH BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PENGAHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi Daerah. dimaksud huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Petunjuk Mengingat : Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi Daerah.

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Dacrah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten Lang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noma 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcnlang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN GUBERNUR PERATURAN TENTANG DAERAH PETUNJUK PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerinlah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Kepala Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tcrmasuk konlrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjck retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serla dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olch Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serla penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong rctribusi tertentu;
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
15.Surat Kctetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
16.Surat Ketetapan Tambahan, yang Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan rctribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17.Surat Setoran Retribusi Daerah, disingkat SSRD adalah bukti penyetoran retribusi yang Lelah yang selanjutnya pembayaran atau dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan earn lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan unluk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1)Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) golongan:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha;
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
1. a.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
2. b.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
3. c.Retribusi Pelayanan Pendidikan.
(3)Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. b.Retribusi Tempat Pelelangan;
3. c.Retribusi Tempat Penginapan/ Pcsanggrahan/ Villa;
4. d.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
5. e.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
6. f.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah. () Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
7. a.Retribusi lzin Trayck; dan
8. b.Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh SKPD Pemungut Retribusi.
(2)Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan. () Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana diatur pada ayat (2), harus mencantumkan:
1. a.Kop Pemerintah Daerah dan nama SKPD pengelola
2. b.Dasar hukum pemungutan
3. c.Tarif sesuai Peraturan Daerah
4. d.Nomor Seri

Pasal 4

(1)Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD dan dibavar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari scjak diterbitkannya SKRD.
(2)Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibcrikan tanda bukti pembayaran
(3)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan pada SKPD pemungut atau tempat lain yang clitetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 5

( 1) Pencrimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetorkan seluruhnya kepada Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 6

(1)Terhadap Retribusi yang dipungut dengan SKRD, dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari sebelum tanggal jatuh tempo pcmbayaran ditcrbitkan Surat Teguran.
(2)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayer tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(3)Bentuk, ukuran dan isi Surat Teguran dan STRD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kcpala SKPD.
(2)Kepala SKPD menetapkan Keputusan telah terjadi kelebihan pembayaran retribusi atas permohonan Wajib Relribusi.
(3)Permohonan pengembalian scbagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.nama dan alamat Wajib Retribusi;
2. b.masa retribusi;
3. c.besarnya kelebihan pembayaran;
4. d.alasan-alasan yang jelas; dan
5. e.dilampiri foto copy SKRD dan SSRD.
(4)Dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan scejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD harus memberikan kcputusan.
(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sudah terlampaui dan Kepala SKPD tidak memberikan keputusan, maka pengembalian kelcbihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama l (satu) bulan.
(6)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dal jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB diterbitkan.
(7)Jika kelcbihan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memberikan imbalan bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 8

(1)Gubernur berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembcbasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang tclah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

(1)Pemberian pengurangan, dan/atau, keringanan atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jemis retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat ( 1 ).
(2)Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan tcrhadap pokok retribusi.
(3)) cringanan retribusi diberikan dalam bentul
(3)Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
1. a.Angsuran pembayaran retribusi; atau
2. b.Penundaan pembayaran retribusi
(4)Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Pasal 10

(1)Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribus dengan mepertimbangkan:
1. a.kemampuan membayar wajib retribusi;
2. b.obyek retribusi lerkena bencana;
(2)Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan: a, kemampuan membayar wajib retribusi;
1. b.obyek relribusi lcrkena bencana;
(3)Pembebasan retribusi diberikan kcpada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
1. a.kemampuan membayar;
2. b.obyek retribusi pihak pemerintah daerah;
3. c.obyek retribusi terkena bencana;

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012