DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BAB III KEANGGOTAAN BAB IV PEMBIAYAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Sadan Pengawas Rumah Sakit maka perlu membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara external di Sulawesi Tenggara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara· Republik Indoesia Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

(4)Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan tentang Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pemerintahan Daerah Pengawasan (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik l L Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428) ;
8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonsia ;
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 . Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11). Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINS! SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5.Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit non struktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara ekstemal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
7.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. rf

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sadan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut BPRS Provinsi. ., '

Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan Unit Non Struktural di Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 4

BPRS Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

a.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayah daerah;
b.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di wilayah daerah;
c.mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
d.melakukan pelaporan basil pengawasan kepada BPRS ;
e.melakukan analisa hasil pengawasan dan meberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan ; dan
f.menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS Provinsi mempunyai wewenang :

a.melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayah daerah ;
b.meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayah daerah kepada semua pihak yang terkait ;
c.meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit;
d.memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisa hasil pembinaan dan pengawasan ;
e.menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ; dan
f.memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administrasi terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran. Umum Pasal 6 BPRS Provinsi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.

BAB III

KEANGGOTAAN BagianKesatu

Pasal 7

( 1) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur :

a.Pemerintah Daerah;
b.Asosiasi Perumahsakitan;
c.Organisasi profesi bidang kesehatan; dan
d.Tokoh masyarakat;

(2)Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(3)Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan :
1. a.Warga negara Indonesia ;
2. b.sehat fisik dan mental;
3. c.tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
4. d.cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
5. e.usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
6. f.melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan / atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi ; dan
7. g.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal. dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
2. b.bukan tenaga kesehatan.

Pasal 9

(1)Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masajabatan 3 (tiga) tahun.
(2)Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 10

(1)Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena :
1. a.berakhir masa jabatan sebagai anggota ;
2. b.mengundurkan diri ;
3. c.meninggal dunia;
4. d.tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya ; atau
5. e.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 11

(1)Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan diberhentikan dari keanggotaan.
(2)Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Gubemur.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEANGGOTAAN BagianKesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEANGGOTAAN BagianKesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2017