DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017. GUBERNUR SULAWESI TElfGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 • PERATURANGUBERNURSULAWESITENGGARA NOMOR : \ TAHUN 2017 GUBERNURSULAWESITENGGARA • 2

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); r • • 3 •
11.Peratu.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peratu.ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor4 Tahun 2015;
13.Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua ka1i terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18.Peratu.ran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. • 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi tenggara;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau menerima, memungut pendapatan daerah yang ada dalam penguasaannya;
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKADadalah Perangkat Daerah Provinsi _ Sulawesi Tenggara selaku Pengelola Keuangan Daerah;
11.Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
13.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 7 ·; • • -, r '..... 5 kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
22.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Aparatur Sipil Negara pada SKPD yang memiliki Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala SKPD sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran.
23.Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah ddalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja;
24.Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
25.Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan APBN/ APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; pengeluaran untuk yang berhak guna bertugas membantu bendahara melaksanakan pembayaran kepada •
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya;
15.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
16.Pengguna Barang adalah kepala SKPD/ pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
17.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPDadalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
18.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKadalah pejabat pada SKPDyang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang .tugasnya;
19.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
20.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
21.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang • 6 Elektronik;
28.Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
29.Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kornpleks;
30.Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
31.Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/ atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
32.Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan secara elektronik.
33.Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan.
34.Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan langsung.
35.Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikasi tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompentensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
36.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah organisasi yang mempunyai tugas menjalankan pengembangan jasa konstruksi di daerah; • badan usaha atau orang usahanya menyediakan
26.Penyedia barang/ jasa adalah perorangan yang kegiatan barang/layanan jasa;
27.Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah unit yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara ... . , ) • 7 yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

b.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
c.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kondisi kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
d.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN Daerah yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
e.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan disiplin aparatur dan kinerja kelembagaan diberikan kepada ASN yang menunjukkan disiplin dalam menjalankan tugas serta menunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tapat waktu. Negara Daerah
1. 37.Sistem Informasi Management Keuangan Daerah (SIMDAKEU) adalah serangkaian manual dan aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL),Penyusunan Anggaran (DIPA),Penerbitan SPM, dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAI);
2. 38.SIMDA Barang Milik Daerah adalah aplikasi SIMDA yang menitik beratkan pada Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. 39.Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LPSE adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembang oleh Lembaga Kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melaporkan/mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ J asa;
4. 40.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara Daerah di luar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan berdasarkan kriteria:
a.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN I ' \ . • • 8 LUKMAN ABUNAWAS BERITADAERAHPROVINS!SULAWESITENGGARA TAHUN 2017 NOMOR : Diundangkan di Kendari Pada tanggal, 201 7 SE I , NUR ALAM i endari , 3 ;:)W'uar, 201 7 I TENGGARA,'l-- GUBERNURS Ac;s Jr ·~,£ ~\..\,\·~~-~ ~"'Al"' I --4--~ Ith-~ ttot:VM A, diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. tanggal

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. •

Pasal 3

Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur se bagai berikut:

a.Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur.
b.Wakil Ketua DPRD setara dengan Pejabat Eselon I (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya).
c.Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Pratama).

Pasal 2

Uraian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini. ... \\"'. I 9 No. Eselon/ Golongan/ Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4

1.Eselon II OB 21.450.00,-
2.Eselon III yang OB 9.277.500.- dipekerjakan
3.Eselon III OB 6.293.750,-
4.Eselon IV OB 3.582.500.-
5.Pelaksana Gol. IV OB 2.235.000,-
6.Pelaksana Gol III OB 1.975.500,-
7.Pelaksana Gol II OB 1.641.025,-

b.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara lingkup BPKADdiatur sebagai berikut: No. Eselon/ Golongan/ Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5
1. 1.Eselon I OB 32.500.000,- Eselon II yang dipekerjakan
2. 2.-Inspektur OB 18.820.000,- - Kepala Biro Hukum OB 14.500.000,-
3. 3.Eselon II OB 11.000.000,-
4. 4.Eselon III OB 2.750.000,-
5. 5.Eselon IV OB 1.650.000,-
6. 6.Pelaksana Golongan IV OB 1.176.500,-
7. 7.Pelaksana Golongan III OB 1.000.000,-
8. 8.Pelaksana Golongan II OB 850.000,-
9. 9.Pelaksana Golongan I OB 850.000,-
10. 10.Paramedis OB 1.500.000,-
11. 11.Paramedis Klinik Setda OB 1.250.000,-
a.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kinerja Kelembagaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kinerja Kelembagaan adalah se bagai beriku t :
1. 1.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara A.BELANJA PEGAWAI PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : \ TAHUN 2017 TANGGAL: 3 ~I :J..Ol] ' ' ... • • • 10 No. Jabatan Volume Biaya (Rp) 1 2 3 4
2. 1.Pengguna Anggaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 800.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.100.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.300.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 1.600.000,-
1. 2.Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 775.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.050.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.275.000,- Honorarium bulanan PA/KPA, PPTK, PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, Petugas ULP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan perbulan seperti tercantum dalam tabel : 1) Honorarium Bulanan B.BELANJA PEGAWAI PADA KOMPONEN BELANJA LANGSUNG Keterangan :
1. 1.ASN daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diberikan satu jenis Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
2. 2.ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah di suatu Kabupaten atau Kota dapat diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan tidak menerima gaji sebagai Penjabat Bu pati /W alikota.
3. 3.ASN yang melaksanakan tugas se bagai pelaksana tugas (PLT) a tau pelaksana harian (PLH)diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatan struktural definitifnya.
d.ASN dan TNI Polri yang dipekerjakan/ diperbantukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
e.Tata Cara Penilaian, Pejabat Penilai, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara akan ditetapkan dengan Peraturan Gu bern ur. Tarif No. Uraian Satuan (Rp) Ket 1 2 3 4 6 1 Dokter Spesialis OB 7 .500.000,- 2 Dokter Umum/ Gigi/ Apoteker OB 3.750.000,-
c.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi : • • ' 11 No. Jabatan Volume Biaya (Rp) 1 2 3 4
d.> Rp.5.000.000.000 OB 1.550.000,-
1. 3.1. Bendahara Pengeluaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 750.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.000.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.250.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 1.500.000,-
1. 2.Bendahara Penerimaan
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 550.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 700.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp.5. 000.000.000 OB 800.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 950.000, 4 . 1. Pembantu Bendahara Pengeluaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 500.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 550.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 600.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 650.000,-
1. 2.Pembantu Bendahara Penerimaan
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 300.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 350.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 400.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 450.000,-
1. 5.Kuasa Pengguna Anggaran a . Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 700.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 800.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 900.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 1.000.000,-
1. 6.Bendahara Pengeluaran Pembantu
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 700.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 800.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 900.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 1.050.000,-
1. 7.Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 400.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 500.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 550.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 600.000,- 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dibayarkan sesuai (diberikan perkegiatan) DPA .. •,;, ---- ---------------------- • •• • f ' 12 No Uraian Jumlah ·Tolok Satuan Tarif (Rp) Ora112. Ukur 1 2 3 4 5 6 A. Nilai Kegiatan s/ d Rp. 30.000.000,- 1 Pengarah 1 1 OK 1.250.000,- 2 Ketua 1 1 OK 1.000.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 900.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 850.000,- 5 Anzzota Ls 1 OK 650.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 500.000,- B. Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/ d 70.000.000,- 1 Penanggung J awab 1 1 OK 1.500.000,- 2 Ketua 1 1 OK 1.250.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 1.150.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 1.000.000,- 5 Anggota Ls 1 OK 850.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 600.000,-
c.Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- 1 Pengarah 1 1 OK 1.750.000,- 2 Ketua 1 1 OK 1.500.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 1.350.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 1.250.000,- 5 Anggota 5 1 OK 1.000.000,- 6 Sekretariat 2 1 OK 750.000,-
a.Honorarium ASN 1) Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas sektor diberikan 1 (satu) kali per tolok ukur kegiatan yang tercantum pada target kinerja kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel: 2) Honorarium Pegawai Pada Kelompok Belanja Langsung No. Jabatan Volume Biaya (Rp) 1 2 3 4
1. 9.Staf PPK OB 300.000
2. 10.Pengurus Barang OB 1.500.000,-
3. 11.Penyimpan Barang SKPD OB 1.000.000,-
4. 12.Pejabat Pengadaan OB 500.000,-
5. 13.Petugas LPSE
a.Administrator system/ J aringan I Agency OB 2.500.000,-
b.Verifikator OB 2.500.000,-
c.Help Desk OB 2.500.000,-
d.Trainer OB 2.500.000,- E Tenaga IT OB 2.500.000,- F Pelaksana Sekretariat OB 1.500.000,-
1. 14.Petugas Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah Kelompok Kerja (Pokja) OB 1.500.000,-
2. 15.Panitia/Peiabat Penerima Hasil Pekeriaan
a.Ketua OB 500.000,-
b.Sekretaris OB 400.000,- c . Anzzota OB 300.000,- I. • • 13 3) Diklat Luar Negeri ASN daerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri atas beban APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, besaran biaya 2) Biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Tenggara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri. No. Uraian Biaya/ Orang Keterangan 1 2 3 4 1 Biaya Kontribusi Diklat
a.Diklatpim I Rp. 140.000.000,- Ditetapkan
b.Diklatpim II Rp. 30.261.000,- berdasarkan surat
c.Diklatpim III Rp. 22.125.000,- undangan dari
d.Diklatpim IV Rp. 20.230.000,- pihak penyelenggara 2. Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari)
a.Golongan II Rp. 250.000,- Per Hari
b.Golongan III Rp. 350.000,- Per Hari
c.Golongan IV Rp. 450.000,- Per Hari 1) Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional teknis dari Instansi Pernerin tah :
b.Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan & Pelatihan (DIKLAT)bagi ASN Pemberian bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)bagi ASN sebagai berikut: 3) Uang Saku Peserta Pelatihan dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- s.d Rp. 300.000,- per kegiatan 4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural/kepemimpinan/ fungsional/teknis, yang dilaksanakan Badan Diklat diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur. 5) Tim/Panitia pengelola kegiatan lingkup Provinsi yang memerlukan koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dan instansi Vertikal dapat diberikan honorarium yang besarannya sesuai volume dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. No Uraian Satuan Besaran A. Honorarium Narasumber /Pembahas
1. 2.Pejabat Eselon I OJ 1.400.000,-
2. 3.Pejabat Eselon II OJ 1.000.000,-
3. 4.Pejabat Eselon III OJ 900.000,- B. Moderator Orang/Kali 700.000,-
c.Honorarium Pembawa Acara OK 400.000,- 2) Honorarium Narasumber / Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara . , • • ' 1' 14 KOTA SATUAN BIAYATIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI (Rp) (Rp)
1. 1.Kendari Jakarta 7 .658.000,- 4.182.000,-
2. 2.Kendari Ambon 4.824.000,- 2.856.000,-
3. 3.Kendari Bandar Lampung 8.354.000,- 4.482.000,-
4. 4.Kendari BandaAceh 12.953.000,- 7 .102.000,-
5. 5.Kendari Batam 10.598.000,- 5.658.000,-
6. 6.Kendari Denpasar 5.455.000,- 3.273.000,-
7. 7.Kendari Jogjakarta 8.129.000,- 4.706.000,-
8. 8.Kendari Padang 11.167.000,- 5.722.000,-
9. 9.Kendari Palembang 9.659.000,- 5.102.000,-
a.Biaya Transport Pergi/Pulang 1) Biaya transportasi perjalanan dinas Dalam Negeri: Perjalanan dinas Dalam Negeri terdiri dari : transportasi {tiket pesawat), transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan serta airport tax. a) Biaya transportasi sesuai harga tiket {at cost) dan/ atau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 sebagai berikut: •
1. 1.PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas dalam provinsi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara un tuk kegiatan Seminar, Lokakarya, Monitoring, Studi Banding, Rapat Koordinasi, Diklat/Pelatihan, Pemutakhiran Data, dan Kegiatan Promosi/Kunjungan Kerja. Rincian tarif perjalanan dinas untuk ASNdan Non ASN adalah sebagai berikut: • C. BELANJA BARANG/JASA No. Komsumsi Satuan Bia ya (Rp) 1 Halfday Pax 180.000,- 2 Fullday Pax 250.000,- 2 Fullbord Pax 550.000,-
d.Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. Komsumsi Satuan Bia ya (Rp)
1. 1.Makanan kotak Orang/Kali 42.000,-
2. 2.Makanan Prasmanan Orang/Kali 75.000,-
3. 3.Snack Orang/Kali 20.000,-
c.Biaya Komsumsi Rapat pendidikan dan pelatihan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. . ',, ,, 15 NO. ESELON/ DALAM LUAR PROV. WAKTU GOLONGAN PROV. (Rp) (Rp) (MAKS)
1. 1.Gubemur 1.380.000,- 6.160.000,- 7 Harl
2. 2.Wakil Gubernur 1.230.000,- 3.300.000,- 7 Hari
3. 3.Eselon I 1.150.000,- 2.250.000,- 7 Hari
4. 4.Eselon II 750.000.- 1. 700.000,- 7 Harl
5. 5.Eselon III 520.000,- 1.400.000,- 7 Hari
6. 6.Eselon IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Hari
7. 7.Golongan IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Hari
8. 8.Golongan III, II, I 380.000,- 750.000,- 7 Hari dan NonASN
b.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi : 1). Uang Harian Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah diatur dalam arif beriku t ini : • b) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 1.250.000,- (satu kali setiap perjalanan). 2) Perjalanan Dinas dalam Kota, biaya transportasi dan uang harlan diberikan maksimal sebesar Rp. 250.000,- per hari; 3) Perjalanan dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangku tan diberikan uang transportasi dan uang harlan 2 (dua) yaitu 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; 4) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir). 5) Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA (sebagaimana format terlampir). •
1. 10.Kendarl Pekanbaru 11.220.000,- 5.776.000,-
2. 11.Kendari Semarang 9.659.000,- 5.027.000,-
3. 12.Kendari Solo 9.659.000,- 5.166.000,-
4. 13.Kendari Surabaya 11.103.000,- 5.466.000,-
5. 14.Kendari Timika 18.633.000,- 9.798.000,-
6. 15.Kendari Makassar 2.663.000,- 1.786.000,-
7. 16.Kendarl Malang 10.322.000,- 5.487.000,- 16 TARIF HOTEL PEJABAT PEJABAT PEJABAT PEJABAT No. PROVINS I SATU NEGARA/ NEGARA ESELON ESE LON GOL.1/11 AN PEJABAT LAINNYA/PE 111/GOL.IV IV /GOL.111 ESELON I JABAT ESELON II 1 2 3 4 5 6 7 8
l.Aceh OH 4.420.00C 1.625.00C 1.062.000 546.000 546.000
1. 2.Sumatera OH 4.960.00( 1.518.00C 879.000 510.00C 510.000 Utara
2. 3.Ria u OH 3.820.00( 1.500.00C 1.085.00C 450.00C 450.000
3. 4.Kepulauan OH 4.275.00C 1.625.000 813.000 638.000 638.000 Riau
4. 5.Jam bi OH 4.000.00C 1.500.000 925.000 500.000 500.00C
5. 6.Sumatera OH 5.236.00( 1.330.000 1.113.00C 520.00C 520.00C Bar at
6. 7.Sumatera OH 4.680.00( 1.563.000 788.000 700.00C 700.00C Sela tan
7. 8.Lampung OH 3.960.00C 1.625.000 875.000 400.000 400.00C
8. 9.Bengkulu OH 1.300.00C 988.000 900.000 560.000 560.00C
9. 10.Bangka OH 3.335.00( 1.688.000 1.063.00C 400.00C 400.00C Belitung
10. 11.Ban ten OH 4.763.00( 1.788.000 1.000.00C 718.00C 718.00C
11. 12.JawaBarat OH 3.700.00( 1.760.000 800.000 560.00C 560.00C
12. 13.D. K. I.Jakarta OH 8.720.00( 1.490.000 992.000 610.000 610.00C
13. 14..Jawa Tengah OH 4.150.000 1.480.000 949.000 450.000 450.00C
14. 15.0.1.Yogyakarta OH 4.700.000 1.688.000 1.013.000 788.000 788.00C
15. 16.Jawa Timur OH 4.400.000 1.370.000 1.063.000 563.000 563.00(
16. 17.Bali OH 4.890.000 1.810.000 990.000 910.000 910.00(
17. 18.Nusa Tenggara OH 3.500.000 1.994.000 1.000.000 580.000 580.00C Barat
18. 19.Nusa Tenggara OH 3.000.000 1.313.000 938.000 550.000 550.00C Timur
19. 20.Kali.mantan OH 2.400.000 1.538.000 1.125.000 538.000 338.00( Barat
20. 21.Kali.mantan OH 3.000.000 1.960.000 938.000 659.000 659.00( Tengah
21. 22.Kali.man tan OH 4.250.000 2.100.000 904.000 540.000 540.00C Selatan
22. 23.Kali.mantan OH 4.000.000 2.188.000 1.188.000 688.000 688.00( Timur
23. 24.Kali.man tan OH 4.000.000 2.188.000 775.000 500.000 500.00( Utara
24. 25.Sulawesi Utara OH 3.827.000 1.950.000 863. 000 550.000 550.00C
25. 26.Goronztalo OH 1.650.000 1.438.000 688.000 479.000 479.00C
26. 27.Sulawesi Barat OH 1.575.000 1.288.000 1.075. 000 400.000 400.00C
27. 28.Sulawesi OH 4.820.000 1.550.000 847.000 580.000 580.00C Selatan
28. 29.Sulawesi OH 2.030.000 1.625.000 L125.000 650.000 650.00C c, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan dinas Dalam Negeri LUAR DALAMKOTA NO. URAIAN SATUAN KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

(1)(2) (3) (4) (5)

1.PEJABAT NEGARA OH 250.000,- 125. 000,-
2.PEJABAT ESELON I OH 200. 000,- 100. 000,-
3.PEJABAT ESELON II OH 150. 000,- 75. 000,- 2). Uang Representasi ' . I, • • ' ' ' 17

d.Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas 1) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Sekretaris Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur /Wakil Gubernur; 2) SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani Sekretaris DPRD; 3) Izin perjalanan dinas luar daerah bagi eselon II harus mendapat persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan perjalanan yang dilampiri undangan dan/ atau tujuan perjalanan; 4) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; No. Jabatan Volume Bia ya (Rp.) 1 2 3 4 1 Ajudan Gubernur/ Wakil Gubernur OB 3.000.000,- 2 Sopir Gubernur / Wakil Gubernur OB 3.000.000,- 3 Anggota Patwal OB 3.000.000,- 4 Pengamanan Tertu tu p OB 3.000.000,- • 1) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif tersebut di atas; 2) Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubemur menginap di hotel yang sama dengan Gubemur/Wakil Gubemur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka Ajudan/Sopir Gubernur /Wakil Gubernur diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III; 3) Bagi SKPDyang mempunyai UPTDdapat mengalokasikan biaya uang harian dalam wilayah Kabupaten masing-masing UPTD serta dari UPTD ke Ibukota Provinsi (kantor induk, dinas/badan) atau jika UPTD melakukan monitoring di wilayah UPTD masing-masing, maka tetap menyiapkan alokasi biaya uang harian; 4) Perjalanan Dinas istri Gubernur dan/atau istri Wakil Gubernur pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel disetarakan dengan pejabat eselon II; 5) Biaya Penginapan untuk Non ASN disetarakan dengan ASN Golongan I/II; 6) Honor diberikan perbulan kepada Ajudan Gubernur /Wakil Gubernur, Pengamanan Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Gubernur /Wakil Gubernur. • TARIF HOTEL PEJABAT PEJABAT PEJABAT PEJABAT No. PROVINSI SATU NEGARA/ NEGARA ESELON ESELON GOL.1/11 AN PEJABAT LAINNYA/PE 111/GOL.IV IV /GOL.111 ESELON I JABAT ESELON II 1 2 3 4 5 6 7 8 Tenzah
1. 30.Sulawesi OH 1.850.000 1.375.000 750.000 563.000 563.00C Tenggara
2. 31.Maluku OH 3.000.000 1.288.000 740. 000 667.000 667.00C
3. 32.Maluku Utara OH 3.110.000 1.520.000 750. 000 480.000 480.00C
4. 33.Papua OH 2.850.000 2.088.000 950.000 550. 000 550.00C
5. 34.PapuaBarat OH 2.750.000 1.863.000 950.000 600.000 600.00C 18
6. 2.BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
a.Biaya Pemeliharaan Gedung/Kantor Biaya pemeliharaan gedung/kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume gedung/kantor masing-masing SKPD yang dialoksikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPDyang diatur sebagai berikut:
e.Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri 1) Setiap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, didahului dengan mengajukan kerangka acuan perjalanan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; 2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/Icota tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal perjalanan/jadwal acara kegiatan (format terlampir); 3) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri meliputi biaya transportasi, passport, fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data pendukung bukti pengeluaran yang sah. 4) Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/golongan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 5) Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari perjalanan luar negeri dan dilaporkan kepada Gubemur/Wakil Gubernur 5) SPT dan SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD; 6) SPT dan SPPD untuk Eselon III, Eselon N dan staf lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Kepala Biro; 7) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Kepala dan staf Badan Penghubung Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan; 8) Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya transportasi dengan merevisi SPT dan SPPD; 9) Setiap perjalanan dinas harus melaporkan hasilnya kepada pejabat yang menerbitkan SPPD; 10) Biaya perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD; 11) Biaya Perjalanan Dinas Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur diberikan apabila Undangan Gubemur /Wakil Gubemur Bersama Ibu, dengan ketentuan besaran Uang Harian diberikan setara dengan Eselon II; 12) Uang harian organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk Ketua disetarakan dengan Eselon II, dan untuk Wakil, Sekretaris disetarakan dengan Eselon III dan Anggota disetarakan dengan Eselon IV; 13)Format SPPD terlampir. • • . ,' 19 No. Jenis Unit/tahun (Rp.) 1 2 3 1 Kapal Pengawas/Puskel 22.000.000,- 2 Kapal Penyuluhan 20.000.000,- 3 Kapal Operasional SKPD 4 Kapal Operasional Pemerintah Provinsi 200.000.000,- d) Biaya Perbaikan Kendaraan dinas yang mengalami kerusakan karena kecelakaan atau akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan. e)Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: Umur teknis No. Kapasitas CC < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 2000 cc 7.000.000 10.000.000 2 > 2000 cc 12.000.000 17.000.000 • c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: Umur Teknis No. Kapasitas CC < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 125 cc 750.000 1.500.000 2 > 125 cc 900.000 2.000.000
b.Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya meliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan: 1 ) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas; 2) Khusus kendaraan dinas pelayanan/operasional rumah tangga Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan luar daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBMdisesuaikan kebutuhan; 3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan dinas diberikan sebagai berikut: a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan eselon I diberikan at cost; b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: • No. Pemeliharaan Gedung Satuan Bia ya
1. 1.Gedung bertingkat m2/tahun 171.000,-
2. 2.Gedung tidak bertingkat m2/tahun 125.000,-
3. 3.Halaman gedung/Bangunan Kantor m2/tahun 10.000,- 20 Nilai Fisik Gedung Jalan Jembalan Pengairan Drainase/ llermaga Per hub. Kelistrikan Air Bersih No (%) (%) (%) (%) Tanggnl (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0-100 [uu 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2 >100 juta · 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 250 Juta 3 >250 juta- 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 500 juta >500 Juta · 4 6.75 6.75 6.75 6.75 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1,0 Milyar > 1,0 Milyar · 5.255 6.25 6.25 6.25 6.25 5.25 5.25 5.25 5.25 l,5 Milyar > 1,5 Milyar · 5.00 5.00 5.00 5.006 5.75 5.75 5.75 5.75 5.00 2,0 Milyar >2,0 Milyar · 4.757 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 2,5 Milyar >2,5 Milyar · 4.50 4.50 4.50 4.508 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 3,0 Milyar > 3,0 Milyar · 4.259 4.50 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 3,5 Milyar > 3,5 Milyar · 4.2510 4.50 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 4,0 Milyar >4,0 Milyar · 4.00 4.00 4.00 4.00ll 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4,5 Milyar
4. 4.BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIK
a.Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:
1. 3.PENGADAAN ALAT TULIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR
a.Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
b.Pengadaan Alat/Peralatan Komputer (PC): Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit alat/peralatan komputer harus dilengkapi spesifikasi yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan printer dengan/ atau tan pa printer yang pengalokasian anggarannya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
c.Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya pemeliharaan peralatan kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume dan beban kerja masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPD yang besarnya sesuai volume dan penggunaan. • 1• I .,' 21 Gedung Jalan Jembatan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. Kelistrfkan Air Bersih 0 Nilai Fisik (%) (%) (%) (%) Tanggul (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l 0-100 Juta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 >100 juta - 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 250 Juu >250 Juta - 3 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 500 Juta >500 Iuu- 4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 l,O Milyar > l,O Milyar - 5 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 l,5 Milyu > l,5 Milyar - 6 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2,0 Milyar >2,0 Uilyar - 7 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2,5 Milyar > 2,5 Milyar - 8 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3,0 Milyar 9 >3,0 Milyar - 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
b.Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut : No Nilai Fisik Gedung Jalan Jembatan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. Kelistrikan Air Bersih (%) (%) (%) (%) Tanggul (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 s 6 7 8 ') 10 11 >4,5 Milyar - 12 5,00 5,00 5,00 5,00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 5,0 Milyar >5 Milyar- 13 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 lO Milyar >10 Milyar- 14 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 25 Milyar >25 Milyar- 15 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 50 milyar >50 Milyar - 16 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 100 Milyar > JOO MiJyar - 17 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 250 Milyar >250 Milyar - 18 1.25 1.25 1.25 1.25 l.25 1.25 1.25 l.25 l.25 500 Milyar t I 22
1. 5.BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
a.Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan secara lelang terpusat pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya;
b.Seluruh kegiatan yang telah selesai dilelang diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-rnasing SKPD untuk diproses Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)dan Kontrak;
c.Kegiatan Penunjukan Langsung/e-catalog yang telah selesai diproses pada Biro Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Perjanjian Kontrak (SPK)
c.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai tugas pokok dan fungsinya wajib memantau dan mengawasi kinerja Konsultan Pengawas dan Perencana.
d.Setiap SKPD/KPA wajib menyusun dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)Belanja Langsung kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)melalui portal nasional LPSE setelah adanya persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRDtentang RAPBD. Gedung Jalan Jembatan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. Kelistrikan Air Bersih 0 Nilai Fisik (%) (%) (%) (%) Tanggul (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3,5 Milyar > 3,5 Milyar - 10 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 4,0 Milyar >4,0 Milyar- 11 2.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4,5 Milyar >4,5 Milyar - 12 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5,0 Milyar >5 Milyar- 13 l.75 l.75 1.75 l.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 10 Milyar >10 MiJyar- 14 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 25 MiJyar >25 Milyar- 1.2515 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 50 milyar >50 Milyar- 16 1.00 LOO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100 Milyar > 100 Milyar - 17 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 250 Milyar >250 Milyar - 0.5018 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 500 Milyu ' , 23 1) Pergeseran lokasi dan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pergeseran antar Rincian Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD;
1. 8.PERGESERANLOKASIDANANGGARAN
2. 7.SERAH TERIMA PEKERJAAN
a.PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
b.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang anggotanya berasal dari Instansi sendiri, BPKADdan Biro Administrasi Pembangunan;
c.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai beriku t : 1) Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; 2) Memahami isi kontrak; 3) Memilikikwalifikasi teknis; 4) Menandatangani fakta integritas; dan 5) Tidak menjabat sebagai Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)atau Bendahara.
d.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
1. 6.PEMBERIAN UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA
a.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memberikan uang muka kepada penyedia untuk persiapan memulai pekerjaan, dan penyedia wajib mencairkan uang muka untuk kegiatan dengan nilai kontrak di atas Rp.200 juta bagi pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa lainnya, serta di atas Rp. 50 juta untukjasa konsultansi.
b.Dalam hal penyedia tidak mencairkan uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk mencairkan termin beriku tnya.
c.Pemberian uang muka pada penyedia barang/jasa diberikan setelah Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan dari Bank Pemerintah dan Bank Umum lainnya, serta Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian ( Surety Bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
d.Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut: 1) Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30 % dari nilai kontrak; 2) Untuk usaha selain usaha kecil setingi-tingginya 20 % dari nilai kontrak]
e.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan prestasi pekerjaan kepada Penyedia dan Penyedia wajib mencairkan uang berdasarkan prestasi pekerjaan, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan pajak; dan
f.Pembayaran prestasi pekerjaan berupa termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terlaksana, termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari hasil yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. • . ,, 24
a.Data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran.
1. 12.EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
2. 11.PENGAWASAN
3. 10.DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK
a.Dokumen Kegiatan pembangunan fisik berupa bangunan dan kegiatan konstruksi lainnya harus dibuat foto bersama Tim Pengawas dari depan, samping dan belakang pada kondisi/keadaan O 0/o, 50 °/o dan 100 % bersama Tim Pemeriksa. Pengambilan foto masing-masing dari posisi yang sama, serta foto detail konstruksinya sebagai bahan laporan;
b.Pada foto hasil kegiatan tersebut harus jelas terbaca papan nama kegiatan;
c.Setiap dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mencantumkan nomor dan tanggal, sebagai berikut: 1) SPK; 2) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Kerja; 3) Berita Acara. 9.PELAPORAN
a.Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Kepala SKPD selaku PA wajib menyampaikan laporan SPJ Fungsional kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
b.Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan kepada Gubemur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan beriku tnya;
d.PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Gubernur Cq. BPKADProvinsi Sultra selaku PPKD.
b.Pergeseran antar Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
c.Pergeseran antar Kegiatan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2) Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tembusannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. • • . ' ' 9 No. Eselon/ Golongan/ Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4
1. 1.Eselon II OB 21.450.00,-
2. 2.Eselon III yang OB 9.277.500.- dipekerj akan
3. 3.Eselon III OB 6.293.750,-
4. 4.Eselon IV OB 3.582.500.-
5. 5.Pelaksana Gol. IV OB 2.235.000,-
6. 6.Pelaksana Gal III OB 1.975.500,-
7. 7.Pelaksana Gal II OB 1.64 1.025 ,-
b.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara lingkup BPKADdiatur sebagai berikut: No. Eselon/ Golongan/ Jabatan Satuan Tarif (Rp) Ket 1 2 3 4 5
1. 1.Eselon I OB 32.500.000,- Eselon II yang dipekerjakan
2. 2.- Inspektur OB 18.820.000,- - Kepala Biro Hukum OB 14.500.000,-
3. 3.Eselon II OB 11.000.000,-
4. 4.Eselon III OB 2.750.000,-
5. 5.Eselon IV OB 1.650.000,-
6. 6.Pelaksana Golongan IV OB 1.176.500,-
7. 7.Pelaksana Golongan III OB 1.000.000,-
8. 8.Pelaksana Golongan II OB 850.000,-
9. 9.Pelaksana Golongan I OB 850.000,-
10. 10.Para.medis OB 1.500.000,-
11. 11.Paramedis Klinik Setda OB 1.250.000,-
a.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kinerja Kelembagaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kinerja Kelembagaan adalah sebagai berikut:
1. 1.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara A.BELANJA PEGAWAI PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN 2017 TANGGAL: . . • • ... 10 No. Jabatan Volume Biaya (Rp) 1 2 3 4
2. 1.Pengguna Anggaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 800.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.100.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.300.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 1.600.000,-
1. 2.Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 775.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.050.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.275.000,- Honorarium bulanan PA/KPA,PPTK,PPK, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerima, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, Petugas LPSE, Petugas ULP barang/jasa pemerintah, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan perbulan seperti tercantum dalam tabel : 1) Honorarium Bulanan B.BELANJA PEGAWAI PADA KOMPONEN BELANJA LANGSUNG Keterangan :
1. 1.ASN daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diberikan satu jenis Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
2. 2.ASNyang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah di suatu Kabupaten atau Kota dapat diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan tidak menerima gaji sebagai Penjabat Bupati/Walikota.
3. 3.ASN yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas (PLT) atau pelaksana harian (PLH)diberikan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatan struktural definitifnya.
d.ASN dan TNI Polri yang dipekerjakan/diperbantukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangku tan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
e.Tata Cara Penilaian, Pejabat Penilai, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Tarif No. Uraian Satuan (Rp) Ket 1 2 3 4 6 1 Dokter Spesialis OB 7 .500.000,- 2 Dokter Umum/ Gigi/Apoteker OB 3.750.000,-
c.Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi: • • 11 No. Jabatan Volume Biaya (Rp) 1 2 3 4
d.> Rp.5.000 .000 .000 OB 1.550.000,-
1. 3.1. Bendahara Pengeluaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 750.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 1.000.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 1.250.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 1.500. 000 ,-
1. 2.Bendahara Penerimaan
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 550.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 700.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp.5. 000.000.000 OB 800.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 950.000, 4 . 1. Pembantu Bendahara Pengeluaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 500.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 550.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 600.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 650.000,-
1. 2.Pembantu Bendahara Penerimaan
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 300.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 350.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 400.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 450.000,-
1. 5.Kuasa Pengguna Anggaran
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 700.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 800.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 900.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 1.000.000,-
1. 6.Bendahara Pengeluaran Pembantu
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 700.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 800.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 900.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 1.050.000,-
1. 7.Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
a.Pagu anggaran s.d Rp. 1.000.000.000 OB 400.000,-
b.> Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000 OB 500.000,-
c.> Rp. 2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000 OB 550.000,-
d.> Rp. 5.000.000.000 OB 600.000,- 8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dibayarkan sesuai (diberikan perkegiatan) DPA I f ... I • '. • • 12 No Uraian Jumlah Tolok Satuan Tarif (Rp) Orana Ukur 1 2 3 4 5 6 A. Nilai Kegiatan s/ d Rp. 30.000.000,- 1 Pengarah 1 1 OK 1.250.000,- 2 Ketua 1 1 OK 1.000.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 900.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 850.000,- 5 Anazota Ls 1 OK 650.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 500.000,- B. Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- sf d 70.000.000,- 1 Penanggung J awab 1 1 OK 1.500.000,- 2 Ketua 1 1 OK 1.250.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 1.150.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 1.000.000,- 5 Anggota Ls 1 OK 850.000,- 6 Sekretariat Ls 1 OK 600.000,-
c.Nilai Kegiatan Diatas Rp. 70.000.000,- 1 Pengarah 1 1 OK 1.750.000,- 2 Ketua 1 1 OK 1.500.000,- 3 Wakil Ketua 1 1 OK 1.350.000,- 4 Sekretaris 1 1 OK 1.250.000,- 5 Anggota 5 1 OK 1.000.000,- 6 Sekretariat 2 1 OK 750.000,-
a.Honorarium ASN 1) Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang melibatkan lintas sektor diberikan 1 (satu) kali per tolok ukur kegiatan yang tercantum pada target kinerja kegiatan seperti yang tercantum dalam tabel: 2) Honorarium Pegawai Pada Kelompok Belanja Langsung No. Jabatan Volume Biaya (Rp) 1 2 3 4
1. 9.Staf PPK OB 300.000
2. 10.Pengurus Barang OB 1.500.000,-
3. 11.Penyimpan Barang SKPD OB 1.000.000,-
4. 12.Pejabat Pengadaan OB 500.000,-
5. 13.Petugas LPSE
a.Administrator system/ J aringan / Agency OB 2.500.000,-
b.Verifikator OB 2.500.000,-
c.Help Desk OB 2.500.000,-
d.Trainer OB 2.500.000,- E Tenaza IT OB 2.500.000,- F Pelaksana Sekretariat OB 1.500.000,-
1. 14.Petugas Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah Kelompok Kerja (Pokja) OB 1.500.000,-
2. 15.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
a.Ketua OB 500.000,-
b.Sekretaris OB 400.000,- c . Anggota OB 300.000,- .. • • 13 3) Diklat Luar Negeri ASN daerah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar negeri atas beban APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, besaran biaya 2) Biaya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Tenggara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri. No. Uraian Biaya/ Orang Keterangan l 2 3 4 1 Biaya Kontribusi Diklat
a.Diklatpim I Rp. 140.000.000,- Ditetapkan
b.Diklatpim II Rp. 30.261.000,- berdasarkan surat
c.Diklatpim III Rp. 22.125.000,- undangan dari
d.Diklatpim IV Rp. 20.230.000,- pihak penyelenggara 2. Uang Saku berlaku apabila kegiatan yang diikuti lebih dari 7 hari)
a.Golongan II Rp. 250.000,- Per Hari
b.Golongan III Rp. 350.000,- Per Hari
c.Golongan IV Rp. 450.000,- Per Hari 1) Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional teknis dari Instansi Pemerintah:
b.Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan & Pelatihan (DIKLAT) bagi ASN Pemberian bantuan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)bagi ASN sebagai berikut : 3) Uang Saku Peserta Pelatihan dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- s.d Rp. 300.000,- per kegiatan 4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural/kepemimpinan/ fungsional/ teknis, yang dilaksanakan Badan Diklat diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur. 5) Tim/Panitia pengelola kegiatan lingkup Provinsi yang memerlukan koordinasi dan konsultasi lintas SKPD dan instansi Vertikal dapat diberikan honorarium yang besarannya sesuai volume dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. No Uraian Satuan Besaran A. Honorarium Narasumber /Pembahas
1. 2.Pejabat Eselon I OJ 1.400.000,-
2. 3.Pejabat Eselon II OJ 1.000.000,-
3. 4.Pejabat Eselon III OJ 900.000,- B. Moderator Orang/Kali 700.000,-
c.Honorarium Pembawa Acara OK 400.000,- 2) Honorarium Narasumber / Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara • . . • 14 KOTA SATUAN BIAYATIKET NO. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI (Rp) (Rp)
1. 1.Kendari Jakarta 7.658.000,- 4.182.000,-
2. 2.Kendari Ambon 4.824.000,- 2.856.000,-
3. 3.Kendari Bandar Lampung 8.354.000,- 4.482.000,-
4. 4.Kendari BandaAceh 12.953.000,- 7 .102.000,-
5. 5.Kendari Ba tam 10.598.000,- 5.658.000,-
6. 6.Kendari Denpasar 5.455.000,- 3.273.000,-
7. 7.Kendari .Joziakarta 8.129.000,- 4.706.000,-
8. 8.Kendari Padang 11.167.000,- 5.722.000,-
9. 9.Kendari Palembang 9.659.000,- 5.102.000,-
a.Bia ya Transport Pergi/ Pulang 1) Biaya transportasi perjalanan dinas Dalam Negeri: Perjalanan dinas Dalam Negeri terdiri dari : transportasi {tiket pesawat), transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan serta airport tax. a) Biaya transportasi sesuai harga tiket (at cost) dan/atau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.02/2016 sebagai berikut:
1. 1.PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas dalam provinsi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara un tuk kegiatan Seminar, Lokakarya, Monitoring, Studi Banding, Rapat Koordinasi, Diklat/Pelatihan, Pemutakhiran Data, dan Kegiatan Promosi/Kunjungan Kerja. Rincian tarif perjalanan dinas untuk ASN dan Non ASN adalah sebagai berikut: BELANJA BARANG/JASA No. Komsumsi Satuan Bia ya (Rp) 1 Half day Pax 180.000,- 2 Fullday Pax 250.000,- 2 Fullbord Pax 550.000,-
d.Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. Komsumsi Satuan Bia ya (Rp)
1. 1.Makanan kotak Orang/Kali 42.000,-
2. 2.Makanan Prasmanan Orang/Kali 75.000,-
3. 3.Snack Orang/Kali 20.000,-
c.Biaya Komsumsi Rapat pendidikan dan pelatihan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. • ' . • • c. 15 NO. ESELON/ DALAM LUAR PROV. WAKTU GOLONGAN PROV. (Rp) (Rp) (MAKS)
1. 1.Gubemur 1.380.000,- 6.160.000,- 7 Harl
2. 2.Wakil Gubemur 1.230.000,- 3.300.000,- 7 Hari
3. 3.Eselon I 1.150.000,- 2.250.000,- 7 Harl
4. 4.Eselon II 750.000.- 1.700.000,- 7 Harl
5. 5.Eselon III 520.000,- 1.400.000,- 7 Harl
6. 6.Eselon IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Harl
7. 7.Golongan IV 410.000,- 1.250.000,- 7 Harl
8. 8.Golongan III, II, I 380.000,- 750.000,- 7 Hari dan Non ASN
b.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi : 1). Uang Harian Perjalanan Dinas Luar dan dalam Daerah diatur dalam arif beriku t ini : b) Biaya transportasi Pergi Pulang dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke penginapan diberikan secara lumpsum sebesar Rp. 1.250.000,- (satu kali setiap perjalanan). 2} Perjalanan Dinas dalam Kota, biaya transportasi dan uang harlan diberikan maksimal sebesar Rp. 250.000,- per hari; 3) Perjalanan dinas karena undangan/instansi/lembaga yang menanggung biaya konsumsi dan akomodasi yang bersangku tan diberikan uang transportasi dan uang harlan 2 (dua) yaitu 1 (satu) harl sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; 4) Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir). 5) Biaya transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh PA (sebagaimana format terlampir).
1. 10.Kendarl Pekanbaru 11.220.000,- 5.776.000,-
2. 11.Kendarl Semarang 9.659.000,- 5.027.000,-
3. 12.Kendarl Solo 9.659.000,- 5.166.000,-
4. 13.Kendari Surabaya 11.103.000,- 5.466.000,-
5. 14.Kendari Timika 18.633.000,- 9.798.000,-
6. 15.Kendarl Makassar 2.663.000,- 1.786.000,-
7. 16.Kendarl Malang 10.322.000,- 5.487.000,- - • < • • • > • \. 16 • TARIF HOTEL PEJABAT PEJABAT PEJABAT PEJABAT No. PROVINS! SATU NEGARA/ NEGARA ESELON ESELON GOL.1/11 AN PEJABAT LAINNYA/PE 111/GOL.IV IV /GOL.111 ESELON I JABAT ESELON II 1 2 3 4 5 6 7 8
8. 1.Aceh OH 4.420.00C 1.625.000 1.062.00( 546.000 546.000
9. 2.Su.mater a OH 4.960.00( 1.518.00C 879.000 510.00C 510.000 Utara
10. 3.Riau OH 3.820.00( 1.500.00C 1.085.000 450.000 450.000
11. 4.Kepulauan OH 4.275.00C 1.625.000 813.000 638.000 638.000 Riau
12. 5.Jam.bi OH 4.000.00C 1.500.000 925.000 500.000 500.00C
13. 6.Sumatera OH 5.236.00( 1.330.000 1.113.000 520.00C 520.00C Bar at
14. 7.Su.mater a OH 4.680.00( 1.563.000 788.000 700.000 700.00C Selatan
15. 8.Lampung OH 3.960.00C 1.625.000 875.000 400.000 400.000
16. 9.Bengkulu OH 1.300.00C 988.000 900.000 560.000 560.000
17. 10.Bangka OH 3.335.00( 1.688.000 1.063.00( 400.00C 400.00C Belitunz
18. 11.Ban ten OH 4.763.00( 1.788.000 1.000.000 718.00C 718.00C
19. 12.JawaBarat OH 3.700.00C 1.760.000 800.000 560.000 560.00C 13 . D.K.I.Jakarta OH 8.720.00C 1.490.000 992.000 610.000 610.00C
20. 14.Jawa Tenaah OH 4.150.000 1.480.000 949.000 450.000 450.00C
21. 15.D.l.Yogvakarta OH 4.700.000 1.688.000 1.013.000 788.000 788.00C
22. 16.Jawa Timur OH 4.400.000 1.370.000 1.063.000 563.000 563.00C
23. 17.Bali OH 4.890.000 1.810.000 990.000 910.000 910.00C
24. 18.Nusa Tenggara OH 3.500.000 1.994.000 1.000.000 580.000 580.00C Barat
25. 19.Nusa Tenggara OH 3.000.000 1.313.000 938.000 550.000 550.00C Timur
26. 20.Kalimantan OH 2.400.000 1.538.000 1.125.000 538.000 338.00( Bar at
27. 21.Kalimantan OH 3.000.000 1.960.000 938.000 659. 000 659.00( Teru?ah
28. 22.Kalimantan OH 4.250.000 2.100.000 904.000 540. 000 540.00C Sela tan
29. 23.Kalimantan OH 4.000.000 2.188.000 1.188.000 688.000 688.00( Timur
30. 24.Kalimantan OH 4.000.000 2.188.000 775.000 500. 000 500.00( Utara
31. 25.Sulawesi Utara OH 3.827.000 1.950.000 863.000 550.000 550.00C
32. 26.Goronztalo OH 1.650.000 1.438.000 688.000 479.000 479.00C
33. 27.Sulawesi Barat OH 1.575.000 1.288.000 1.075. 000 400.000 400.00C
34. 28.Sulawesi OH 4.820.000 1.550.000 847.000 580.000 580.00( Selatan
35. 29.Sulawesi OH 2.030.000 1.625.000 l.125.000 650.000 650.00( •
c.Satuan Biaya Penginapan Perjalanan dinas Dalam Negeri LUAR DALAMKOTA NO. URAIAN SATUAN KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

(1)(2) (3) (4) (5)

1.PEJABAT NEGARA OH 250.000,- 125. 000,-
2.PEJABAT ESELON I OH 200. 000,- 100. 000,-
3.PEJABAT ESELON II OH 150. 000,- 75. 000,- 2). Uang Representasi • 17

d.Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas 1) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Sekretaris Daerah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur /Wakil Gubernur; 2) SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani Sekretaris DPRD; 3) Izin perjalanan dinas luar daerah bagi eselon II harus mendapat persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan perjalanan yang dilampiri undangan dan/ atau tujuan perjalanan; 4) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; No . Jabatan Volume Bia ya (Rp.) 1 2 3 4 1 Ajudan Gubernur/ Wakil Gubernur OB 3.000.000,- 2 Sopir Gubernur/ Wakil Gubernur OB 3.000.000,- 3 Anggota Patwal OB 3.000.000,- 4 Pengamanan Tertu tu p OB 3.000.000,- 1) Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif tersebut di atas; 2) Bagi Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur menginap di hotel yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka Ajudan/Sopir Gubernur/Wakil Gubernur diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III; 3) Bagi SKPDyang mempunyai UPTDdapat mengalokasikan biaya uang harian dalam wilayah Kabupaten masing-masing UPTD serta dari UPTD ke Ibukota Provinsi (kantor induk, dinas/badan) atau jika UPTD melakukan monitoring di wilayah UPTD masing-masing, maka tetap menyiapkan alokasi biaya uang harian; 4) Perjalanan Dinas istri Gubernur dan/atau istri Wakil Gubernur pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai undangan, dan transport serta akomodasi hotel disetarakan dengan pejabat eselon II; 5) Biaya Penginapan untuk Non ASNdisetarakan dengan ASN Golongan I/II; 6) Honor diberikan perbulan kepada Ajudan Gubernur /Wakil Gubernur, Pengamanan Tertutup, Tenaga Patwal, Sopir Gubernur/Wakil Gubernur. TARIF HOTEL PEJABAT PEJABAT PEJABAT PEJABAT No. PROVINS! SATU NEGARA/ NEGARA ESELON ESELON GOL.1/11 AN PEJABAT LAINNYA/PE 111/GOL.IV IV/GOL.111 ESELON I JABAT ESELON II 1 2 3 4 5 6 7 8 Tenzah
1. 30.Sulawesi OH 1.850.000 1.375.000 750.000 563.000 563.00C Tenzaara
2. 31.Maluku OH 3.000.000 1.288.000 740.000 667.000 667.00(
3. 32.Maluku Utara OH 3.110.000 1.520.000 750.000 480. 000 480.00(
4. 33.Papua OH 2.850.000 2.088.000 950.000 550.000 550.00(
5. 34.PapuaBarat OH 2.750.000 1.863.000 950. 000 600.000 600. 000 • • ' . . ' . '. 18
6. 2.BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
a.Biaya Pemeliharaan Gedung/Kantor Biaya pemeliharaan gedung/kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume gedung/kantor masing-masing SKPD yang dialoksikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPDyang diatur sebagai berikut:
e.Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri 1) Setiap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, didahului dengan mengajukan kerangka acuan perjalanan kepada Gubernur /Wakil Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; 2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat negara/kota tujuan, maksud dan tujuan perjalanan, kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjalanan luar negeri, yang dibuat dalam bentuk jadwal perjalanan/jadwal acara kegiatan (format terlampir); 3) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri meliputi biaya transportasi, passport, fiskal, visa, airport tax, konsumsi dan akomodasi yang dibuktikan dengan data pendukung bukti pengeluaran yang sah. 4) Besarnya komponen biaya perjalanan untuk masing-masing eselon/ golongan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; 5) Setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diwajibkan untuk membuat laporan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari perjalanan luar negeri dan dilaporkan kepada Gubernur/Wakil Gubernur 5) SPT dan SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk staf SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD; 6) SPT dan SPPD untuk Eselon III, Eselon N dan staf lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Kepala Biro; 7) SPT dan SPPD dalam dan luar daerah bagi Kepala dan staf Badan Penghubung Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ditandatangani oleh Kepala Badan; 8) Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tujuannya lebih dari satu wilayah diberikan tambahan uang harian dan biaya transportasi dengan merevisi SPT dan SPPD; 9) Setiap perjalanan dinas harus melaporkan hasilnya kepada pejabat yang menerbitkan SPPD; 10) Biaya perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam dan luar daerah yang dibebankan pada SKPD, SPT dan SPPDnya ditandatangani oleh Kepala SKPD; 11) Biaya Perjalanan Dinas Ibu Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur diberikan apabila Undangan Gubernur/Wakil Gubernur Bersama Ibu, dengan ketentuan besaran Uang Harian diberikan setara dengan Eselon II; 12) Uang harian organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, untuk Ketua disetarakan dengan Eselon II, dan untuk Wakil, Sekretaris disetarakan dengan Eselon III dan Anggota disetarakan dengan Eselon N; 13)Format SPPD terlampir. • • • . ' . ' ' I I 19 No. Jenis Unit/tahun (Rp.) 1 2 3 1 Kapal Pengawas/Puskel 22.000.000,- 2 Kapal Penyuluhan 20.000.000,- 3 Kapal Operasional SKPD 4 Kapal Operasional Pemerintah Provinsi 200.000.000,- d) Biaya Perbaikan Kendaraan dinas yang mengalami kerusakan karena kecelakaan atau akibat lainnya dibayarkan sesuai biaya yang dikeluarkan. e)Biaya pemeliharaan kendaraan laut/speedboat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: Umur teknis No . Kapasitas CC < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 2000 cc 7.000.000 10.000.000 2 > 2000 cc 12.000.000 17.000.000 c) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: Umur Teknis No. Kapasitas CC < 5 tahun > 5 tahun 1 2 3 4 1 < 125 cc 750.000 1.500.000 2 > 125 cc 900.000 2.000.000
b.Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan un tuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya meliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan: 1 ) Biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas; 2) Khusus kendaraan dinas pelayanan/ operasional rumah tangga Gubernur/Wakil Gubemur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan kegiatan luar daerah/ dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM disesuaikan kebutuhan; 3) Pemberian biaya pemeliharaan kendaraan dinas diberikan sebagai berikut: a) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan eselon I diberikan at cost; b) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua untuk per unit/tahun diberikan maksimal sebesar: No. Pemeliharaan Gedung Satuan Bia ya
1. 1.Gedung bertingkat m2/tahun 171.000,-
2. 2.Gedung tidak bertingkat m2/tahun 125.000,-
3. 3.Halaman gedung/Bangunan Kantor m2/tahun 10.000,- . , ' •• • • . . ~ 20 No Nilai Fisik Gedung Jalan Jembalan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. Kelistrikan Air Bersih (%) (%) (%) (%) TangguJ (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0-100 juu 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2 >100 juta · 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 250 Juta 3 >250 juta- 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 500 juta >500 Juta- 4 6.75 6.75 6.75 6.75 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1,0 Milyar > 1,0 Milyar - 5.25 5.25 5.25 5.255 6.25 6.25 6.25 6.25 5.25 1,5 Milyu > 1,5 Milyar - 5.006 5.75 5.75 5.75 5.75 5.00 5.00 5.00 5.00 2,0 Milyar >2,0 Milyar - 4.757 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 2,5 MiJyar >2,5 Milyar - 4.508 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 3,0 ~Wyar >3,0 Milyar - 4.259 4.50 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 3,5 Milyar >3,5 Milyar - 4.25 4.25 4.2510 4.50 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4,0 Milyu >4,0 Milyar - 4.00 4.00 4.00 4.0011 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4,5 Milyar
4. 4.BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN TEKNIK
a.Biaya desain (perencanaan) yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut:
1. 3.PENGADAAN ALAT TULIS DAN PERLENGKAPAN KANTOR
a.Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Alat Perlengkapan Kantor (APK) berpedoman kepada Standar Harga Satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil.
b.Pengadaan Alat/Peralatan Komputer (PC): Untuk setiap pengadaan 1 (satu) unit alat/peralatan komputer harus dilengkapi spesifikasi yang dibutuhkan dapat dilengkapi dengan printer dengan/ atau tan pa printer yang pengalokasian anggarannya sesuai Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
c.Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya pemeliharaan peralatan kantor setiap SKPD ditentukan berdasarkan volume dan beban kerja masing-masing SKPD yang dialokasikan pada DPA sekretariat/tata usaha SKPD yang besarnya sesuai volume dan penggunaan. . • J • I • • • • • • . I 21 Gedung Jal an Jembatan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. Kelistrikan Air Bersih 0 Nilai Fisik (%) (%) (%) (%) Tanggul (%) (%) (%) (%) (%) I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0-100 Juta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 >100 juu · 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 250 Juta >250 Iuu · 3 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 500 Ju\a >500 [uu · 4 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1,0 Milyar > 1,0 Milyar · 5 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 1,5 Milyar > 1,5 Milyar · 6 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2,0 Milyar >2,0 Milyar · 7 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2,5 Milyar > 2,5 Milyar · 8 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3,0 Milyar 9 >3,0 Milyar · 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
b.Biaya Pengawasan Konsultan Pengawas Yang berlokasi di Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekitarnya diatur sebagai berikut : No Nilai Fisik Gedung Jalan Jemhatan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. Kelistrikan Air Bersih (%) (%) (%) (%) Tanggul (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 ' 9 10 11 >4,5 Milyar · 12 5,00 5,00 5,00 5,00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 5,0 Milyar >5 Milyar · 13 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 IO MiJyar >IO Milyar · 14 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 25 Milyar >25 Milyar- 15 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 50 milyar >50 Milyar · 16 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 100 Milyar > J 00 Milyar - 17 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 250 Milyar >250 Milyar · 18 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 l.25 1.25 1.25 1.25 500 Milyar •• L • • . . ~ 22
1. 5.BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
a.Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan secara lelang terpusat pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya;
b.Seluruh kegiatan yang telah selesai dilelang diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPD untuk diproses Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ}dan Kontrak;
c.Kegiatan Penunjukan Langsung/ e-catalog yang telah selesai di proses pada Biro Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah diserahkan kembali kepada PA/KPA masing-masing SKPDuntuk diproses Surat Perjanjian Kontrak (SPK)
c.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai tugas pokok dan fungsinya wajib memantau dan mengawasi kinerja Konsultan Pengawas dan Perencana.
d.Setiap SKPD/KPA wajib menyusun dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP} Belanja Langsung kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP}melalui portal nasional LPSE setelah adanya persetujuan bersama antara Gubemur dengan DPRDtentang RAPBD. Gedung Jalan Jembatan Pengairan Drainase/ Dermaga Perhub. KelistrikanAir Bersih No Nilai Flsik (%) (%) (%) (%) Tanggul (%) (%) (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 ') IO 11 3,5 Milyar > 3,5 Milyar - 10 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 4,0 Milyar >4,0 Milyar - 11 2.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4,5 Milyar >4,5 ~Wyar- l2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5,0 Milyar >5 Milyar- 13 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 10 Milyar >10 Milyar- 14 I.SO I.SO 1.50 I.SO I.SO l.50 I.SO 1.50 1.50 25 Milyar >25 Milyar- 15 1.25 L25 L25 L25 L25 L25 L25 L25 L25 50 milyar >50 Milyar - 16 LOO LOO LOO LOO 1.00 1.00 1.00 LOO LOO JOO Milyar >100 Milyar- 17 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 250 Milyar >250 Milyar - 18 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 500 MilyM" • • • • • 23 1) Pergeseran lokasi dan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pergeseran antar Rincian Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan PPKD;
1. 8.PERGESERAN LOKASI DAN ANGGARAN
2. 7.SERAH TERIMA PEKERJAAN
a.PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
b.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang anggotanya berasal dari Instansi sendiri, BPKADdan Biro Administrasi Pembangunan;
c.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai beriku t : 1) Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; 2) Memahami isi kontrak; 3) Memilikikwalifikasi teknis; 4) Menandatangani fakta integritas; dan 5) Tidak menjabat sebagai Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)atau Bendahara.
d.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
1. 6.PEMBERIAN UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI KERJA
a.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memberikan uang muka kepada penyedia untuk persiapan memulai pekerjaan, dan penyedia wajib mencairkan uang muka untuk kegiatan dengan nilai kontrak di atas Rp.200 juta bagi pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa lainnya, serta di atas Rp. 50 juta untukjasa konsultansi.
b.Dalam hal penyedia tidak mencairkan uang muka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diperkenankan untuk mencairkan termin berikutnya.
c.Pemberian uang muka pada penyedia barang/jasa diberikan setelah Surat Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan dari Bank Pemerintah dan Bank Umum lainnya, serta Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian ( Surety Bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
d.Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut: 1) Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30 % dari nilai kontrak; 2) Untuk usaha selain usaha kecil setingi-tingginya 20 % dari nilai kontrak]
e.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membayarkan prestasi pekerjaan kepada Penyedia dan Penyedia wajib mencairkan uang berdasarkan prestasi pekerjaan, setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan pajak; dan
f.Pembayaran prestasi pekerjaan berupa termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terlaksana, termasuk peralatan dan bahan yang menjadi bagian dari hasil yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. ~ ... •' ' °' • • • ... ( 24
a.Data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran.
1. 12.EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
2. 11.PENGAWASAN
3. 10.DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK
a.Dokumen Kegiatan pembangunan fisik berupa bangunan dan kegiatan konstruksi lainnya harus dibuat foto bersama Tim Pengawas dari depan, samping dan belakang pada kondisi/keadaan O 0/o, 50 °/o dan 100 % bersama Tim Pemeriksa. Pengambilan foto masing-masing dari posisi yang sama, serta foto detail konstruksinya sebagai bahan laporan;
b.Pada foto hasil kegiatan tersebut harus jelas terbaca papan nama kegiatan;
c.Setiap dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencantumkan nomor dan tanggal, sebagai berikut: 1) SPK; 2) Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Kerja; 3) Berita Acara. 9.PELAPORAN
a.Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Kepala SKPD selaku PA wajib menyampaikan laporan SPJ Fungsional kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
b.Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan kepada Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
d.PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Gubemur Cq. BPKADProvinsi Sultra selaku PPKD.
b.Pergeseran antar Obyek dapat dilaksanakan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
c.Pergeseran antar Kegiatan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2) Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan tembusannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. ,, .. .• ' • • • ( .. ' . ) . 25 - I' NUR ALAM
b.SKPD atau Unit Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pengawasan, evaluasi dan pengendalian wajib berkoordinasi dalam mengbimpun data dan informasi dalam rangka memberikan masukan kepada Gubernur /Wakil Gubernur untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan secara insidentil maupun secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
c.Gubernur/Wakil Gubernur memberikan pembinaan terbadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD dalam rangka menindaklanjuti basil evaluasi dan pengendalian.
d.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan pembinaan kepada seluruh staf terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleb Gubemur/Wakil Gubernur serta basil evaluasi dan pengendalian secara internal. ' • • -----,---------- ------- , '·.~ ...r: I

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…