DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan APBD TA 2022 juga mengatur transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah menggunakan sistem non tunai

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 h u ru f b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan u n tu k

Menetapkan

menetapkan Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u ru f a dan h u ru f b, perlu menetapkan Peraturan G ubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus D isease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus D isease 2019 (COVID-19) d a n /a ta u dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional d a n /a ta u Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus D isease 2019 (COVID-19) d a n /a ta u dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional d a n /a ta u Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang J a s a Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan J a s a Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan B a ra n g /Ja sa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan B a ra n g /Ja sa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NOMOR 888);
18. 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.G ubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Wakil Gubernur adalah Wakil G ubernur Sulawesi Tenggara;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang d a n /a ta u menerima, memungut pendapatan daerah yang ada dalam penguasaannya; Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam su a tu jab atan pemeritahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 8.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersam a oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Pengelola Keuangan Daerah;
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas m elaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
14.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa u n tu k m elaksanakan sebagian tugas BUD;
15.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran u n tu k m elaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
16.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi k u asa u n tu k m elaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam m elaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
17.Pengguna Barang adalah kepala SKPD/pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
18.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang m elaksanakan fungsi ta ta u sa h a keuangan pada SKPD;
19.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang m elaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari su atu program sesuai dengan bidang tugasnya;
20.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk u n tu k menerima, menyimpan, menyetorkan, m enatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
21.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, m enatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang u n tu k keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
22.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas mem bantu bendahara pengeluaran u n tu k m elaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
23.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Aparatur Sipil Negara pada SKPD yang memiliki Sertifikat Bendahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala SKPD sebagai Pemegang Uang Muka dan membantu Bendahara Pengeluaran;
24.Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas u n tu k m engurus barang daerah did alam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja;
25.Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas u n tu k menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
26.Pengadaan barang/j asa pemerintah adalah kegiatan pengadaan b aran g /ja sa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola m aupun oleh penyedia barang/jasa;
27.Penyedia b aran g /ja sa adalah badan u sa h a atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
28.Transaksi nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan Instrum ent berupa alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, Bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;
29.Biro Pengadaan B a ran g /Ja sa adalah unit yang bertugas u n tu k menangani pekerjaan pengadaan b aran g /jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
30.Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan K onstru k si/Jasa Lainnya u n tu k sem ua pekerjaan yang dapat diikuti oleh sem ua Penyedia Barang/Pekerjaan K o n stru k si/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
31.Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi u n tu k Pekerjaan Konstruksi dengan jum lah Penyedia yang m ampu m elaksanakan diyakini terbatas dan u n tu k pekerjaan yang kompleks;
32.Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia B aran g /Jasa Lainnya u n tu k pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
33.Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain k h u su s d a n /a ta u pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
34.Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit yang melayani proses pengadaan b a ra n g /ja sa yang dilaksanakan secara elektronik;
35.Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran u n tu k menyelenggarakan pengadaan b a ran g /ja sa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan;
36.Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran u n tu k m elaksanakan pengadaan b aran g /jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan langsung;
37.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi /pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan B arang/Jasa;
38.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan B arang/Jasa;
39.Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikasi tanda bukti pengakuan formalatas tingkat/kedalam an kompentensi dan kemampuan u sa h a dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
40.Lembaga Pengembangan J a s a Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah organisasi yang mempunyai tugas m enjalankan pengembangan ja s a konstruksi di daerah;
41.Sistem Informasi Management Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMDAKEU adalah serangkaian m anual dan aplikasinya yang mengintegrasikan sem ua proses pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL), Pe nyu sunan Anggaran (DIPA), Penerbitan SPM, dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAI);
42.SIMDA Barang Milik Daerah adalah aplikasi SIMDA yang menitik beratkan pada Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
43.Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SiRUP LPSE adalah sistem aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Layanan Pengadaan B aran g /Ja sa Pemerintah (LKPP) u n tu k m elaporkan/m engum um kan Rencana Umum Pengadaan B arang/Jasa;
44.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara adalah penghasilan yang diterima Aparatur Sipil Negara Daerah di luar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang- un d angan berdasarkan kriteria:

a.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban keija diberikan kepada ASN Daerah yang dibebani pekerjaan u n tu k menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban keija normal;
b.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN Daerah yang dalam m elaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
c.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kondisi keijadi berikan kepada ASN yang dalam m elaksanakan tugasnya berada pada lingkungan keija yang memiliki resiko tinggi;
d.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN Daerah yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan k h u su s dan langka;
e.Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan disiplin ap aratu r dan kinerja kelembagaan diberikan kepada ASN yang m enunjukkan disiplin dalam menjalankan tugas serta m enunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tepat waktu.

Pasal 2

(1)Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan sistem non tunai.
(2)Petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 3

Uraian Pedoman Pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran dan m erupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diundangkan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, m aka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan G ubernur ini, dengan penem patannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkandi Kendari pada tanggal 3 - 1 - 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, ttd ALI MAZI D iundangkan di Kendari p a d a tanggal 3 - 1 - 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, ttd NUR ENDANG ABBAS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 1 S a lin a n s e s u a i d e n g a n a s lin y a K e p a la B iro I j u k u m S e td a P rov. S u ltr a , H . K A BA RI, SH P e m b in a U ta m a M u d a , G ol. IV /c N ip. 1 9 6 2 1 2 1 1 1 9 8 8 0 3 1 0 0 1

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…